MEMAHAMI SECARA JERNIH URGENSI OMNIBUS LAW

Berita Hukum

Oleh : Evita Rahayu

Jayakartapos, Banyak pandangan yang tidak setuju atas penerapan kluster Omnibus Law Cipta Karya terutama kalangan buruh. Sedangkan di DPR, sebagian besar anggotanya juga masih belum memahami dan mengetahui secara mendalam. Penerapan regulasi UU OBL sebenarnya untuk menyederhanakan regulasi-regulasi yang telah ada agar tepat sasaran.

Tapi penerapannya harus berhati-hati karena sebelumnya banyak regulasi yang sudah dikeluarkan dari segi efisien dan terukur di mana ada kondisi-kondisi yang menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan yang matang. Terutama kemampuan dan daya saing nasional apabila dibandingkan dengan asing.

Secara garis besar sasaran Omnibus Law Cipta Karya adalah untuk meningkatkan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi tinggi, namun demikian memang harus dibarengi dengan penciptaan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan UMKM.

Kluster Omnibus law Cipta Karya, di kewilayahan masih terlihat perbedaan, belum bisa disamakan wilayah satu dengan yang lain, keseimbangan laju ekonomi dan pendapatan setiap daerah masih berbeda beda.

Diharapkan apabila Omnibus Law diluncurkan bisa berkorelasi terhadap tingkat pendapatan pekerja. Hal ini menjadi tantangan juga, apakah Omnibus Law yang akan diluncurkan korporasi tujuannya juga untuk meningkatkan pendapatan korporasi dan juga pendapatan pekerja yang ada tanpa menerima pekerja-pekerja baru atau untuk menambah pekerja baru tanpa menaikkan pendapatan pekerja yang lama.

Yang diingini dari korporasi dalam Omnibus Law adalah kemudahan dalam berusaha dan jaminan investasi berkorelasi terhadap penekanan biaya-biaya dan pendapatan korporasi bisa meningkat. Oleh karena itu harus dibarengi oleh kebijakan Pemerintah untuk menjamin pekerja, terutama pendapatan atau insentif (katakan rumah murah terjangkau, dan apartemen bagi pekerja dll.) bersifat stimulus yang transparan. Tapi terlihat anggota-anggota DPR masih belum terlalu kuasai kondisi ini secara teknis, mendalam untuk itu perlu rentang waktu untuk mempelajari evaluasi kondisi-kondisi secara inklusif.

Sebagai saran masukan, untuk OBL cipta karya, perlu ada pendekatan untuk sosialisasi kepada pekerja/buruh. Sasarannya agar di OBL ini ada korelasinya dengan tingkat kesejahteraan buruh yang bersifat inklusif. Pemerintah, Swasta, Perguruan Tinggi dan Tokoh-tokoh Masyarakat serta Pekerja pada tahap awal sudah membuat model-model kebijakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan buruh sebelum OBL diluncurkan. Hal itu juga sebagai bahan sosialisasi.

Sebagai contoh: ada Kawasan Industri yang dibangun juga di kawasan tsb pusat pendidikan pelatihan untuk peningkatan kapasitas teknis pekerja. Ada juga bangunan Apartemen Pekerja di kawasan industri tsb.
Model-model semacam ini dapat dilihat di Kabupaten Bantaeng Propinsi Sulsel. Model ini di adopsi dari negara Jepang, sewaktu Nurdin Abdullah Gub Sulsel, masih menjadi Bupati Bantaeng.

Klaster ketenagakerjaan merupakan bagian penting dalam RUU Cipta Kerja, terutama untuk menghadapi dampak negatif dari pandemi corona dimasa depan. Dan meminta agar penundaan pembahasan klaster ketenagakerjaan, tidak berarti membatalkan keikutsertaan tema tersebut dalam RUU Cipta Kerja. Pasalnya, terdapat sejumlah risiko yang dapat membayangi Indonesia.

Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan aksi merumahkan pekerja diperkirakan bisa terjadi hingga akhir tahun ini. Dengan demikian, kondisi ini semestinya memacu kita semua untuk membahas RUU Cipta Kerja termasuk klaster ketenagakerjaan secara lebih intensif. Mengingat pasca pandemi diperlukan penciptaan lapangan kerja masif untuk menyerap korban PHK maupun tenaga kerja baru.

Adapun sejumlah dampak yang dapat terjadi apabila klaster ketenagakerjaan tidak ikut serta dalam RUU Cipta Kerja, antara lain: pertama, mengecilnya peluang Indonesia untuk menarik investasi padat karya dengan produksi masal dengan teknologi rendah seperti tekstil dan produk tekstil, sepatu, elektronik dan makanan serta minuman. Terlebih, lapangan pekerjaan di sektor padat karya itu dibutuhkan oleh mayoritas tenaga kerja Indonesia di mana 57,5 persen di antaranya lulusan SD dan SMP, 30 persen lulusan SMA/SMK. Di sisi lain lapangan kerja padat karya dibutuhkan sebagai solusi mengurangi tingkat pengangguran terbuka yang masih tinggi yaitu 7 juta orang.

Kedua, tanpa adanya klaster ketenagakerjaan di RUU Cipta kerja, maka Indonesia hanya akan didominasi oleh investasi dari sektor padat modal. Dapat dilihat dari data BKPM, bahwa selama beberapa tahun terakhir, investasi naik namun penciptaan tenaga kerja justru turun, di mana pada 2018 setiap Rp1 triliun investasi hanya menyerap 1.277 tenaga kerja. Jumlah tersebut jauh menurun dibandingkan dengan tahun 2013 di mana setiap Rp1 triliun investasi menyerap 4.594 tenaga kerja.

Ketiga, kondisi penyerapan tenaga kerja yang terus menyusut mengakibatkan kesejahteraan dan kemampuan keuangan masyarakat yang makin melemah. Hal ini dapat dilihat pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial 2019, di mana penerima subsidi yaitu pelanggan listrik 98.6 juta orang atau 37.2 persen dari jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 265 juta orang serta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan 96.8 juta orang atau 36.5 persen dari jumlah penduduk RI. Jika hal ini dibiarkan terus maka Indonesia tidak akan menikmati bonus demografi namun malah akan menghadapi beban demografi, karena rakyatnya tidak memiliki

kesempatan untuk bekerja di sektor formal.
Keempat, perusahaan sektor padat karya akan terus disibukkan dengan dispute ketenagakerjaan antara manajemen dengan pekerja dan pemerintah dalam menegosiasikan pengupahan. Terlebih apabila tuntutan pengupahan dari pekerja melampaui kemampuan perusahaan untuk membayar. Demikian juga halnya dengan biaya pesangon yang tinggi mengakibatkan tingkat kepatuhan rendah yang menyebabkan dispute berkepanjangan yang menguras waktu dan perhatian untuk mengembangkan usaha.

Dalam Omnimbus Law Cipta Kerja ini akan membahas beberapa hal, diantaranya, kluster Perizinan, kluster pemberdayaan UMKM dan kluster Administratif. Dari kluster-kluster tersebut ada beberapa poin penting yakni :
1) Penyederhanaan Perizinan dan Investasi (Gedung 2 lantai yang tak memerlukan IMB).
2) Perizinan Berbasis Risiko (Makin rendah resiko izin makin mudah).
3) Regulasi tidak berbasis pidana melainkan perdata atau denda.
4) Fasilitas Intensif untuk Investasi industri:
a) Khusus untuk padat karya (langsung mendaoatkan investment allowance).
b) Prioritas untuk Investasi (Tujuan Ekspor dan Substutusi Impor).
5) Kemudahan Khusus untuk UMKM:
a) Perizinan cukup dengan registrasi.
b) Untuk bisnis UKM cukup satu pihak tidak perlu dua pihak.
Adapun tujuan Penyusunan RUU Omnimbus Law Cipta Kerja antara lain:
1) Meningkatkan iklim usaha yang kondusif dan atraktif bagi investor.
2) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi indonesia.
3) Meningkatkan kapasitas hukum dan mendorong minat WNA bekerja di indonesia
4) Mendorong kepatuhan (sukarela wajin pajak).
5) Menciptakan keadilan berusaha (Antara pelaku usaha dalam negri dan luar negri).

*) Penulis adalah pemerhati Omnibus Law

Disclaimer : Artikel ini menjadi tanggung jawab penulis. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai aturan pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis dan Redaksi akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang.