JANGAN IKUT REUNI 212 DI MONAS

Berita Nasional Sosbud

Foto: Reuni 212 tahun lalu, sumber foto:  Liputan6.com/Herman Zakharia

Jayakartapos-Jakarta. Ketua Umum PBNU, KH Said Aqil Siroj mengimbau warga nahdiyin di seluruh Tanah Air, sebaiknya tidak usah ikut reuni 212. Karena waktu penyeleggaraanya 2 Desember 2019 bersamaan dengan hari kerja.

“Lebih baik berkerja untuk keluarga daripada ikut hura-hura yang tidak jelas arahnya.” kata Said Aqil, kepada Ngopibareng.id Kamis 28 November 2019.
Aqil Siroj mendengar informasi Reuni 212 yang akan digelar di Monas Jakarta akan dihadiri peserta dari Sumatera, Jawa Tengah dan Jawa Timur. “Tambah repot, solawatan dan baca doa bersama keluarga di rumah lebih aman,” kata Said.

Tapi kalau ada warga NU yang nekad datang, disarankan atas nama pribadi, jangan membawa atribut NU.

Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid terpisah mengatakan, reuni 212 adalah hak bagi setiap warga untuk menghadiri acara itu, namun tak boleh membuat resah.

Wakil Menteri menyebut hukum pelaksanaan Reuni 212 oleh Persaudaraan Alumni (PA) 212 ialah mubah. Namun Zainut menegaskan para ASN yang hendak mengikuti kegiatan itu wajib mendahulukan pekerjaan. Sebab merujuk pada tanggal pelaksanaannya pada 2 Desember 2019 jatuh di hari Senin.

“Reuni 212 hukumnya mubah atau boleh-boleh saja, tidak ada anjuran juga tidak ada larangan. Dilaksanakan tidak apa-apa, tidak dilaksanakan juga tidak berdosa. Namanya juga berkumpul dan bersilaturahmi,” kata Zainut Tauhid, di Jakarta Kamis 28 November 2019.

“Karena pelaksanaan 212 hari kerja dan bagi ASN bekerja itu hukumnya wajib, maka sesuatu yang wajib tidak bisa diganti dengan yang mubah. Jadi bagi ASN wajib mendahulukan pekerjaannya,” pesannya.

Zainut menjelaskan, kegiatan yang bersifat mubah bisa mendatangkan nilai ibadah jika diisi dengan berbagai kegiatan. Namun, jika sesuatu yang mubah diisi kegiatan yang buruk, itu bisa menyebabkan dosa.

Wakil Ketua Umum MUI itu memilih berprasangka baik. Dia yakin Reuni 212 akan diisi berbagai kegiatan yang positif.

“Saya yakin Reuni 212 akan diisi dengan kegiatan dan aktivitas kebaikan,” ucap Zainut.

Menko Polhukam Mahfud Md sebelumnya menegaskan, Reuni 212 adalah hak warga negara. Tidak bisa dilarang, asal tidak bertindak anarkis dan memancing keributan (https://www.ngopibareng.id/timeline/pbnu-imbau-warga-nahdiyin-jangan-ikut-reuni-212-di-monas-1267431)

Sementara itu, pemerhati masalah strategis Indonesia, TW Deora mengatakan, reuni 212 tahun ini kurang memiliki isu sensitive yang dapat menyedot massa banyak untuk hadir, sebab isu pernyataan Sukmawati Soekarnoputri juga kurang memiliki daya tarik, apalagi kepolisian akan memproses masalah ini seperti kasus Ahok sebelumnya.

“Pernyataan yang disampaikan Wakil Menteri Agama dan Menko Polhukam pada dasarnya ingin menunjukkan pemerintahan saat ini tidak anti Islam dan tidak memonitor aktifitas Ormas Islam, disamping konon Presiden Jokowi juga tidak keberatan dengan reuni 212,” ujarnya.

Menurut TW Deora, gerakan 212 adalah gerakan politik bukan lagi gerakan moral, namun pamor dan kredibilitas penggagas reuni 212 kali ini akan terjun bebas jika massa yang datang tidak banyak. “Beberapa Ormas Islam militan seperti JAS, FPI, GNPF Ulama dan mungkin Khilafatul Muslimin juga akan hadir ke Jakarta, namun diprediksi tidak sampai 5.000 orang dan mungkin ada tokoh politik bahkan pejabat negara yang “mencari panggung” memanfaatkan reuni 212 untuk kepentingan politik jangka panjang yaitu Pemilu 2024,” tambahnya (Red)