MENGAPA OMNIBUS LAW MASIH DITOLAK ?

Berita Hukum

Foto: Ilustrasi, sumber foto: Buruh.co

Oleh : Anton Sulaiman Baderi Ponto *)

Jayakartapos, Sejumlah elemen termasuk buruh dan mahasiswa masih bersikukuh untuk menolak Omnibus Law, walaupun tensi kalangan mahasiswa atau BEM untuk mengkritisinya cukup menurun disebabkan karena sumber informasi kekinian terkait Omnibus Law yang memang “terbatas” menyebar ke masyarakat, juga disebabkan karena masih banyaknya permasalahan krusial lainnya yang dipandang lebih penting dari Omnibus Law antara lain polemik kartu pra kerja, penerapan PSBB yang dinilai kacau balau bahkan pemerintah dinilai “mencla-mencle” dengan kebijakan yang dibuatnya, termasuk munculnya keberatan dari pemerintah daerah atas kebijakan pemerintah yang tidak konsisten terkait PSBB, termasuk hutang negara yang semakin kronis akibat Covid-19.

Namun termonitor oleh penulis dari berbagai kalangan aktifis bahwa elemen buruh ukup bersikukuh mengkritisi Omnibus Law, seperti mereka setiap hari adalah membuat narasi-narasi terkait perjuangan buruh menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Upaya ini bertujuan untuk menambah semangat juang para buruh, sehingga mereka dapat lebih memahami persoalan dan bergerak aktif menyikapinya.

Sementara itu, beberapa buruh perempuan dalam memperingati Hari Kartini juga mengeluarkan pernyataan sikap. Tokoh buruh perempuan seperti Jumisih yang juga Ketua Umum Federasi Buruh Lintas Pabrik, Ratna, SP dari Mediasafe Medan, Azima dari SBTR Sulawesi Tengah, dan Yuli dari SPEMI Kerawang, Jawa Barat dalam pernyataan sikapnya intinya mendesak penghentian pembahasan Omnibus Law RUU Cipta kerja, karena berpotensi merugikan buruh perempuan; Stop PHK dan pemotongan upah pekerja dalam pandemi Covid-19 dan berikan layanan kesehatan secara berkala bagi buruh perempuan; Memberikan kemudahan bagi buruh perempuan untuk social distancing dengan penerapan PSBB tanpa diskriminasi dengan jaminan upah penuh.

Pasca pertemuan tiga pimpinan elemen buruh dengan Presiden Jokowi belum banyak pihak yang meresponsnya, hanya saja dari kalangan mahasiswa tetap berharap agar elemen buruh tetap serius menolak RUU Omnibus Law dan jangan sampai “masuk angin”.

Pertemuan ini setidaknya menurut penulis, akan memberikan beberapa makna antara lain : pertama, pemerintah mau mendengarkan aspirasi kalangan buruh, termasuk berbagai kalangan lainnya terkait RUU Omnibus Law Ciptaker, apalagi buruh sebagai “episentrum” yang akan langsung menerima getahnya jika RUU ini dibahas secara sembarangan. Kedua, pertemuan itu jelas menggambarkan adanya keinginan kolegial atau bersama-sama bahwa pembahasan RUU Omnibus Law akan dilakukan secara transparan dan demokratis, serta peringatan Mayday 2020 sebaiknya tidak dilakukan dengan melibatkan massa yang besar karena pemberlakuan PSBB. Ketiga, dapat menunda aksi buruh pada 30 April 2020 dan 1 Mei 2020.

Walaupun sudah ada pertemuan antara Presiden dengan 3 pimpinan organisasi buruh bermassa besar, bisa saja belum sepenuhnya menghapus niat elemen buruh untuk menolak Omnibus Law sebelum adanya penghapusan pasal-pasal yang kontroversial, apalagi jika pemerintah dan DPR RI tidak konsisten merealisasi hasil pertemuan. Disamping itu, belum didengarnya aspirasi elemen buruh militan masih memungkinkan manuver elemen buruh tetap bersikap oposan, dan massa mereka akan semakin kuat apabila berhasil menjalin kolaborasi dengan elemen mahasiswa yang karena dibaluti sikap kegamangan antara “menjalankan fungsi sebagai agent of change dan politik pragmatis individual” tetap menolak Omnibus Law.

Menyikapi masalah ini, maka sebaiknya Presiden Jokowi memerintahkan Airlangga Hartanto sebagai Menko Perekonomian perlu mengintensifkan komunikasi dengan Baleg DPR RI pasca pertemuan Presiden dengan tokoh buruh, sementara kepada Mahfud MD dalam kapasitas sebagai Menko Polhukam dapat membuat analisa terkait kemungkinan kemungkinan kolaborasi antara elemen buruh, BEM, NGO, akademisi, wartawan dengan kelompok anarkis dalam menolak Omnibus Law, karena jika ini terjadi jelas merupakan sebuah “kecolongan”. Semoga tidak terjadi.

*) Penulis adalah pemerhati politik nasional.

Disclaimer : Setiap opini di media ini menjadi tanggung jawab penulis. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai aturan pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini dan Redaksi akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang.