MAYORITAS MASYARAKAT PAPUA MASIH MEMBUTUHKAN OTSUS DILANJUTKAN

Berita Nasional

Oleh : Wilnas

Jayakartapos, Pansus Papua DPD RI dalam rekomendasinya mengusulkan perlunya rekontruksi Otsus melalui Revisi UU 21/2001 yang dapat dilakukan dengan cara ; pertama, mendorong DPD RI untuk menginisiasi revisi terbatas terkait dengan Pengelolaan Dana Otsus yang diatur dalam Undang-Undang nomor 21 Tahun 2001 dan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Undang-Undang nomor 21 Tahun 2001 dilakukan secara paralel setelah revisi terbatas dilakukan. Rekonstruksi Otsus melibatkan masyarakat adat, Majelis Rakyat Papua, dan DPD RI. Rekonstruksi harus dua arah, tidak hanya melibatkan Pemerintah, melainkan juga melibatkan masyarakat adat, Majelis Rakyat Papua, dan DPD RI. Posisi DPD RI harus menjadi motor dan inisiator bagi rekonstruksi Undang-Undang Otonomi Khusus. Peran Pemerintah Pusat adalah fasilitator saja.

Kedua, meminta Kementerian/Lembaga mengevaluasi Dana Otsus mulai dari desain tata kelola, pelaksanaan good governance, penyaluran, hingga dampak dan manfaatnya.

Ketiga, meminta Kemenkeu RI untuk membuat skema pendanaan Dana Otsus menggunakan skema Dana Alokasi Khusus (DAK) Afirmasi secara penuh disertai dengan asistensi dan pengawasan.

Keempat, meminta Pemerintah meningkatkan koordinasi dan komunikasi secara intensif dengan jajaran Pemerintahan Daerah agar pengelolaan dana Otsus lebih efektif dan optimal.

Kelima, memantapkan penataan daerah sesuai wilayah adat dengan mengupdate design dasar penataan daerah Papua dan memastikan kebijakan teknokratik dan kebijakan politik serta konsultasi publik OAP/orang asli Papua.
Keenam, rekonstruksi UU Otsus harus memberikan KEWENANGAN YANG LEBIH LUAS KEPADA PEMERINTAH DAERAH UNTUK MENGURUS RUMAH TANGGANYA SENDIRI. Kewenangan yang lebih luas ini selain ditetapkan dalam rekonstruksi UU Otsus, juga diturunkan dalam Peraturan Pemerintah sebagai pelaksananya. Pemberian kewenangan yang lebih luas ini menjadi sangat urgen karena muatan politis dan hukum yang mengikutinya akan sangat besar. Diskresi politik dan hukum, regulasi yang bersifat khusus, dapat dengan mudah diciptakan demi afirmasi bagi pembangunan di Papua.

Apapun bunyi rekomendasi yang dibuat oleh Pansus Papua DPD RI ini tidak menjadi masalah sepanjang lembaga negara tetap melanjutkan pelaksanaan Otsus di Papua yang akan berakhir pada tahun depan. Terkait rekomendasi tersebut, tentunya DPD RI bersama DPR RI dan pemerintah perlu menciptakan collaborative partnership dan melakukan dialog strategis agar dicapai “win-win solution” atas rekomendasi tersebut, agar rekomendasi tersebut tidak sekedar “macan kertas” saja.

Penulis juga sepakat dengan tokoh-tokoh atau figur masyarakat baik di Papua dan Papua Barat yang berani menyuarakan aspirasi murni masyarakatnya bahwa sejatinya mereka masih membutuhkan keberlanjutan Otsus, sebab tidak dilanjutkannya Otsus akan membawa banyak kekacauan yang mengerikan di Papua dan Papua Barat.

Penulis menghormati dan mengapresiasi pernyataan putra tokoh Papua Theys Eluay yang juga merupakan Ketua Adat Tabi Yanto Eluay terkait banyakanya pro dan kontra yang timbul terkait dilanjutkan atau tidaknya Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) di Papua. Menurut pendapat Yanto Eluay, Otsus adalah kebijakan serta hasil kesepakatan bersama yang punya niat atau political will yang baik. hanya saja dalam pelaksanaannya perlu direvisi agar lebih mampu menyejahterakan rakyat di bawah. Ia pun berpandangan Otsus harus dilanjutkan. Meski tak menutup mata ada pula pihak yang menolak. Hanya saja, ia heran, kenapa pihak yang menolak selalu meminta referendum? Apalagi pihak-pihak tersebut terkadang justru tidak tinggal di Papua.

Menurut Yanto Eluay, Otsus adalah kebijakan serta hasil kesepakatan bersama yang punya niat atau political will yang baik. Hanya saja dalam pelaksanaannya perlu dievaluasi secara menyeluruh agar ke depan kebijakan yang dihasilkan bisa bermanfaat secara luas bagi masyarakat Papua. Begitu pun dengan dana Otsusnya, bisa langsung sampai ke masyarakat di bawah.

Pernyataan Yanto Eluay ini sangat benar dan mendasar, karena selama 20 tahun pencairan dana Otsus di Papua dan Papua Barat banyak “tidak berbekas” bagi kepentingan rakyat banyak, karena penggunaannya yang tidak ada program jelas dan tanpa pengawasan yang ketat, sehingga sangat leluasa dan bebas untuk dikorupsi, karena mengutip pendapat Robert Klitgerard bahwa korupsi terjadi karena adanya diskresi, monopoli dan anti pengawasan.

Bisa jadi atau sangat memungkinkan jika mereka yang menikmati dana Otsus adalah oknum-oknum yang saat ini berteriak menolak keberlanjutan Otsus dan malah mengusulkan referendum, karena jika Otsus diperpanjang (dan pasti pemerintah akan memperpanjangnya, at all risk and at all cost), ditambah dengan adanya badan pengawas Otsus, maka mereka yang meneriakan penolakan Otsus, namun selama ini “memakan” dana Otsus akan menjadi korban pertama menempati “hotel prodeo” pasca tahun 2021 mendatang. Semoga saja.

*) Penulis adalah pemerhati masalah Papua.

Disclaimer : Artikel ini menjadi tanggung jawab penulis. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai aturan pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis dan Redaksi akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang.