MUI PAPUA: OTSUS GAGAL SEJAHTERAKAN DAN GAGAL INDONESIAKAN ORANG PAPUA

Berita Nasional

Jayakartapos, Ustadz Saiful Islam Al Payage, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) provinsi Papua mengungkapkan bahwa UU No. 21 tahun 21 tentang Otonomi Khusus Papua telah gagal sejahterakan masyarakat Papua dan juga telah gagal meng-Indonesia-kan orang Papua sebagai warga negara Indonesia.

Pernyataan ini diungkapkan Ustadz Al Payage dalam webinar yang digelar Petisi Rakyat Papua (PRP) dan difasilitasi oleh Suara Papua TV pada Senin 27 Juli 2020 dengan tema 20 tahun Implementasi Otonomi Khusus di Tanah Papua.

Ustadz Al Payage menjelaskan, menurut hematnya, tujuan diberikan Otsus ke Papua adalah pertama, memperkuat integritas NKRI agar masyarakat Papua ini bisa menjadi Indonesia seutuhnnya mencintai NKRI. Tujuan kedua adalah mensejahterakan rakyat Papua. Dua tujuan ini yang harus dicapai dalam 20 tahun implementasi Otsus itu.

“Tapi selama Otsus diberlakukan selama 20 tahun di Papua, telah gagal sejahterakan orang Papua dan juga telah gagal meng-Indonesia-kan orang Papua. Faktanya orang Papua susah [tidak berhasil] di-Indonesia-kan,” ungkap Ustadz Al Payage.

Dia kemudian menerangkan tentang kegagalan Otsus dalam implementasinya selama 20 tahun di Tanah Papua yang menguatkan agrmentasinya tentang dua tujuan utama Otsus yang tidak tercapai di Papua.

“Bukti bahwa Otsus gagal Indonesiakan orang Papua adalah adik-adik saya mahasiswa-mahasiswa kita baik di Uncen universitas cenderawasih baik di Jogja, Manado, Surabaya pokoknya seluru Indonesia meneriakkan supaya pisah dari NKRI. Padahal tujuan Otsus itu untuk meredam suara-suara ini. Tapi setelah 20 tahun, itu ini tidak mereda. Tetapi justru nyatanya hingga Otsus akan berakhir ini, isu memisahkan dari NKRI ini tambah meningkat,” katanya.

Berikutnya, kata dia, Otsus juga tidak berhasil sejahterarakan orang Papua. Ini artinya tujuan kedua dari Otsus tidak tercapai. Karena, lanjut dia, kesejahteraan rakyat dari otsus tidak menjawab.

Dia mencontohkan, dari sisi pendidikan, sekolah-sekolah seperti Manokwari, Jayapura dan di Tanah Papua ini fasilitasnya sangat minim.

“Apa lagi kampung saya di Yahukimo. Apa lagi di daerah-Daerah pedalaman fasilitasnya sangat luar biasa memprihatinkan. Bagaimana meningkatkan pendidikan orang Papua. Dari sisi kesehatan juga bermasalah. Misalnya di masa Corona ini fasilitas kesehatan kurang memadai, fasilitas kurang lengkap,” terangnya.

Soal fasilitas kesehatan, menurut pengamatannya, pemerintah sudah melarang orang luar tidak boleh masuk ke Papua karena memang fasilitas kesehatan di Papua ini sangat memprihatinkan.

“Padahal otsus ini dananya sangat besar sekali. Apa susahnya! Harusnya bisa bangun rumah sakit yang terbaik di Jayapura, Manokwari, dan Wamena. Sampai detik ini saya melihat belum bisa saya katakan mensejahterakan rakyat,” tegas Ustadz Payage.

Demikian juga dari sisi politik. Kursi DPRD, DPRP sudah diisi banyak oleh orang yang bukan orang Papua. Apalagi dari segi ekonomi.

“Ekonomi ini lebih hancur lagi. Kita bisa lihat di jalan-jalan orang Papua berjual di Jalan, yang punya ruko ini kan saudara kita  dari luar dari bugis dari Jawa baik dari mana yang datang sementara kita orang Papua sendiri hanya jual pinang di pinggir-pinggir padahal negara sudah memberikan dana yang sangat besar sekali, otsus sampai 20 tahun tidak bisa mensejahterakan rakyat Papua,” terang Payage.

Tujuh narasumber dihadirkan dalam webinar tersebut antara lain tokoh agama gereja Kristen Protestan, Ketua Sinode Gereja Kingmi Papua, Pdt. Dr. Benny Giay, tokoh agama Muslim, Ketua MUI Papua, Ustadz Saiful Islam Al Payage, Dr. Agus Sumule, Akademisi Unipa Manokwari, Pastor Alberto John Bunai, Pr, Koordinator Jaringan Damai Papua (JDP) dan Koordinator 57 Pastor Papua, Novel Matindas dari Amnesty Internasional dan Victor Yeimo, Jubir Internasional KNPB dan Jubir PRP. Selain itu, Willem Rumaseb, Sekertaris Dewan Adat Papua (DAP) tidak bisa bergabung dalam webinar itu.(SuaraPapua)