INI LHO MANFAAT POSITIF OMNIBUS LAW BAGI KITA

Berita Ekonomi Nasional

Oleh : Brams Elang Dirgantara

Jayakartapos, Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja merupakan strategi yang paling mungkin diambil untuk menyelesaikan masalah ekonomi yang muncul karena pandemi Covid-19.

Omnibus Law Cipta Kerja ini strategi paling mungkin untuk diambil bagi kebutuhan-kebutuhan objektif ekonomi kita saat ini, secara objektif, Indonesia sebelum pandemi Covid-19 sudah mengalami kesulitan untuk mengerek peringkat kemudahan memulai usaha atau Ease of Doing Business (EoDB). Namun, Indeks Daya Saing Global (Global Competitiveness Index) yang sempat membaik pada tahun 2017 pun akhirnya mentok dan turun kembali karena regulasi dan investasi yang terganjal.

Selain itu, secara kepastian hukum RUU Cipta Kerja juga mendorong kepastian hukum untuk memulai usaha. Berbagai perizinan untuk pengusaha dan masyarakat yang ingin memulai usaha mikro kecil menengah juga dipermudah, melalui perizinan yang mempersulit dihilangkan, terutama untuk usaha yang tidak berisiko tinggi. Pelaku UMKM juga coba di-mainstreaming, mandat untuk melakukan kemitraan dan didorong untuk membentuk PT. Ini membantu mereka untuk mendapat akses ke perbankan.

Menyikapi klaster ketenagakerjaan yang menuai pro kontra, seharusnya publik bisa melihat lebih jernih dan tidak perlu berada dalam posisi yang dikotomis, seperti misalnya soal outsourcing, jelas ada jalan saling berkomunikasi untuk mencari solusinya, termasuk pesangon yang jumlahnya diperkecil, pemerintah menawarkan unemployment benefit yang justru lebih menjamin keberlangsungan pekerja.

Informasi yang diterima dari berbagai kalangan elemen buruh menyebutkan ada serikat pekerja atau serikat buruh yang telah meminta kepada Pemerintah untuk memperpanjang pembahasan pasal-pasal yang ada pada klaster ketenagakerjaan, karena masih ada pasal-pasal yang harus dicarikan titik temu, dimana perwakilan buruh ini bertemu pihak pemerintah di sebuah hotel di Jakarta yang berakhir hari ini, dimana rumorsnya permintaan dari serikat buruh disetujui, khususnya terkait pasal-pasal krusial, seperti pasal tentang PHK dan pesangon.

Omnibus Law Klaster Kenagakerjaan ini salah satu bagian dari Omnibus Law. RUU ini tidak hanya berdampak pada sektor ketenagakerjaan, tapi juga kemudahan berusaha sehingga tercipta penciptaan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Banyak perbaikan pada Omnibus law, selain perlindungan pada tenaga kerja juga penciptaan lapangan kerja dan kemudahan berusaha.

RUU Cipta Lapangan Kerja (Ciptaker) akan memberikan peluang kesempatan kerja lebih luas. Salah satu terobosan RUU ini adalah kemudahan pelaku usaha kecil dan menengah membentuk Perusahaan Terbatas (PT) atau membentuk koperasi hanya dengan modal Rp 10-50 juta. Jadi orang perorangan yang bentuk PT yang selama ini sektor informal menjadi formal jadi pemerintah mempunyai data siapa yang naik kelas. Kebijakan kemudahan ini dikeluarkan karena selama ini banyak usaha di sektor informal tidak bisa membentuk PT karena harus memiliki modal minimal 50 juta rupiah.

Selain itu pembuatan PT juga tidak perlu akta notaris lagi tapi cukup didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM, sedangkan untuk biaya bisa dibantu bank lewat program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Untuk mendirikan koperasi juga tidak harus mengumpulkan minimal 20 orang anggota sebagai syarat. Tapi cukup tiga orang saja sudah bisa membentuk koperasi.

Penundaan klaster ketenagakerjaan di dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) dilakukan untuk memberikan ruang kepada pemerintah dan DPR mendalami substansi pasal-pasal yang berkaitan dengan masalah tenaga kerja. Selain itu juga pemerintah sedang fokus menangani pandemi virus corona.

*) Penulis adalah pemerhati Indonesia.

Disclaimer : Artikel ini menjadi tanggung jawab penulis. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai aturan pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis dan Redaksi akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang.