KUATKAH EKONOMI INDONESIA MENGHADAPI HANTAMAN COVID 19?

Berita Ekonomi Nasional
Foto: Ilustrasi, sumber foto: Jojonomic

Oleh : Daniel Filipus Kogoya *)

Jayakartapos, Bank Indonesia (BI) menyatakan minat investor terhadap surat berharga negara (SBN) masih tinggi. Ini terlihat dari hasil lelang SBN yang dilakukan Kementerian Keuangan, kemarin.

Gubernur BI, Perry Warjiyo (1/4), mengatakan pemerintah berhasil meraup Rp22,2 triliun dari hasil lelang SBN. “Pada lelang SBN, Indonesia berhasil memenangkan Rp22,2 triliun dari target Rp15 triliun. Selain itu, bid pada lelang tersebut tercatat Rp35,5 triliun. Ini menunjukkan minat investor pada SBN atau investasi portofolio tinggi,” jelas Perry melalui telekonferensi.

Perry mengungkapkan aliran dana keluar (capital outfl ow) mencapai Rp145,1 triliun year to date (ytd). Itu terdiri dari Rp131,1 triliun SBN, kemudian saham Rp9,9 triliun.

Tingginya capital outflow sebagian besar terjadi sepanjang pandemi virus korona (covid-19), yakni dari 20 Januari sampai 30 Maret. “Dapat dikatakan bahwa total outfl ow pada periode tersebut ialah Rp167,9 triliun. Terdiri dari SBN Rp153,4 triliun dan saham Rp13,4 triliun,” imbuh Perry.

Virus korona yang mewabah di seluruh negara telah menyebabkan kepanikan. Kondisi ini membuat capital outfl ow begitu tinggi. Namun, dengan langkah dari berbagai negara, termasuk Indonesia, kepanikan mulai mereda walau ketidakpastian masih membayangi.

Bank Indonesia terus berupaya memantau kondisi global serta membuat langkah-langkah pencegahan, seperti stabilisasi nilai tukar, injeksi likuiditas, maupun relaksasi ketentuan.

Sebagai upaya untuk memitigasi dampak pandemi virus korona, BI juga telah menyempurnakan ketentuan Giro Wajib Minimum (GWM) dalam Rupiah dan Valuta Asing. Hal ini pun tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia No.22/3/PBI/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/3/PBI/2018 tentang Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah. Peraturan ini telah berlaku efektif sejak 26 Maret 2020. Ketentuan ini juga menjadi salah satu implementasi kebijakan makroprudensial BI yang akomodatif untuk mendorong intermediasi perbankan.

Sementara itu, Menkeu Sri Mulyani Indrawati memprediksi penerimaan negara untuk tahun ini berpotensi mengalami penurunan hingga 10%.

Hal itu sebagai konsekuensi dari langkah pemerintah menggelontorkan stimulus dalam rangka mengatasi dampak virus korona. Faktor penurunan penerimaan itu ialah imbas dari langkah pemerintah memberi stimulus berupa penurunan tarif PPh dan PPN bagi UMKM serta industri yang diajukan dalam Perppu tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan.

Tak hanya itu, penurunan pendapatan negara juga dilatarbelakangi guncangan yang dialami beberapa sektor seperti dari sisi migas, yaitu turunnya harga minyak mentah di pasar global dari target US$63 per barel diperkirakan menjadi sekitar US$38 hingga US$31 per barel. Selanjutnya, ekspor juga akan berkontribusi dalam penurunan penerimaan negara sebab diproyeksikan terkontraksi 14% hingga 15,6%.

Menkeu juga mencatat defisit anggaran pun turut melebar hingga 5,07% karena adanya tambahan belanja negara mencapai Rp405,1 triliun untuk mengatasi dampak virus korona sekaligus mendukung perekonomian.

Rambu-rambu defisitnya APBN 2020 hingga Rp853 triliun atau 5,07% dari produk domestik bruto (PDB).

Pembengkakan defi sit tersebut merupakan dampak beruntun dari pandemi covid-19 di Indonesia. Besaran defisit itu lantaran penerimaan negara yang akan mengalami penurunan 10% atau hanya 78,9%, setara Rp1.760 triliun, dari target awal yang dipatok dalam APBN sebesar Rp2.233,2 triliun.

Merosotnya penerimaan negara, kata perempuan yang karib disapa Ani itu, karena berdasarkan hitungan penerimaan perpajakan akan tumbuh minus 5,4%, adanya perang harga minyak, dan berbagai insentif pajak yang diberikan pemerintah kepada dunia usaha. Pembiayaan pada 2020 akan sangat menantang. Pasalnya, nilai pembiayaan diperkirakan mencapai Rp545,7 triliun yang berasal dari pembiayaan utang Rp654,5 triliun dan pembiayaan non-utang sebesar Rp108,9 triliun.

Adapun belanja negara meningkat menjadi Rp2.613,8 triliun dari sebelumnya sebesar Rp2.504,4 triliun. Naiknya anggaran belanja itu karena pemerintah tengah memfokuskan untuk penanganan covid-19.

Untuk menambal besaran defisit itu, pemerintah akan menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) dengan label pandemic bond yang diharapkan bisa meraup Rp449,9 triliun. Lewat Perppu No 1/2020 yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu, BI diperkenankan membeli SBN di pasar perdana sehingga bank sentral dapat membantu pembiayaan defi sit fi skal pada APBN 2020.

Sementara itu, wisatawan mancanegara (wisman) yang berkunjung ke wilayah DKI Jakarta pada Februari ini turun sebesar 24,41% ketimbang Januari, dari 173.614 menjadi 131.237 kunjungan. Kunjungan dilakukan melalui dua pintu masuk, yaitu Bandara Soekarno-Hatta dan Halim Perdanakusuma.

Secara total kunjungan dari lima negara terbesar yang warganya berkunjung ke Jakarta berjumlah 60.262 kunjungan atau sebesar 45,92% dari keseluruhan kunjungan. Lima negara yang menjadi pengunjung terbanyak ke DKI Jakarta pada Februari 2020 ialah Malaysia dengan 19.771 kunjungan (15,7%), Jepang 15.342 kunjungan (11,69%), Singapura 10.537 kunjungan (8,03%), Korea Selatan 7.603 kunjungan (5,79%), dan Saudi Arabia 7.009 kunjungan (5,34%).

Penurunan angka kunjungan wisman pada Februari 2020 sebesar 24,41% terhadap bulan sebelumnya merupakan penurunan yang ketiga kalinya selama 4 tahun terakhir.

Buyung menyebut penurunan ini merupakan penurunan yang sangat signifi kan ketimbang bulan-bulan sebelumnya.

Penurunan dominasi wisatawan asal Tiongkok disebabkan wabah virus korona baru (covid-19) yang diikuti dengan kebijakan lockdown serta menutup akses keluar masuk di ‘Negeri Tirai Bambu’. Hingga saat ini ada 83.189 kasus positif covid-19 di Tiongkok dengan jumlah kematian mencapai 3.312 jiwa.

Harus Kuat

Ada tiga ancaman perkembangan kontemporer terhadap perekonomian nasional yaitu defisit anggaran yang semakin membengkak, hutang luar negeri yang juga tidak kalah sedikitnya serta hantaman mewabahnya Covid-19, yang seakan-akan membuat perekonomian nasional melambat bahkan stagnan untuk beberapa saat kedepan. Tidak saja perekonomian nasional, perekonomian regional dan global juga mengalami pertumbuhan negatif ke depannya jika Covid-19 tidak tertangani dengan baik dan segera selesai.

Tanpa Covid-19 saja, perekonomian Yunani telah menyebabkan negara tersebut dikategorikan negara gagal. Mesin ekonomi dunia AS juga sedang kalang kabut menangani Covid, sementara Tiongkok sudah mulai bangkit pelan-pelan. Inggris bahkan Perdana Menterinya Boris Jhonson terkena Covid-19 dan angka kematian Covid 19 di AS dan Eropa juga mengalami kenaikan pesat. Hanya Vietnam yang bagus mengatasi Covid-19 sehingga pertumbuhan ekonominya akan stabil bahkan bisa menumbuh di akhir tahun ini.

Perekonomian Indonesia mau tidak mau juga harus kuat menghadapi tiga ancaman diatas, dengan seluruh rakyat Indonesia bersama pemerintah bahu membahu dan gotong royong melawan Covid 19 dan segala bentuk ancaman terhadap stabilitas ekonomi nasional ke depan.

Upaya yang dilakukan pemerintah khususnya di bidang perekonomian seperti Kemenkeu, Kemenko Perekonomian dan Bank Indonesia serta OJK diatas sudah baik dan antisipatif, sekarang rakyat sedang menunggu mereka tegas menjalankannya agar kebijakan dan strategi tersebut tidak bagaikan “singa diatas kertas” melainkan “the truly of lion”. Semoga saja, sebab jika ekonomi Indonesia colaps, kasusnya akan lebih parah dari krismon sebelumnya dan semakin susah bangkitnya.

*) Penulis adalah kolumnis. Tinggal di Kabupaten Lanny Jaya, Papua.

Disclaimer : Setiap opini di media ini menjadi tanggung jawab penulis. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai aturan pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini dan Redaksi akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang.