KALAU SAYA JADI MENDIKBUD RI

Berita Nasional

Oleh : Andi Naja FP Paraga

Jayakartapos, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2020-2021 nampaknya masih menjadi perbincangan publik. Kekisruhan akibat pola PPDB nampaknya tidak hanya terjadi di Propdnsi DKI Jakarta namun juga terjadi di Propensi lainnya walau tidak seheboh di Propensi yang menjadi Ibu Kota Negara. Terlepas dari siapa yang benar dan yang salah antara Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah namun memang sebaiknya keduanya tidak boleh bereksperimen terlalu sering dengan pola yang tidak sama setiap periode pemerintahan. Antara Pilihan Zonasi,Prestasi dan Usia Pendaftaran sebaiknya tidak menimbulkan kekisruhan.

Yang tidak kalah menarik selama PPDB Tahun 2020 adalah tersorotinya Seorang Nadiem Makarim Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Tokoh Muda yang dipercaya menjadi Mendikbud oleh Presiden Joko Widodo Untuk Kabinet Kerja 2019-2024. Banyak pihak yang mulai mempertanyakan kemampuan Mantan Bos Gojek ini memimpin Perbaikan Pendidikan di Tanah Air. Ada yang meyakini is tetap sosok yang tepat namun banyak juga yang meragukannya. Namun tanpa mengabaikan kedua pandangan itu ternyata masih ada pandangan yang Solutif.

*Kalau saya Mendikbud RI* begitulah judul sebuah tulisan dari seorang pemerhati yang dikirim ke Redaksi SBSINews. ‘ Kalau saya Mendikbud maka di masa pandemi Covid19 ini saya tetapkan Sekolah Negeri untuk orang miskin yaitu anak Penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) atau Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Orang Tuanya ada pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Kalau nanti masih ada lebih kursinya maka dilakukan seleksi berdasarkan Nilai. Pastikan anak miskin tidak boleh putus sekolah. Adapun anak orang mampu masuk sekolah swasta saja. Kalau ini diterapkan saya yakin wajib sekolah 12 tahun akan tercapai.

Saya harap anak-anak orang mampu mengisi sekolah swasta sehingga seluruh anak bisa tertampung di sekolah,tidak ada lagi anak tak mampu tidak bersekolah. Faktanya saat ini masa usia sekolah kita baru 9 tahun. Ini artinya baru mau lulus SMP walaupun pemerintah sudah menetapkan wajib sekolah 12 tahun. Dengan pembagian ini maka sekolah swasta akan berkembang khususnya sekolah swasta menengah kebawah. Akan ada penyerapan tenaga kerja di sekolah swasta baik tenaga pendidik maupun tenaga non pendidik. Ekonomi akan bergerak dan hal ini akan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Ivan Illich berkata Pendidikan adalah alat untuk mempertahankan kekayaan dan kekuasaan. Dengan dalil ini saja seharusnya orang tua yang mampu menyekolahkan anaknya di Sekolah Swasta dan gali Ilmu Pengetahuan dengan berkualitas,yang tentunya membayar sesuai kualitas yang diharapkan. Dengan demikian anak anak dan orang tua mampu tersebut akan bisa mengikuti jejak orang tuanya untuk menjadi orang mampu lagi.

*Namun* Pandangan yang berbeda dari pandangan sebelumnya juga turut dikumpulkan oleh Redaksi SBSINews. Kelompok ini berpendapat ‘ Mungkin saja bisa memprioritaskan anak dari keluarga tidak mampu dahulu untuk masuk ke sekolah negeri,tetapi apakah rasanya tidak ada Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia sesuai dengan isi Sila ke-5 Pancasila sebagai Dasar Negara NKRI. Hal ini karena anak dari Keluarga Berkemampuan harus melakukan seleksi terlebih dahulu untuk masuk sekolah negeri. Mungkin bisa diusulkan agar diterapkan pembayaran subsidi silang terhadap keluarga yang tidak mampu berdasarkan kemampuan secara ekonomi Keluarga yang mampu seperti yang sudah diterapkan pada seleksi masuk Perguruan Tinggi Negeri.

Sedangkan untuk sekolah swasta rasanya kalau memang hanya untuk anak dari keluarga mampu saja juga kurang adil. Mungkin bisa diusulkan agar sekolah swasta bisa menerapkan *Social Responsibility*(Tanggung Jawab Sosial) yang didukung pemerintah dan swasta terhadap anak yang berprestasi namun dari keluarga yang tidak mampu agar bisa bersekolah dengan layak.

Dengan kondisi seperti tersebut diatas bukan tidak mungkin akan banyak tercipta juga lapangan kerja di Sekolah Swasta baik untuk Tenaga Pendidik maupun Tenaga Non Pendidik. Artinya Sekolah Swasta juga memiliki peranan yang sama pentingnya dengan Sekolah Negeri untuk Kemajuan Sumber Daya Manusia (SDM) di Negeri ini. Sehingga nantinya akan bisa menghasilkan lulusan berkualitas yang nantinya bisa berguna,berdaya saing cukup baik serta berperan penting terhadap kemajuan segala aspek di Negara ini.

Andai Saya menjadi Mendikbud RI Tahun 2019-2024 dua pandangan diatas akan saya pertimbangkan dengan matang dan akan memilih salah satunya. Tapi tak ada salahnya jika kita sodorkan kepada Bapak Nadiem Makarim mungkin beliau berkenan menerima konsep ini sebagai solusi PPDB berikutnya. Tetap Semangat Demi Pencerdasan Kehidupan Bangsa.(ANFPP100720)

Disclaimer : Artikel ini menjadi tanggung jawab penulis. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai aturan pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis dan Redaksi akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang.