HOAX SEBAGAI PROPAGANDA MENUJU 2019

Berita
Foto : Stanislaus Riyanta (Penulis)

 

oleh Stanislaus Riyanta *)

JP,  Penyebaran berita bohong (hoax) menjadi alat bagi kelompok tertentu untuk mencapai tujuan politik. Hoax tersebut dibuat dan disebarkan secara sistematis, dibuktikan dengan adanya grup-grup percakapan yang memproduksi dan menyebarkan kepada masyarakat luas. Konten hoax diduga menjadi propaganda untuk mempengaruhi persepsi publik  dalam mengambil keputusan politik.  Selain menjadi materi propaganda, hoax juga menjadi alat agitasi, yaitu untuk menyerang pihak-pihak tertentu dengan berita-berita negatif.

Propaganda berdasarkan sifatnya dapat dibagi menjadi tiga kategori, pertama adalah propaganda putih atau bisa disebut juga penerangan. Propaganda putih biasa dijalankan oleh pemerintah secara resmi. Materi propaganda biasanya adalah program-program pemerinta dan dalam kondisi tertentu propaganda putih berisi materi keberhasilan pemerintah sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin kuat. Kesempatan dan media bagi pemerintah untuk menyampaikan propaganda putih sangat besar sehingga hal inilah yang membuat pemerintah tidak melakukan propaganda jenis lainnya.

Propaganda ketegori kedua adalah propaganda abu-abu. Propaganda ini biasanya sumber materinya jelas namun isinya  dimiringkan atau diolah sedemikian rupa untuk tujuan tertentu. Dalam propaganda abu-abu obyektifitasnya diragukan, dan dalam konteks saat ini dalam propaganda abu-abu sudah mengandung konten hoax atau kabar bohong.

Propaganda hitam, dalam berbagai literatur disebut juga sebagai agitasi, ialah propaganda yang dilakukan dengan rahasia, dan tidak menyebutkan sumbernya yang sebenarnya. Kebenaran dari materi propaganda hitam tidak penting lagi, yang penting adalah tujuan dari propaganda hitam ini tercapai, seperti untuk menciptakan persepsi negatif masyarakat terhadap pihak tertentu. Hoax untuk agitasi dilakukan dengan menyebarkan berita-berita bohong yang isinya negatif untuk mendeskreditkan pihak tertentu.

Hoax sebagai Alat Propaganda

Penggunaan hoax sebagai alat propaganda (abu-abu dan hitam) cenderung dominan dilakukan oleh oposisi. Hal ini disebabkan kelompok penguasa atau pemerintah bisa melakukan propaganda putih melalui saluran-saluran resmi yang lebih kaya data. Selain itu penguasa atau pemerintah juga mempunyai dana yang cukup untuk memberitakan keberhasilan capaian kerjanya.  Bagi kelompok oposisi yang belum mempunyai bukti kinerja, mempunyai kemungkinan besar untuk menggunakan kabar-kabar negatif, bahkan bohong, sebagai materi propaganda untuk melemahkan persepsi masyarakat terhadap pemerintah atau penguasa.

Fenomena hoax yang terjadi akhir-akhir ini di Indonesia adalah bentuk propaganda hitam. Kebenaran materi propaganda tidak diperhatikan lagi, karena yang dipentingkan adalah tujuannya. Propaganda dengan menyebarkan berita bohong (hoax) tentang aksi kekerasan terhadap pemuka agama oleh orang gila, yang dianggap sebagai proxy Partai Komunis Indonesia, sudah terjadi akhir-akhir ini di Jawa Barat dan Jawa Timur.

Tujuan dari propaganda hitam tersebut adalah menciptakan keresahan masyarakat, yang ditakut-takuti dengan kabar kebangkitan Partai Komunis Indonesia.  Partai ini dikabarkan telah melakukan aksi kekerasan sistematis terhadap pemuka agama.

Situasi ini akan dimanfaatkan oleh pihak tertentu dengan menggalang atau membangkitkan kekuatan masyarakat. Hasil dari penggalangan ini kemudian diarahkan untuk bersama-sama untuk melawan atau tidak dalam pihak yang sama dengan pihak yang dituduh tersebut, dalam hal ini adalah Partai Komunis Indonesia.

Di sisi lain juga dijalankan propaganda bahwa ada pihak tertentu yang dianggap sebagai pembela atau pendukung Partai Komunis Indonesia yang harus dilawan. Propaganda juga dilakukan dengan menuduh ada kelompok yang anti dengan agama tertentu. Tujuan dari propaganda hitam yang terjadi saat ini terbaca dengan jelas, untuk kepentingan 2019.

Polri Berhasil Mencegah

Terjadinya propaganda hitam sangat meresahkan masyarakat. Hoax yang digunakan sebagai alat propaganda tersebut oleh kalangan tertentu dipercayai sebagai kebenaran. Reaksi yang terjadi atas penyebaran hoax tersebut cenderung negatif dan muncul kecurigaan berlebihan dari penerima hoax terhadap kelompok-kelompok tertentu. Situasi ini tentu menjadi tidak sehat dan mengganggu.

Tindakan Polri yang melakukan penanganan dengan mengungkap pembuat dan penyebar hoax tersebut sangat efektif untuk mengembalika situasi kamtibmas menjadi lebih kondusif. Fakta mengejutkan yang dirilis oleh Mabes Polri, Senin (5/3/2018) dari 45 berita kekerasan terhadap ulama, ternyata hanya ada 3 yang benar-benar terjadi, dan ketiga kasus tersebut adalah kasus yang terpisah, tidak mempunyai hubungan atau afiliasi. Polri bertindak cepat dengan menangkap para pelaku dan otak dari kelompok penyebar hoax tersebut.

Sejak dilakukan penangkapan belasan orang diberbagai kota yang disebut tergabung dalam grup MCA (Muslim Cyber Army), situasi di sosial media relatif lebih kondusif. Berita-berita yang provokatif terkait isu kekerasan terhadap pemuka agama dan kebangkitan Partai Komunis Indonesia seketika menjadi lenyap atau tidak muncul lagi.

Tidak hanya berhenti pada hal tersebut di atas, pengungkapan oleh Polri diharapkan dapat mengungkat siapa yang berada di balik tim pembuat dan penyebar hoax. Jika ternyata mereka adalah para lone wolf yang bergabung karena mempunyai satu tujuan tertentu, maka harus diungkap juga fenomena yang menjadi dasar dari perilaku tersebut. Jika mereka adalah proxy dari kelompok tertentu maka harus diungkap juga motif dan tujuannya supaya benar-benar tuntas dan tidak terjadi lagi.

Berpolitiklah Secara Sehat

Penggunaan hoax, apapun tujuannya harus dihentikan. Indonesia yang sedang menjalankan tahun politik di 2018 dan 2019 harus babas dari cara-cara yang tidak terpuji seperti dengan menggunakan hoax untuk mendeskreditkan pihak lain. Politik berbasiskan kompetensi harus diutamakan. Biarkan masyarakat memilih dan mengambil keputusan berdasarkan kompetensi kandidat yang bertarung.

Jika dalam berpolitik masyarakat masih diarahkan untuk menggunakan platform identitas, bukan kompetensi dan program kerja yang akan dilakukan, maka kekhawatiran bahwa kegiatan politik justru akan semakin melemahkan kerukunan dan perdamaian menjadi benar. Kebhinekaan dan keragaman yang dijunjung tinggi di Indonesia tidak perlu dicederai oleh aktifitas politik yang berdasarkan platform identitas.

Pemangku kepentingan dalam tahun politik 2018 dan 2019 harus melakukan aktifitas politik yang sehat. Bukan dengan cara-cara yang tidak terpuji, seperti dengan menggunakan kabar bohong (hoax) yang cenderung akan meresahkan masyarakat. Tujuan politik yang seharusnya membawa masyarakat lebih baik, harus dilakukan dengan cara yang baik.

*) Stanislaus Riyanta, pengamat intelijen, mahasiswa Doktoral Fakultas Ilmu Administrasi

—-=

TELAAH KASUS KEKERASAN TERHADAP PEMUKA AGAMA

oleh Stanislaus Riyanta *)

JP,  Kabar tentang penyerangan terhadap pemuka agama oleh orang gila menjadi marak akhir-akhir ini. Tercatat dalam pemberitaan terdapat beberapa kasus yang terjadi terutama di Jawa Barat dan Jawa Timur, dari berbagai kasus tersebut sebagian besar ternyata kabar bohong, alias hoax. Di Jawa Barat terdapat kabar 13 kasus penyerangan pemuka agama oleh orang gila, namun fakta yang terjadi hanya dua kasus yaitu yang menimpa KH Umar Basri di Cicalengka dan Ustad Prawoto (Persis) di Bandung. Sementara di Jawa Timur dari 4 kabar yang ada yaitu di Lamongan, Tuban, Kediri, dan Malang, yang merupakan fakta ada serangan orang gila terjadi di Lamongan.

Kejadian di Lamongan ada seorang laki-laki muda diduga gila duduk di pendopo rumah dan diminta untuk pindah. Akan tetapi, orang gila tersebut tidak mau dan akhirnya justru mengejar dan melawan Kiai Barok hingga ia terjatuh.

Di Tuban isu penyerangan orang gila faktanya adalah ada seorang yang berobat ke seorang tokoh di sana, namun karena tidak dilayani kemudian mengamuk. Di Kediri isu penyerangan terhadap ulama dipastikan hoax dan pelaku pembuat isu sudah mengaku dan minta maaf. Di Lawang Malang dari penelusuran juga hoax.

Dari fakta-fakta yang terjadi, dapat disimpulkan tidak ada aksi sistematis yang dilakukan terhadap ulama yang dilakukan oleh orang gila. Aksi-aksi yang benar-benar terjadi seperti di Cicalengka, Bandung, dan Lamongan adalah aksi-aksi yang terpisah dan berdiri sendiri. Namun oleh pihak-pihak tertentu berita tersebut diviralkan dengan kemasan tertentu sehingga seolah menjadi satu framing kejadian yang sistematis. Hal ini juga diperparah dengan kabar-kabar bohong termasuk dihubungkan dengan isu kebangkitan Partai Komunis Indonesia, sehingga yang diterima oleh publik adalah adanya serangan terhadap pemuka agama oleh orang gila tersebut adalah aksi sistematis.

Telaah dari kasus ini, memang terjadi propaganda kepada masyarakat bahwa telah terjadi aksi sistematis berupa serangan kepada pemuka agama oleh orang gila yang dihubungkan dengan kebangkitan Partai Komunis Indonesia. Propaganda ini menggunakan pemicu kasus yang benar-benar terjadi seperti di Cicalengka, Bandung dan Lamongan, dan diperbesar lagi dengan berbagai kabar bohong yang didesain sedemikian rupa sehingga publik menjadi percaya.

Aksi sistematis yang terjadi pada fenomena ini adalah aksi propagandanya, sementara aksi kekerasan terhadap pemuka agama memang terjadi di beberapa tempat namun merupaka aksi terpisah dan berdiri sendiri. Sementara sebagian besar kabar terkait aksi tersebut dapat dipastikan adalah bohong, dibuktikan dengan pengakuan dan permintaan maaf dari penyebar beritanya.

Saat ini diketahui Polri sudah melakukan penanganan untuk mencegah terjadinya keresahan di masyarakat. Penyebaran kabar bohong yang diketahui dikendalikan oleh kelompok tertentu telah diungkap dan ditangkap para pelakunya. Belasan orang saat ini sudah diamankan oleh Tim Gabungan Direktorat Cyber Bareskrim dan Direktoran Keamanan Khusus Baintelkam Mabes Polri.

Dengan penanganan ini tentu saja akan terungkap siapa pelaku pembuat dan penyebar kabar bohong tersebut, hingga motif dan tujuan kenapa aksi yang meresahkan masyarakat tersebut dilakukan. Catatan penting dari kelompok ini adalah mereka menggunakan simbol agama sehingga ketika terjadi penanganan oleh Polri maka isu bisa saja pelaku berdalih bahwa aksi tersebut untuk membela agama. Tentu saja tidak menuntup kemungkinan penanganan Polri terhadap kelompok yang membawa nama agama ini akan dipropagandakan sebagai tindakan terhadap agama tertentu.

Sikap Ketua MUI terkait penyebaran hoax oleh kelompok tertentu tersebut sudah sangat jelas. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma’ruf Amin mengecam tindakan masyarakat yang menyebarkan berita bohong alias hoaks yang menggunakan identitas Islam seperti yang diduga dilakukan anggota The Family MCA (Muslim Cyber Army).

Ketua MUI juga mengatakan bahwa Polri harus memproses semua pelaku penyebar hoaks tanpa pandang bulu. Penyebaran berita palsu diyakini oleh Ketua MUI dapat membuat kegaduhan dan memicu konflik horizontal di tengah masyarakat. Selain itu Ketua MUI meminta seluruh masyarakat Indonesia membantu pemerintah Indonesia dalam mengawal kesatuan serta keutuhan bangsa dengan tidak menyalahgunakan kemajuan teknologi digital dengan ikut-ikutan menyebarkan hoaks.

Berbeda dengan Ketua MUI, ada beberapa elit politik yang mempertanyakan kinerja Polri tersebut, seperti menyatakan bahwa penangkapan pelaku hoax oleh Polri dianggap mematikan demokrasi. Menghadapi kritik tersebut diharapkan Polri tetap bekerja profesional sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Hoax yang sudah meresahkan masyarakat sehingga berpotensi timbulnya konflik harus ditangani sejak dini.

Upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu untuk melemahkan penanganan Polri dapat diabaikan mengingat kepentingan keamanan negara lebih tinggi daripada menanggapi kritik tersebut. Justru yang menjadi pertanyaan adalah ada kepentingan apa sehingga ada pihak tertentu justru megkritik Polri yang telah melakukan penangkapan terhadap pelaku pembuat dan penyebar kabar bohong alias hoax yang meresahkan masyarakat.

Spekulasi terkait kabar penyerangan terhadap pemuka agama oleh orang gila dan kebangkitan Partai Komunis Indnonesia harus segera diakhir terutama jika tidak ada fakta yang mendukung. Tentu saja Polri akan menangani kabar-kabar ini dengan profesional dengan mengungkap kasus yang terjadi, menangkap pelaku jika terjadi serangan, dan menangkap penyebar dan pembuat kabar jika ternyata bohong.

Polri diharapkan secara profesional dapat mengungkap kasus-kasus ini, dan menyampaikan secara terbuka kepada publik sehingga kabar yang diterima oleh masyarakat adalah kabar resmi yang faktanya dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini dapat membawa suasana terutama menjelang Pilkada Serantak 2018 dan Pilpres 2019 menjadi lebih kondusif dan damai.

*) Stanislaus Riyanta, pengamat intelijen, mahasiswa Doktoral Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.