KETUM SOKSI: PENCALONAN KETUA UMUM GOLKAR SECARA LANGSUNG DENGAN DUKUNGAN TERTULIS ITU KONSTITUSIONAL DAN DEMOKRATIS

Berita Politik

Foto: Ketua Umum SOKSI Ali Wongso, sumber foto: Istimewa

Jayakartapos,  Ketua Umum SOKSI, Ali Wongso menyambut baik dan mengapresiasi pola pencalonan Ketua Umum Partai GOLKAR dalam Munas X Partai GOLKAR secara langsung dengan dukungan tertulis oleh para peserta pemilik suara dan siapapun yang mendapat dukungan 30 % dari total suara diantara Bakal Calon Ketua Umum yang mendaftar dalam penjaringan, akan ditetapkan menjadi Calon Ketua Umum yang sah untuk memasuki tahapan pemilihan.

Pola itu analog bagaikan “presidential treshold 20 % dalam Pilpres”, bedanya disini merupakan ‘Ketum treshold’ 30 % dari total suara yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan disampaikan langsung dengan bebas yang diatur dalam Anggaran Dasar.

Jika ada pihak mengatakan pola itu tidak demokratis, dan melanggar AD/ART, itu keliru besar. “Siapa bilang Pilpres dan Pilkada kita tidak demokratis ? Disana juga ada ‘treshold’ yang diajukan terbuka dan langsung dengan membawa dukungan tertulis oleh para pengusung bakal calon dan kemudian penyelenggara melakukan verifikasi lalu menetapkan Calon sah bagi mereka yang memenuhi syarat-syarat dan ‘treshold’ yang ditentukan.

Analog dengan itu, masing-masing peserta pemilik suara dalam Munas Partai Golkar dengan bebas, terbuka dan langsung mencalonkan siapa dari antara bakal calon yang tentunya mereka para utusan pemilik suara sudah persiapkan sebelumnya melalui mekanisme rapat internal yang mengutusnya. Pola ini sekaligus akan membuka akses kontrol terhadap para utusan pemilik suara oleh yang mengutus perwakilannya didalam Munas itu.

Ketua Umum SOKSI Ali Wongso

 

Pola pencalonan dukungan tertulis itu juga akan dapat menekan peluang terjadinya ekses “politik uang” selain akan lebih menampakkan kedewasaan internal berdemokrasi, dimana para kader siap menerima perbedaan dukungan secara terbuka namun tetap bersama saling menghargai dan bersatu.

Setelah Calon Ketum yang sah ditetapkan, dilanjutkan dengan pemilihan dengan cara pemungutan suara secara langsung, bebas dan rahasia, jikalau tahapan pencalonan menghasilkan calon sah lebih dari satu orang dan jika musyawarah mufakat tidak tercapai, papar Politisi Senior Golkar itu.

Lebih jauh, mantan Anggota DPR itu berharap Partai GOLKAR dengan doktrin karya kekaryaannya memang seharusnya proaktif melahirkan berbagai “gagasan baru” sebagai ‘terobosan’ dalam pembangunan nasional, termasuk dalam rangka mendorong demokratisasi yang makin baik, dengan perbaikan sistem eksisting sehingga mampu mencerahkan optimal sekaligus mencegah ekses-ekses negatifnya antara lain “politik uang” seperti dalam Pileg dan Pilkada, yang potensial melemahkan “kaderisasi partai” dan merusak mental serta pembangunan karakter sebahagian besar elemen bangsa selama belasan tahun di era reformasi ini.

Karena itu, kita patut bangga jika Partai Golkar bisa memulainya dari demokrasi internalnya di Munas X mendatang ini dengan berbagai perubahan dan pembaharuan yang lebih maju. Jangan katakan, “mengapa ini tidak sama dengan Munas 2004, 2009, Munaslub 2016”. Memang tidak sama, sebab kalau sama, bukan perubahan namanya. Yang penting perubahan itu harus berorientasi membuat lebih baik bagi Partai GOLKAR dan bagi Bangsa kedepan, tegas Ketua Umum SOKSI yang juga salahsatu Wakil Ketua Penyelenggara Munas X itu.