KEHADIRAN NEGARA HARUS DIWUJUDKAN DALAM REVISI UU OTSUS PAPUA

Berita Nasional

Oleh : Brams Elang Dirgantara

Jayakartapos, Pernyataan dari beberapa tokoh Papua yang kontra terhadap usulan revisi/perubahan UU Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua sangat disayangkan karena motifasinya masih sulit diterima oleh akal sehat, karena cenderung membahayakan “kebersamaan Papua” dengan Indonesia jika pernyataan mereka ini diikuti oleh pemerintah pusat.

Tanggal 30 Juli 2019 salah seorang petinggi di Papua menyatakan, pihaknya menolak rencana pemerintah pusat untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Undang-Undang Otsus Papua dan meminta pemerintah pusat menyetujui usulan draf UU Otsus Plus yang pernah diusulkan Pemerintah Papua pada tahun 2013. Adapun draf Otsus Plus tersebut diajukan oleh Pemprov Papua, DPR Papua dan MRP kepada pemerintah pusat pada tahun 2013.

Salah satu tokoh Papua lainnya menilai puluhan triliun rupiah yang dikucurkan tiap tahun pada Papua tidak berdampak pada kesejahteraan orang asli Papua dan hingga saat ini tidak ada Parta Politik Daerah Papua seperti di Aceh. Tingkat kemiskinan di Prov. Papua tertinggi dari seluruh provinsi di Indonesia, apabila isu Otsus tidak dapat diselesaikan dengan baik, maka akan muncul tuntutan tentang referendum Papua Merdeka.

Sementara itu, MRP dan MRPB dengan mengesahkan empat keputusan bersama kedua lembaga, yaitu : Pencabutan atau penarikan draf revisi UU Otsus Papua karena Pasal 77 UU Otsus Papua menegaskan bahwa usul perubahan atas UU Otsus Papua dapat diajukan oleh rakyat Provinsi Papua melalui MRP kepada DPR RI atau Pemerintah; Pemenuhan Hak Konstitusional Orang Asli Papua dalam rekrutmen politik terkait pencalonan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat; Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia kepada Orang Asli Papua yang harus diperlakukan sama di depan hukum; Perlindungan bagi para mahasiswa Papua yang berkuliah di luar Tanah Papua sebagai respon atas kasus persekusi dan rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya pada 16 Agustus 2019 dan intimidasi yang dialami para mahasiswa Papua di berbagai kota pasca kasus rasisme Papua di Surabaya.

Salah seorang tokoh pemuda Papua tanggal 10 Juli 2019 menyatakan, tahun 2021 adalah titik akhir otonomi khusus yang diberikan pemerintah kepada orang Papua, dimana Otsus terbentuk saat isu politik Papua merdeka sedang tinggi. Hasil Otsus tidak menyejahterakan orang Papua dan hingga Otsus akan berakhir disitu referendum akan terjadi. Masa Otsus selama 20 tahun di Papua tidak memberikan manfaat, dimana seharusnya kewenangan dan tanggung jawab diberikan pada rakyat Papua.

Salah seorang anggota parlemen di Papua menilai, draf RUU Otsus Plus yang diusulkan pada tahun 2013 lalu berdasarkan kajian, hasil riset dan aspirasi rakyat Papua sehingga merupakan suara hati rakyat Papua. Jika pemerintah pusat menilai ada pasal dalam draf RUU Otsus Plus bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, pihak Jakarta, Pemprov Papua, DPR Papua, MRP sebaiknya duduk bersama membahasnya, namun hingga kini tidak ada tindak lanjut pemerintah pusat terhadap draf RUU Otsus Plus dan membuat kecewa rakyat Papua. Menurutnya, pemerintah pusat akan lebih bijaksana dan peduli pada Papua apabila draf RUU Otsus Plus disetujui karena merupakan bagian dari pikiran rakyat Papua yang harus diterjemahkan.

Kehadiran negara

Menjelang detik-detik berakhirnya Otsus Papua pada 2021, sekarang ini masif berkembang dan bersirkulasi narasi-narasi negatif yang seakan-akan pemerintah pusat adalah “dalang dan aktor tunggal” dibalik Otsus Papua yang selama ini dinilai banyak kalangan di Papua sendiri tidak sesuai dengan keinginan mereka.

Seluruh Kementerian/Lembaga yang terkait dengan revisi UU Otsus Papua harus “segera merapatkan barisan” karena sudah ada gejolak politik yang semakin gawat di Papua bahwa keberlanjutan Otsus jilid kedua harus ditolak, dan referendum atau kemerdekaan bagi Papua adalah solusi tunggal. Jelas hal ini kurang dapat diterima oleh akal sehat, jika pemerintah yang didukung mayoritas rakyat Indonesia menjadi “tidak berkutik” menghadapi dinamika politik yang terjadi di Papua.

Oleh karena itu, kehadiran negara di Papua harus menjadi sebuah keniscayaan. Bentuk kehadiran negara di Papua antara lain : pertama, menolak dengan tegas draft RUU Otsus Plus tahun 2013 atau 2014 yang diusung oleh segelintir elit politik di Papua, karena jika rancangan hukum seperti ini disahkan, maka kemerdekaan Papua “tinggal menunggu waktu saja”, apalagi draft tersebut berpotensi menciptakan “negara dalam negara”. Oleh karena itu, penegakkan kepentingan nasional yang lebih luas di Papua harus diutamakan seiring dengan proses revisi UU Otsus Papua.

Kedua, revisi UU Otsus Papua dan Rencana Otsus Plus yang sudah dicantumkan dalam Prolegnas prioritas 2020 harus segera dituntaskan, sehingga kementerian/lembaga terkait harus “mengamankan” RUU ini tetap di Prolegnas 2020 dengan berbagai cara yang konstitusional, termasuk segera menyusun naskah akademik dan draftnya untuk seterusnya dikirimkan Surpres ke DPR RI. Kemenkeu harus segera menyelesaikan bahasannya terkait revisi pasal 34 dalam RUU ini, tidak lagi hanya sekedar melakukan rapat/FGD dan lain-lain melainkan action yang diutamakan, karena proses revisi tidak mengalami kebuntuan.

Ketiga, penulis memandang penting jika Kapolri, Panglima TNI dan Jaksa Agung perlu menindak tegas terhadap aparatnya di Papua dan Papua Barat yang dinilai abai dengan tidak menindak secara tegas dan terukur berbagai manuver kelompok anti NKRI yang menyuarakan referendum/merdeka sebagai pengganti keberlanjutan Otsus Papua.

Keempat, penulis juga memandang bahwa Kemenlu juga segera bergerak cepat menyikapi dinamika dalam fora internasional terkait politisasi keberlanjutan Otsus Papua “didramatisasi” oleh ULMWP atau kelompok Benny Wenda cs melalui forum Melanesian Spearhead Groups (MSG) atau kelompok kepentingan lainnya. Indonesia siap berdialog dengan mereka untuk meletakkan proporsi sebenarnya terkait urgensi keberlanjutan revisi UU Otsus Papua yang bagaimanapun juga pelaksanaannya harus sesuai dengan kehendak negara, karena Papua masih bagian tidak terpisahkan dari Indonesia. Jika unsur utama dialog menyimpang dari pengarusutamaan mempertahankan Papua dalam rangkulan Indonesia, maka Kemenlu didukung kementerian/Lembaga lainnya termasuk Presiden Jokowi harus berani bilang “MENOLAK”.

*) Penulis adalah pemerhati masalah Papua.

Disclaimer : Artikel ini menjadi tanggung jawab penulis. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai aturan pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis dan Redaksi akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang.