ODIE HUDIYANTO : OMNIBUS LAW ASAL CLUSTER TENAGA KERJA DITARIK DAN DISEMPURNAKAN TERLEBIH DAHULU

Kabar Buruh Nasional

Jayakartapos, Pihaknya mendukung Omnibus Law asal kluster tenaga kerja ditarik dan disempurnakan terlebih dahulu, supaya banyak perusahan asing dari seluruh dunia membuka pabrik dan bisnisnya di Indonesia, sehingga rakyat Indonesia jadi jauh lebih mudah dapat pekerjaan demi hidup yang lebih baik. Cuma yang mengganjal kluster Ketenagakerjaan yang paling sensitif dari 11 kluster RUU Omnibus Law.

Demikian dikemukakan Odie Hudiyanto kepada Redaksi di Jakarta seraya menambahkan, seharusnya kalau Jokowi progresif, dia mencabut Kluster Ketenagakerjaan dari RUU Ciptaker. Dengan 10 kluster tersisa, itu sudah cukup mewujudkan kemudahan arus investasi masuk demi membuka lapangan kerja yang sangat luas.

“Aksi-aksi unjuk rasa yang dilakukan elemen buruh dan mahasiswa dalam menolak Omnibus Law pasti berdampak akan menjadi perhatian dan peringatan untuk pemerintah untuk hati-hati dalam membahas RUU Ciptaker ini. Di regional Yogyakarta kita sudah beberapa kali melakukan aksi. Ketua FSPM Indonesia regional Yogyakarta yaitu Marganingsih yang menjadi satu satunya pemimpin serikat dari kaum wanita di Yogyakarta sudah turun melakukan aksi penolakan pada 16 Juli 2020,” ujar Sekretaris Umum Federasi Serikat Pekerja Mandiri Independen Sektor Hotel, Restoran, Katering, Pariwisata dan Jasa Lainnya

loading...

Menurutnya, Omnibus Law adalah salah satu upaya menciptakan lapangan kerja karena memudahkan masuknya investasi. Hasil interaksi dengan pekerja di sektor jasa selama ini mereka susah mencari pekerjaan baru yang sesuai harapan. Kenyataan ini menyadarkan saya betul bahwa ketersediaan lapangan kerja ama jumlah pencari kerja di Indonesia memang jomplang. Kalau kita nggak punya koneksi dengan orang dalam, dapat kerja bagus itu susah. Itulah realitas di Indonesia.

“Sisa Kluster Ketenagakerjan dipakai jadi bahan membuat UU Ketenagakerjaan yang baru. Menggantikan UU No 13 Tahun 2003 yang sudah banyak sekali pasalnya dibatalkan oleh MK. Jadi bikin UU Ketenagakerjaan baru yang berkualitas lebih baik dan lebih lengkap dalam memberikan perlindungan pada pekerja atau buruh di Indonesia. Penyakitnya pengusaha di Indonesia itu adalah pelit kasih upah layak ke buruh, tapi royal kasih sogokan suap ke pejabat pemerintah, politikus, birokrat PNS, pejabat penegak hukum dan militer korup. Ini yang harus distop total,” tambah Odie (Red/Wijaya).