OMNIBUS LAW COCOK DITERAPKAN DI NEGARA COMMON LAW BUKAN CIVIL LAW SEPERTI INDONESIA

Berita Hukum

Jayakartapos-Jakarta. Yurisprudensi adalah pengetahuan hakim, di negara Civil Law, yurisprudensi itu artinya putusan hakim terdahulu, di Amerika dan Inggris yurisprudensi itu artinya ilmu hukum. Ada konvergensi tradisi hukum dari negara Common Law ke Civil Law, dari Civil Law ke Common Law, maka kita yang dipengaruhi oleh Belanda dengan tradisi Civil Law tidak usah kaku juga, tidak usah ngotot, banyak sarjana hukum ngotot, kita ini negara Civil Law tidak cocok menerapkan sistem Common Law, jangan cepat-cepat bikin kesimpulan.

Demikian dikemukakan Prof. Dr Jimly Ashidiqie, SH dalam diskusi dan bedah buku berjudul “Omnibus Law dan Penerapannya di Indonesia” ditulis Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH” yang diselenggarakan Komite Pemilu Indonesia di Jakarta (23/7/2020) seraya menambahkan, Omnibus Law adalah praktek dari common law, tapi dua-duanya adalah untuk menata hukum, cuma bedanya adalah kalau kodifikasi itu terpaku pada judul, kodifikasi maknanya pembukuan aturan-aturan hukum secara sistematis dan menyeluruh dibidang-bidang tertentu, jadi misalnya hukum perdata dibuat KUH Perdata, hukum pidana disebutnya KUHP, itu praktek di Belanda yang kita teruskan.

“Omnibus Law lahir dari kebutuhan untuk menerabas, kebutuhan untuk menata hukum, sehingga satu undang-undang bisa mengubah banyak undang-undang sekaligus, dan satu undang-undang yang semula hanya terpaku pada judul tertentu, maka materinya tidak boleh mengatur hal-hal diluar judul seperti dalam tradisi civil law, tapi dalam logika Common Law tidak begitu, yang tidak ada hubungan di materi judul pun, karena ini sama-sama undang-undang, derajatnya sama kuat dengan undang-undang, boleh saja dia terabas kiri, terabas kanan, undang-undang lain ikut diubah sekaligus,karena dalam praktek pelaksanaan memang terbukti bahwa pasal-pas al satu jenis sesuai judul nanti ketika diterapkan di lapangan ada intervensi dengan hal-hal diluar bidang yang diatur dalam undang-undang itu. Omnibus law dalam logika negara Civil Law tidak kena, tidak masuk akal, tapi dia menjadi masuk akal karena dia dititipi pasal-pasal yang ada kaitan langsung maupun tidak langsung dengan materi yang diatur dalam satu undang-undang,” ujar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini.

Sementara itu, Umbu Rauta dalam diskusi yang berlangsung virtual tersebut mengatakan, kita menghadapi carut marutnya produk legislasi, produk regulasi, orang juga menyebutnya obesitas legislasi dan regulasi bahkan ada juga yang menyatakan kita hyper legislation atau hyper regulation, hal ini menjadi pertimbangan atau titik tolak ini yang memberikan pendorong untuk jalan keluar menyelesaikan, dimana dalam satu tahun terakhir dengan metode yang disebut dengan Omnibus Law.

loading...

“Saya sepakat bahwa yang membedakan kodifikasi dengan Omnibus adalah tentu kodifikasi saya menyebutnya lebih bersifat tematik, dan Omnibus Law tidak selamanya tematik karena bisa terkait langsung, bisa tidak terkait langsung terkait materi yang diatur dalam produk undang-undang,” ujar Direktur Pusat Studi Hukum dan Teori Konstitusi UKSW Salatiga ini.

Sementara itu, August Melaz dari Sindikasi Pemilu dan Demokrasi sebagai pembicara mengatakan, tahun 2014 sempat muncul isu grand design munculnya Omnibus Law, tapi pada akhirnya untuk pembahasan UU No 7 Tahun 2017 kemudian kodifikasi, meskipun pembahasan mendalam tidak kami dapatkan. Sebenarnya disatu sisi apalagi di situasi pandemi ini, Omnibus tenatng penciptaan lapangan kerja itu kan kemudian dipahami dalam konteks prasangka yang cukup besar tapi saya kira itu bisa dipahami karena ruang-ruang delebrasi publiknya untuk membicarakan diskursus politik di ruang publik itu memang agak berkurang.

Kemudian, Veri Junaidi yang juga Direktur Kode Inisiatif mengatakan, tidak banyak refersensi yang bicara tentang Omnibus Law, dan buku Prof Jimly bisa sebagai rujukan dari Omnibus Law. Ada beberapa poin menarik dari buku ini, ada perdebatan teoritik dan juga bahkan kajian-kajian, referensi tentang Omnibus Law, menurut saya dapat merujuk pada buku ini.

“Selama ini banyak pihak ketika muncul gagasan tentang omnibus law ini orang bertanya, barang apalagi Omnibus Law. Apa bedanya kemudian Omnibus Law dengan kodifikasi yang kemudian pernah diterapkan di UU NO,7 tahun 2017. Paling tidak dibagian awal buku ini menjawab pertanyaan dan juga kebingungan khalayak tentang apa yang membedakan antara kodifikasi dengan Omnibus Law. Akan tetapi ini memang pilihan-pilihan atau cara-cara yang bisa kita pergunakan untuk menjawab problem tentang regulasi. Regulasi dikatakan tumpang tindih, regulasi yang terlalu banyak, terlalu gemuk. Dan ini kemudian memang regulasi yang cukup membingungkan semua pihak sehingga muncul gagasan-gagasan untuk menyederhanakan proses regulasinya dan kemudian dimunculkan,” ujar Veri.

Menurutnya, UU No, 7 tahun 2017 kemudian yang merupakan satu cara mengantisipasi untuk menjawab kebingungan kita, banyak regulasi kepemiluan yang satu dengan yang lainnya. Karena itu apakah kita akan memilih kodifikasi taaupun omnibus law, itu merupakan dua cara yang bisa dilakukan (Red/Bayu).