KEPENTINGAN NASIONAL DALAM REVISI UU ANTI MONOPOLI

Berita Hukum
Foto: Ade Reza Hariyadi (Penulis), sumber foto: Strategis Media

Oleh : Ade Reza Hariyadi

Jayakartapos, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah mengusulkan revisi Undang-Undang (UU) No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan kini masuk dalam agenda Prolegnas 2020. Revisi ini untuk memperbaiki sejumlah isu krusial yang menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya. Sejumlah pihak menilai perlu ada penyesuaian atas definisi pelaku usaha, notifikasi merger, mekanisme hukum acara dalam hal keberatan dan banding, sanksi yang tumpang tindih, hingga kewenangan KPPU yang dianggap terlalu besar dalam menjalankan fungsi penyelidikan, penuntutan, dan sekaligus sebagai pengadilan dalam satu tempat.

Melihat sejumlah isu krusial tersebut tentu revisi UU Anti Monopoli menjadi peluang untuk melakukan sinkronisasi dan penyempurnaan agar sesuai kebutuhan dan perkembangan jaman. Sektor ekonomi berjalan sangat dinamis dan terintegrasi dalam perkembangan ekonomi global. Hampir seluruh entitas bisnis terkait satu sama lain dengan lalu lintas modal, barang dan jasa yang semakin zero barrier sebagai dampak dari penerapan perdagangan bebas antar negara. Hal ini tentu menuntut peranan negara sebagai regulator untuk memastikan bahwa interaksi antar pelaku usaha diatur dalam tata kelola yang sehat dan kompetitif, tanpa harus mengabaikan kepentingan nasional dan fungsi sosial negara untuk memajukan kesejahteraan masyarakat.

Fokus Pembahasan
Pembahasan RUU Anti Monopoli akan memicu diskursus pada sejumlah isu, antara lain : Pertama, perluasan definisi pelaku usaha untuk menjangkau pelaku usaha yang berada di luar wilayah hukum Indonesia namun kegiatan bisnisnya berdampak pada perekenomian Indonesia. perubahan ini penting mengingat perubahan platform bisnis global yang lintas wilayah dan tren digitalisasi bisnis.

Kedua, notifikasi merger atau akusisi. Hal ini menyangkut kesepakatan apakah pemberitahuan atas penggabungan atau peleburan badan usaha atau pengambilalihan saham yang berakibat nilai aset atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu pada KPPU dilakukan sebelum merger (pre-merger notification) atau pasca merger (post-merger notification).

Ketiga, mekanisme penegakan hukum terkait dengan besaran sanksi/denda yang dihitung berdasarkan prosentase dari nilai penjualan dalam kurun waktu pelanggaran, mekanisme pengampunan dan pengurangan hukuman, serta pelibatan aparat penegak hukum (Kepolisian) dalam upaya paksa, dan pemidanaan terhadap upaya yang menghambat tugas KPPU.

Keempat, strategi pencegahan praktek kartel dan monopoli, termasuk perlindungan terhadap UMKM dari potensi kartel dan monopoli.

Kelima, penguatan kapasitas dan kelembagaan KPPU agar sejajar dengan lembaga negara yang lain sehingga efektif melaksanakan tugasnya.

Revisi UU Anti Monopoli harus diletakan dalam kerangka kepentingan yang seimbang antara pelaku usaha, negara dan publik.

Selama ini, dalam sengketa terkait dengan dugaan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, kepentingan publik sebagai pihak yang dirugikan seringkali justru tidak terakomodir. Sebagai contoh adalah kasus kartel motor matik kelas 110-125 cc yang melibatkan Yamaha dan Honda yang kemudian diputus bersalah oleh KPPU pada 2017 dan menjatuhkan sanksi denda Rp. 22,5 miliar bagi Honda dan Rp. 25 miliar bagi Yamaha yang dibayarkan kepada negara. Putusan KPPU juga diperkuat setelah MA menolak kasasi yang diajukan oleh Yamaha dan Honda dalam kasus kartel sepeda motor matik 110-125 cc (perkara No. 217/Pdt.Sus-KPPU/2019. Kedua putusan tersebut menjatuhkan sanksi denda bagi pelaku usaha yang terlibat persaingan usaha tidak sehat dan merugikan publik, namun sayangnya tidak ada putusan yang mengharuskan kedua pelaku usaha untuk memberikan kompensasi atas kerugian publik. Hal ini menunjukkan bahwa posisi publik masih lemah dalam isu sengketa persaingan tidak sehat antar pelaku usaha. Bahkan, UU Anti Monopoli juga dianggap tidak memberikan pengecualian yang efektif bagi usaha sektor negara. Pemberlakuan prinsip equal treatment dapat menjadi sandungan bagi negara untuk menjalankan fungsi sosialnya dalam kerangka melindungi kepentingan masyarakat.

Kepentingan Nasional
Rambu-rambu perlu diterapkan dalam revisi UU Anti Monopoli agar tidak hanya menjaga kepentingan bisnis yang profit oriented dan tidak memiliki watak sosial. Kepentingan publik perlu ditekankan dengan mengadopsi sejumlah konsep seperti penggunaan sanksi pidana atas pelanggaran persaingan usaha tidak sehat selain praktek denda yang sudah berlaku. Pengaturan mekanisme kompensasi kerugian bagi publik atas praktek persaingan usaha yang tidak sehat, serta penggunaan bukti tidak langsung (indirect evidence) sebagai pencegahan terhadap indikasi persaingan usaha tidak sehat.

Sementara itu, dari sisi kepentingan negara maka UU Anti Monopoli penting untuk tetap mengadopsi prinsip pengecualian terhadap sektor usaha negara yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Begitu pula dengan pengecualian terhadap infant industry yang penting bagi negara dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Prinsip pengecualian ini untuk menjaga peranan negara dalam rangka memenuhi kepentingan publik dan menjalankan mandat konstitusi. Harus diakui bahwa kecenderungan mekanisme pasar dalam semangat UU anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat bisa memberikan insentif bagi dunia usaha, namun harus diakui bahwa mekanisme pasar tidak sempurna dan berpotensi market failure yang dapat membahayakan kepentingan publik. Oleh karena itu, revisi UU Anti Monopoli perlu menjaga keseimbangan kepentingan antara pelaku usaha, negara dan publik sehingga dapat berkontribusi dalam menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat; mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil; mencegah praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

*) Penulis adalah doktor lulusan Universitas Indonesia

Disclaimer: Setiap opini di media ini menjadi tanggung jawab penulis. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai aturan pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini dan Redaksi akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang.