KETUM SOKSI: LANDASAN HUKUM IBUKOTA NEGARA PERLU UU, TAP MPR TIDAK RELEVAN

Berita Hukum

Foto: Ketua Umum SOKSI, Ali Wongso Sinaga

Jayakartapos,  Ketua Umum SOKSI, Ali Wongso Sinaga memandang landasan hukum pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) yang diperlukan, adalah UU seperti selama ini, jadi perlu mengganti UU Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Sebagai Ibu Kota NKRI dan menyesuaikan UU terkait lainnya melalui omnibus law.

Selain proporsional secara hukum juga UU dapat memuat regulasi yang luas dan komprehensif sesuai kebutuhan landasan hukum IKN yang baru untuk mendukung proses pemindahan dan pembangunannya berikut pasca pembangunan ibukota baru itu termasuk bagaimana pemerintahannya serta pengaturan berbagai hal yang diperlukan dalam masa transisi pemindahan IKN itu dari Jakarta ke Kaltim kedepan.

“Sedangkan jika dengan TAP MPR seperti diwacanakan sebagian elit akhir-akhir ini, meski kedudukan TAP MPR lebih tinggi dari UU dan Perpu berdasarkan UU No.12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tetapi TAP MPR tidak relevan sebab bukan saja muatan regulasinya akan terbatas namun masalah utamanya adalah sejak reformasi dengan empat kali amandemen UUD 1945, bahwa kedudukan MPR tidak lagi lembaga tertinggi negara tetapi lembaga tinggi negara, Presiden sudah dipilih langsung oleh rakyat dan Presiden itu bukan lagi Mandataris MPR, maka jika misalnya nanti MPR membuat TAP MPR, lalu siapa yang akan melaksanakan TAP MPR itu ? Itu kesia-siaan dan itulah sebabnya sejak Presiden dipilih langsung mulai Pilpres 2004, tidak ada lagi TAP MPR yang baru dan jikalaupun ada putusan MPR hanya mengikat internal MPR saja. Padahal landasan hukum IKN yang kita perlukan harus mengikat seluruh rakyat, bangsa negara dan itu hanya bisa dengan UU yang dibuat oleh DPR bersama Pemerintah sesuai konstitusi negara dan karena itu TAP MPR tidak relevan. Adapun pasal 7 ayat (1) UU No12 tahun 2011 dimaksudkan guna memberikan kepastian hukum pada TAP MPR termasuk TAP MPRS sejak tahun 1960 dimasa-masa Presiden Mandataris MPR atau MPRS dan masih berlaku supaya dengan pasal 7 UU itu maka TAP yang masih diberlakukan tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat seluruh rakyat dimasa pasca ‘MPR lembaga tinggi negara’ dan masa ‘Presiden bukan mandataris MPR’. Misalnya TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI) dan TAP MPR No. VIII/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan KKN masih tetap berlaku, dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat seluruh rakyat dengan adanya pasal 7 UU itu, tutur politisi senior Golkar yang mantan Anggota Badan Legislasi DPR itu kepada wartawan pada kamis (26/12).

Sebelumnya,”Ketua MPR Bambang Soesatyo menyarankan rencana pemindahan ibu kota diatur lewat TAP MPR. Hal itu demi menjaga agar rencana tersebut tidak mudah dibatalkan di kemudian hari saat pemerintahan Presiden Joko Widodo telah berganti. Ia juga menyebut TAP MPR punya kedudukan lebih tinggi dari UU dan Perppu.”

Terhadap antisipasi pendapat “UU IKN akan mudah dibatalkan” dikemudian hari, mantan Ketua Golkar tiga periode itu berharap semua pihak perlu berpikir rasional dan positif, menjauhi pikiran negatif dan pessimisme serta jangan naif ataupun paranoid, seolah-olah Presiden berikutnya potensial akan membatalkan pemindahan IKN itu. “Jika gagasan TAP MPR itu ‘didorong’ terus, bisa saja timbul dugaan bahwa ada pihak yang mencoba mengkapitalisasi issu pemindahan IKN ini secara sistematis dibalik kepentingan amandemen konstitusi yang berkeinginan mengembalikan MPR lembaga tertinggi negara agar TAP MPR dan mandataris MPR kembali seperti dimasa lalu. Semoga itu tak terjadi, dan marilah bersama kita dukung pemindahan IKN dengan rasional sekaligus menaruh kepercayaan kepada Pemerintahan Jokowi-Makruf yang akan melaksanakannya disertai optimisme dan pikiran positif bahwa Presiden berikutnya pasca 2024 adalah tokoh bangsa pilihan langsung oleh rakyat yang kita harap komit melanjutkan visi Indonesia Maju termasuk didalamnya mengawal perpindahan IKN itu sebagai salahsatu kebijakan strategis nasional”, ajak Ketum SOKSI salahsatu dari Trikarya Pendiri Golkar itu.