MASYARAKAT PAPUA MENDUKUNG PENUH KEBERLANJUTAN OTSUS

Berita Nasional

Oleh : Syaiful Kurniadi Ikhbal

Jayakartapos, Mahasiswa maupun masyarakat perlu memahami perkembangan yang terjadi saat ini terkait dengan revisi (UU) Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Bagi Provinsi Papua oleh pemerintah pusat. Sebenarnya, tidak ada istilah Otsus Jilid I dan Jilid II , karena (UU) Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Bagi Provinsi Papua tetap berlaku sepanjang belum di cabut UU Otsus secara resmi oleh Pemerintah Pusat atau dibatalkan”. Yang saat ini jadi konsen pemerintah dan DPR RI hanya membahas revisi UU Otsus pada subtansi pasal-pasal tertentu yang mengatur soal dana Otsus 2% dari DAU nasional dan penguatan terhadap beberapa pasal tertentu agar implementasi Otsus lebih konsisten terhadap Rakyat Papua.

Hampir 80 – 85 % Kabupaten di Papua tidak mampu meningkatkan PAD sebagai sumber pendapatan alternatif untuk menjaga keseimbangan terhadap penerimaan daerah dari sektor pajak sesuai kewenangan yang di atur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dan RUU lainya sehingga tingkat ketergantungan terhadap dana Otsus masih sanggat besar oleh Pemerintah agar semua sektor dapat di bangun lewat penerimaan APBD secara total.

“Selama Otsus berlangsung apa perhatian pemerintah terhadap Universitas Cenderawasih (UNCEN) selama 20 Tahun dana Otsus dikucurkan ke Papua, dengan melihat Uncen sebagai kampus tertua yang telah melahirkan draf RUU Otsus sebelum menjadi UU bahkan Uncen dikritik habis oleh kelompok masyarakat yang kontra dengan Otsus tapi nyatanya selama Otsus Uncen hanya menjadi bemper saja,” ujar Mandenas, legislator asal Papua seraya menyarankan kepada para mahasiswa Papua yang masih menolak Otsus bahwa kalau mau unjuk rasa nanti unjuk rasa saja ke Kepala daerah di Papua dari Provinsi sampai Kabupaten/Kota minta pertanggungjawaban alokasi dana Otsus selama 20 Tahun dikemanakan agar jangan menjadikan Uncen sebagai sasaran aksi.

Menurut Mandenas, kondisi hari ini di Papua hanya menciptakan raja-raja kecil di Papua, sehingga kalau rakyat Papua menolak Otsus, maka rakyat Papua perlu juga meminta pertangungjawaban para kepala daerah di Papua terhadap pengunaan dana Otsus selama ini, karena Bupati dan Walikota di Papua mayoritas adalah orang asli Papua.
Sejumlah warga Papua terdiri tokoh adat, agama dan masyarakat di Provinsi Papua berharap otonomi khusus (Otsus) yang diperdebatkan sejumlah pihak perlu kelanjutan dan evaluasi. Menurut Yanto Eluay salah satu tokoh adat Tabi di Jayapura mengakui, warga di wilayah adat Tabi dan Saireri sedang melaksanakan konsolidasi untuk membahas masalah dukungan terhadap evaluasi dan kelanjutan otonomi khusus Papua jilid II.

“Untuk elemen adat sudah memulai pembahasan sedangkan untuk elemen pemuda dan yang lainnya saat ini baru mulai pembahasan. Tapi pada umumnya semua berharap Otsus untuk dieveluasi dan ada kelanjutannya,” katanya Yanto Eluay di Jayapura, Sabtu (8/8).

Menurut dia, warga adat Tabi dan Saireri berencana menggelar pertemuan akbar untuk membahas hal itu, dengan harapan bisa mendapatkan saran dan masukan untuk bagaimana Otsus lebih maksimal lagi.

“Semua masyarakat harus melihat pelaksanaan Otsus ini dari sisi kesejahteraan masyarakat. Seluruh masyarakat adat di tanah Papua agar mendukung langkah-langkah yang akan dilakukan dan diputuskan pemerintah pusat dalam rangka mensejahterakan rakyat Papua,” kata Yanto.

Sementara itu, tokoh masyarakat Yalimo di Kota Jayapura Soleman Eselo mengaku pelaksanaan Otsus Papua sangat membantu orang pegunungan berhasil diberbagai bidang.

“Sejak 1981, tugas saya adalah mendidik orang dan sudah banyak anak didik saya dari masyarakat pegunungan menjadi pejabat, dengan adanya dana Otsus kami banyak mendapat bantuan, mungkin bila tidak ada Otsus, gedung kami masih jelek dan rusak, maka saya mohon Otsus dilanjutkan untuk membangun Papua,” kata Soleman yang juga ketua panti asuhan Baliem Yalimo.

Sedangkan tokoh agama Pendeta Merry Lauren Wompere, salah satu jemaat GKI Solagratia, Arso II Kabupaten Keerom, mengaku bahwa Otsus Papua memberikan pembangunan yang lebih baik di Papua, jika dibandingkan dengan sebelum adanya Otsus.

“Saya Pendeta Merry Lauren Wompere mewakili jemaat GKI Solagratia Jaifuri sangat berharap Otsus Papua tetap berlanjut demi pembangunan dan kemajuan di Papua, pihak yang menolak Otsus Papua sama sekali tidak mewakili suara nurani orang Papua, mereka adalah musuh masyarakat Papua,” kata Pendeta Merry.

Senada itu, Tiombro Wenda, wakil kepala suku pegunungan tengah di Kabupaten Keerom mengaku mewakili warganya berharap ada kelanjutan kebijakan Otsus Papua jilid II.

“Saya Tiombri Wenda, mewakili masyarakat Pegunungan Tengah yang ada di Kabupaten Keerom berharap Otsus Papua tetap berlanjut, demi pembangunan dan kemajuan di Papua. Ya, bagi pihak yang menolak Otsus Papua sama sekali tidak mewakili suara nurani orang Papua,” kata Tiombro.

*) Penulis adalah pemerhati masalah Papua.

Disclaimer : Artikel ini menjadi tanggung jawab penulis. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai aturan pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis dan Redaksi akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang.