KAMPANYE DAN DISKUSI VIRTUAL MENDUKUNG OMNIBUS LAW HARUS DIINTENSIFKAN

Berita Hukum

Foto: Ilustrasi, sumber foto: Kontan.co.id

Oleh : Jelita Chantiqa

Jayakartapos, Salah seorang tokoh OKP menyatakan kepada media ini bahwa pembahasan RUU Omnibus Law ke depan harus menguntungkan masyarakat terutama buruh agar banyak elemen dapat menerima Omnibus Law. Pendapat dan dukungan terhadap Omnibus Law agar menguntungkan masyarakat juga dikemukakan sejumlah tokoh figur gerakan mahasiswa atau BEM.

Namun, ada juga kelompok mahasiswa yang menolak Omnibus Law dengan beragam alasan yang “cukup masuk akal” antara lain mereka menilai RUU Cipta Kerja bertujuan menjadikan Indonesia sebagai pengimpor pangan sejati dengan melemahkan produksi dalam negeri serta memberi karpet merah pada impor pangan.

Sementara itu, beberapa organisasi buruh juga menolak Omnibus Law bahkan mendesak pemerintah agar segera mencabut keseluruhan pasal-pasal dalam Omnibus Law tanpa perkecualian, karena mereka memandang RUU ini sangat merugikan buruh dan kepentingan nasional ke depan.

Masalah Omnibus Law juga “ribut” di ranah virtual, hal ini terlihat dari pelaksanaan beberapa diskusi secara virtual yang dilakukan berbagai kelompok kepentingan seperti KNPI bertema “Ada apa dengan Omnibus Law?”, kegiatan secara online tadarus kebangsaan bertema “Omnibus Law : Solusi dan Terobosan Hukum ?” dan sejumlah kegiatan virtual lainnya.

Perintah Presiden

Presiden Joko Widodo mengingatkan bawahannya untuk mengebut draf Omnibus Law untuk segera dibawa ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Harus ada target waktu untuk bisa menyelesaikan revisi bersamaan 74 peraturan perundang-undangan tersebut.

Keinginan Presiden melalui Omnibus Law ini, tentu tidak berjalan mulus. Beberapa kelompok masyarakat, seperti dari buruh, ada juga yang menolak. Terhadap sejumlah organisasi, Jokowi meminta Polri hingga Badan Intelijen Negara (BIN), untuk melakukan pendekatan dan komunikasi. Agar kebijakan itu bisa dipahami.

“Kepada Kapolri, Kepala BIN, Jaksa Agung dan seluruh kementerian yang terkait, yang berkaitan dengan komunikasi, yang dulu saya sampaikan ini juga agar pendekatannya kepada organisasi-organisasi yang ada juga dilakukan,” tutur Presiden (https://www.vivanews.com/berita/nasional/30348-jokowi-perintahkan-bin-polri-dekati-ormas-yang-tolak-omnibus-law?medium=autonext).

Penulis sangat yakin, karena sudah diperintah oleh Presiden, maka jelas BIN dan Polri serta beberapa kementerian dan lembaga negara lainnya akan berupaya keras untuk menyukseskan Omnibus Law ini, namun proses dan upaya “persuasif” kepada kalangan BEM dan elemen buruh dan sejumlah elemen masyarakat lainnya untuk dapat menerima kehadiran Omnibus Law terkendala juga dengan mewabahnya Covid-19 sehingga belum semua sasaran diyakini oleh penulis sudah tergarap dalam “proses merubah pikiran dan hati” masyarakat tersebut.

Untuk optimalisasi pelaksanaan “proses merubah pikiran dan hati” inilah, maka penulis menyarankan kepada Presiden Jokowi antara lain : pertama, “proses merubah pikiran dan hati” terhadap kelompok BEM dan elemen buruh termasuk elemen masyarakat lainnya perlu diteruskan sampai minimal Omnibus Law ini ditandatangani, namun harus diimbangi dengan kegiatan mempromosikan dan menyosialisasikan omnibus law secara virtual yang dilakukan secara intens dan masif, termasuk diperkuat dengan dukungan terhadap Omnibus Law melalui media massa baik online, cetak dan elektronik dalam bentuk pemberitaan yang konstruktif, wawancara yang mencerahkan dan penerbitan opini atau artikel yang edukatif dan persuasif.

Kedua, Kemenko Perekonomian mengkoordinasi langkah-langkah kementerian dan lembaga negara lainnya untuk menciptakan dukungan masyarakat yang luas terhadap Omnibus Law melalui kegiatan dan kampanye yang dilakukan secara virtual.

*) Penulis adalah pemerhati masalah Indonesia. Tinggal di Manado, Sulawesi Utara.

Disclaimer : Setiap opini di media ini menjadi tanggung jawab penulis. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai aturan pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini dan Redaksi akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang.