MAHFUD MD DAN KADIN BONGKAR KEMUNAFIKAN SERIKAT BURUH KSPI SAID IQBAL PKS

Berita Nasional

Jayakartapos, Satu hal yang mengganggu penulis soal proses pembuatan RUU Cipta Kerja, adalah adanya pertemuan Golkar sebagai partai pendukung pemerintahan dan pertemuannya dengan para oposisi seperti PKS, Demokrat yang ternyata awalnya tidak melakukan penolakan terhadap RUU ini.

Malah kedua partai tersebut juga ikut mengajukan DIM atau Daftar Inventarisasi Masalah dan diakomodir oleh pemerintah dan DPR. Namun, saat-saat akhir mereka bergaya walkout.

Bagi yang belum paham, pembahasan DIM itu dilakukan dari 1 pasal ke pasal yang lain, sampai selesai ribuan pasal. Setelah dibahas baru masuk kesepakatan awal, artinya jika ada fraksi yang tidak setuju, maka seharusnya dilakukan saat proses tersebut. DIM ini diajakukan fraksi di DPR, karena RUU Cipta Kerja yang mengajukan adalah pemerintah. Jika yang mengajukan DPR, maka pemerintah yang mengajukan.

Saat proses pembahasan, PKS dan Demokrat sempat tidak mengikuti karena alasan covid-19. Jika hal ini dianggap penting dan mereka niat untuk menolak, seharusnya mereka terus berjuang, bukan malah melarikan diri. Walaupun begitu, akhirnya PKS masuk kembali Mei dan Demokrat pada Agustus. Namun, tetap tidak ada upaya untuk mendesak pencabutan.

Ternyata, selain PKS dan Demokrat, serikat buruh juga mengikuti pembahasan RUU tersebut seperti kata Mahfud MD berikut ini :

“Di DPR itu sudah didengar semua, semua fraksi ikut bicara. Kemudian Pemerintah sudah bicara dengan semua serikat buruh, berkali-kali,” kata Mahfud dalam konferensi pers yang disiarkan akun Youtube Kompas TV, Kamis (8/10/2020).

Membaca pernyataan Mahfud penulis tidak langsung berpikiran buruh, penulis mencari detailnya seperti apa. Karena kata berkali-kali ini ambigu, bisa 3 kali, 4 kali, bahkan ribuan kali. Selain itu, dalam hukum minimal harus ada 2 saksi baru sesuatu bisa diperhitungkan.

Akhirnya penulis menemukan berita KADIN atau Kepala Kamar Dagang yang menjelaskan detailnya. Dia bisa mengetahui, karena dalam pembahasan RUU ini semua pihak yang terlibat akan diajak, jadi sudah sangat demokratis prosesnya. Berikut pernyataannya :

“Seingat saya ada enam konfederasi besar yang ikut membahas bersama kami pasal per pasal dari pagi sampai malam selama tiga pekan. Itu di bulan Juli,” kata Rosan kepada tim Blak-blakan detikcom, Kamis malam (8/10/2020).

“Memang ada dua konfederasi besar yang mundur di tengah pembahasan yakni Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) pimpinan Said Iqbal dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) pimpinan Andi Gani Nena Wea”, katanya.

Jadi di sini jelas sudah bahwa dalam prosesnya, semua pihak sudah dilibatkan. Walaupun ada pihak-pihak yang jelas bermain politik, dengan mundur dari pembahasan. Mundur dari pembahasan menurut penulis adalah sikap pengecut yang ingin dianggap pahlawan, ibarat polisi di film India yang datang ketika penjahat sudah kalah.

Bagaimana tidak, seharusnya jika menolak RUU Cipta kerja, serikat buruh Said Iqbal memperjuangkannya saat sedang proses pembuatan undang-undang tersebut. Jika hanya menurunkan massa saat undang-undang sudah sah, selain terlambat, juga merugikan banyak pihak.

Pemerintah setempat, fasilitas umum, aparat keamanan, bahkan buruh itu sendiri yang akan mengalami kerugian. Apalagi jika berakhir dengan pemecatan buruh tersebut.

Belum lagi jika investor jadi ogah masuk karena situasi yang tidak kondusif, berapa banyak masyarakat yang kehilangan peluang mendapat pekerjaan. Jika semua hal di atas terjadi, yang salah siapa? Ya Jokowi lagi. Sedangkan ketua serikat buruhnya, tinggal bobo cantik menikmati rumah baru yang seperti istana

Jadi sangat jelas mereka ini sungguh jahat, sudah tidak niat membela hak-hak buruh, berlaga seperti pahlawan, dan merugikan banyak pihak. Itulah realita politik, untunglah tidak semua serikat buruh seperti itu.

Ada 4 serikat buruh yang benar-benar berjuang lewat jalur yang benar, memberi masukan yang baik kepada negara. Dan semoga harapan penulis, mereka mau membuat lembaga bantuan hukum, untuk memperjuangkan hak-hak buruh yang diambil pengusaha.

Ini adalah cara yang benar untuk memperjuangkan buruh, kalau buruh cuma disuruh demo, malah akan merugikan mereka. Selain rawan mengalami kecelakan, juga bisa berakhir dengan pemecatan oleh perusahaan. Apalagi jika perusahaan lari ke negara lain seperti Vietnam yang sekarang jadi pilihan investor, maka akan banyak yang kehilangan pekerjaan.

Sudah kehilangan pekerjaan, ketua serikat buruh apakah peduli? Tetap saja nanti protesnya sama pemerintah minta dibuat lapangan pekerjaan, dan akhirnya kembali lagi semua salah Jokowi. Memang nasib Jokowi harus selalu disalahkan, semoga pakde sabar menghadapinya ya. Begitulah kura-kura.(Seword)

Sumber : https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5206242/kadin-ungkap-serikat-buruh-ikut-bahas-omnibus-law

https://nasional.kompas.com/read/2020/10/08/22171641/uu-cipta-kerja-diprotes-mahfud-pemerintah-sudah-bicara-ke-serikat-buruh