MAMAN SILABAN : RUU CIPTAKER ADALAH LANGKAH PUTUS ASA PEMERINTAH MERESPONS MASALAH ADMINISTRASI BIROKRASI

Berita Hukum

Jayakartapos-Jakarta. Kita semua sudah mengetahui bahwasanya terkait perizinan dalam RUU Ciptaker ini semuanya akan menjadi sistem penyederhanaan perizinan saja. Dan itu menurut saya langkah putus asa pemerintah dalam merespons masalah administrasi birokrasi di lembaganya. Dengan semuanya dipermudah dengan alasan investasi maka akan berpotensi besar merusak keberlangsungan lingkungan hidup, berkaca dari kasus-kasus kerusakan lingkungan oleh perusahaan-perusahaan selama ini walaupun izin Amdal diberlakukan. Ini merupakan skema malapetaka jangka panjang terhadap kerusakan lingkungan kita bila poin tentang lingkungan tidak disikapi dengan prinsip sustainability environmental. Belum lagi sanksi pidana ditiadakan bagi perusahaan terkait pengabaian K3, ini merupakan bentuk lepas tangan dari perusahaan nantinya terhadap penjaminan K3 lingkungan kerjanya.

Demikian dikemukakan Maman Silaban kepada Redaksi di Jakarta. Berikut petikan wawancara dengan Ketua Bidang Politik DPP Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI, red) ini.

Baleg DPR RI membentuk tim kerja bersama membahas Omnibus law tanggal 18 Agustus 2020 dengan mengajak elemen buruh baik yang pro dan kontra, ada respons?

Jawaban : Saya rasa hal seperti ini sudah pernah dilakukan diawal, tapi karena perbedaan prinsip dari elemen buruh dalam memandang RUU Ciptaker ini, makanya elemen buruh terpolarisasi menjadi dua kelompok, yang ingin mencari win-win solution sama dengan yang menolak secara keseluruhan usulan dari pemerintah.

Kewenangan daerah dalam perizinan investasi juga tidak dicabut namun hanya dikasih batas waktu bagi daerah untuk menjalankan kewenangan tersebut, jika daerah dinilai tidak mampu baru kewenangan tersebut diambil pusat?

Jawaban : RUU ini juga akan menjalankan pola pemerintahan yang sentralistik, dimana akan memangkas kewenangan pemda dalam hal administrasi kewilayahan.

Jumlah DIM yang belum dibahas dalam Omnibus Law sebanyak 1.800 DIM sehingga Omnibus Law baru disahkan akhir Agustus atau awal September?

Jawaban : Dengan masih banyaknya DIM yang ada di DPR seharusnya menjadi penegasan bagi DPR bahwasanya soal pembahasan RUU Ciptaker ini tidak boleh terburu-buru. Terlebih masiv nya penolakan di kalangan buruh, tani, aktivis dan akademisi di berbagai daerah. Karena RUU Omnibus Law Ciptaker ini akan menyasar banyak aspek kehidupan bangsa kedepan.

Omnibus Law diperlukan karena ekonomi sudah resesi dan APBN 2021 alami defisit Rp 971 Triliun dan minus pertumbuhan ekonomi sebesar -5,32 persen kata Jokowi di DPR tanggal 14 Agustus 2020, ada tanggapan?

Jawaban : Jangan jadikan omnibus law ruu ciptaker ini jadi solusi akan permasalahan resesi hari ini. Terkait resesi hari ini adalah dampak dari pandemi covid-19. Jauh sebelum Covid-19 mewabah di republik ini, pemerintah sudah mengagendakan konsep Omnibus Law ini. Jadi, jelas bahwasanya omnibus law diperlukan bukan utama karena krisis ekonomi akibat wabah Covid-19, tetapi bisa jadi karena ada kepentingan pemerintah terhadap dana investasi dari para investor untuk pengeksploitasi SDA dan SDM kita (Red/Wijaya).