(K)SBSI MENUNGGU JADWAL RDPU OMNIBUS LAW

Berita Kabar Buruh Nasional
Foto: Andi Naja FP Paraga (Penulis)

oleh : Andi Naja FP Paraga *)

Jayakartapos, Panitia Kerja (PANJA) Rancangan Undang-undang Cipta Kerja DPR RI sudah terbentuk Jumat 17 April 2020,artinya agenda Rapat Dengar Pendapat Umum(RDPU) dengan Perwakilan Serikat Buruh/Pekerja dan Para Pakar agan segera ditetapkan waktunya. (K)SBSI turut mengajukan Surat Permohonan RDPU melalui Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa(FPKB) DPR RI beberapa hari yang lalu.

Sebagai satu dari lima SB/SP yang mengajukan draft Sandingan terhadap RUU Cipta Kerja (K)SBSI siap berdialog dan memberikan gagasannya. K(SBSI) akan memberikan masukan hingga koreksi yang diyakini menjadi solusi bagi kesempurnaan Undang-undang Ketenagakerjaan yang yang sudah pernah ada. (K)SBSI akan mengirimkan Tim RDPU RUU Cipta Kerja yang diketuai langsung oleh Prof Dr Muchtar Pakpahan.SH.MA Ketua Umum DPP(K)SBSI.

Sesungguhnya (K)SBSI sudah memberikan Draft RUU Cipta Kerja Sandingan kepada pihak-pihak terkait baik Pemerintah melalui Menteri Tenaga Kerja RI dan kepada sejumlah anggota DPR RI hingga media massa dalam bentuk pdf bahkan secara internal dibagikan secara merata kepada Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang (K)SBSI di seluruh Tanah Air sejak bulan Maret 2020 bahkan Badan Legislasi DPR RI turut dibagikan.

Harapan (K)SBSI kepada PANJA RUU Cipta Kerja DPR RI agar waktu penyelenggaran RDPU sudah diluar waktu Pembatasan Sosial Berskala Besar(PSBB) yang diberlakukan di Jakarta sehingga RDPU tidak berlangsung secara virtual melainkan berlangsung secara normal sebagaimana RDPU pada umumnya.

Pembahasan secara virtual memang terkesan tak memuaskan. Kita tunggu jadwal dari DPR RI dan semoga TIM RUU Cipta Kerja Sandingan (K)SBSI senantiasa diberikan kesehatan prima. Mohon Doa dan Dukungan segenap pengurus dan anggota (K)SBSI seluruhnya.(ANFPP19/04/20)

Disclaimer : Setiap opini di media ini menjadi tanggung jawab penulis. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai aturan pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini dan Redaksi akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang.