KLUSTER KETENAGAKERJAAN DIKELUARKAN SAJA DARI RUU CIPTA KERJA

Berita Kabar Buruh Nasional

Jayakartapos-Jakarta. Tuntutan serikat pekerja adalah, segala ketentuan yang sudah ada dalam UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan tidak boleh dikurangi. Kecuali yang sudah ada Putusan Mahkamah Konstitusi, maka yang berlaku adalah hasil Putusan MK. Sehingga kami menuntut agar kluster ketenagakerjaan dikeluarkan dari RUU Cipta Kerja.

Demikian dikemukakan Sabda Pranawa Djati, SH kepada Redaksi di Jakarta melalui wawancara via Whatsaap. Berikut petikan wawancara dengan Sabda Pranawa Djati, SH yang juga Sekjen ASPEK Indonesia.

RUU Cipta Kerja dinilai bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, karena Negara telah melepaskan tanggung jawabnya dalam memberikan dan menjamin terlaksananya hak-hak konstitusional rakyat. Bagaimana respons Anda?
Jawaban: Negara yang dalam hal ini direpresentasikan oleh Pemerintah, seharusnya menjalankan amanah Pancasila dan UUD 1945, untuk memaksimalkan segala sumber daya yang dimiliki Indonesia demi terwujudnya kesejahteraan serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam RUU Ciptaker juga dibahas pembatasan frekuensi terhadap industri penyiaran harus diperhatikan dlm RUU Ciptaker, namun tidak bisa dipungkiri bahwa masih banyak masyarakat Indonesia yang menggunakan TV tabung? Ada komentar?
Jawaban: Apapun produk UU harus ditujukan bagi kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) tergabung dalam GEBRAK (Gerakan Buruh Bersama Rakyat) akan terus bersuara dan melakukan aksi dalam menolak pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja pada 24 September 2020? Ada komentar?
Jawaban: DPR sebagai wakil rakyat yang dipilih melalui pemilu harus memperhatikan aspirasi rakyat, jangan mengkhianati rakyat hanya untuk kepentingan segelintir orang.
Pemerintah juga jangan cuma berpihak pada kepentingan pemodal dan mengabaikan hak rakyat untuk mendapatkan kesejahteraan dan keadilan.

Menurut Anda, ditengah pro kontra Omnibus Law, ada dua cara legal yang dapat ditempuh untuk merefleksikannya yaitu menggugat ke Mahkamah Konstitusi atau melakukan aksi-aksi unjuk rasa, kira-kira cara apa yang akan paling banyak ditempuh serta alasannya?
Jawaban: Kami akan lakukan segala upaya untuk memperjuangkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Red/Wijaya).