OMNIBUS LAW DAN COVID 19

Berita Nasional

Oleh : Jelita Chantiqa

Jayakartapos, Keberadaan Omnibus Law ini menjadi sangat penting lagi kedepannya, karena kalau kita lihat gelombang yang dirumahkan dan yang di PHK karena Covid19 ini semakin besar, kalau angka dari kami yang kami mendapatkan data dari asosiasi setiap 2-3 hari sekali ini ada 6 juta orang dari sektor formal, meskipun Kementerian tenaga kerja baru menyatakan 2 juta orang sehingga sangat berat berdasarkan kementerian keuangan sehingga kita melihat angka pengangguran sekarang, belum ditambah yang angkatan kerja baru ada sekitar 45 atau 46 juta orang yang masuk dalam sektor formal.

Kita terlalu banyak regulasi, obesitas regulasi karena peraturan di pusat aja ada 8000 lebih, Peraturan Menteri ada 14000 lebih, peraturan di daerah hampir 16000 lebih, jadi kalau ditotal total banyak sekali peraturan yang tumpang tindih, yang tidak sinkron, yang memang harus disinkronkan, jika memang ingin menjaga investasi yang sudah ada di Indonesia maupun yang mau masuk ke Indonesia.

Kluster tenaga kerja perlu segera mendapat perhatian khusus, karena ini menyangkut survival ekonomi kita yang porak poranda akibat wabah COVID-19. Khususnya hal-hal yang berkaitan dengan usaha mikro dan kecil (UMK).

Salah satu topik penting yang perlu segera dibahas dari kluster tersebut adalah terkait upah minimum regional (UMR). Omnibus Law harus menghapuskan kewajiban UMR bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK).

UMK yang beromzet rata-rata Rp 50 juta per tahun ini dianggap sebagai pelaku usaha yang paling banyak menampung tenaga kerja di Indonesia. Bila UMK diwajibkan membayar upah pekerja sebesar UMR maka bisa dipastikan banyak UMK yang gulung tikar dan akhirnya dapat meningkatkan pengangguran di Indonesia.

UMK menjadi penyumbang terbesar lapangan kerja di Indonesia. Dari total angkatan kerja pada 2018 yang sebanyak 116.978.631 orang, 94% di antaranya atau kurang lebih 113.207.796 tenaga kerja diserap oleh UKM. Sedangkan usaha menengah hanya sekitar 3.770.835 tenaga kerja dan usaha besar 3.619.507 orang atau masing-masing hanya menyerap sekitar 3% dari total tenaga kerja RI.

Dengan kondisi ini tidak memungkinkan usaha mikro dan kecil diharuskan membayar upah minimum. Apabila dipaksakan akan terjadi kebangkrutan massal bagi usaha mikro dan kecil, artinya akan terjadi pengangguran massal karena 94% tenaga kerja memang berada di usaha mikro dan kecil. Karena itu untuk usaha mikro dan kecil harus dikecualikan dari ketentuan UMR.

*) Penulis adalah pemerhati masalah ekonomi.

Disclaimer : Artikel ini menjadi tanggung jawab penulis. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai aturan pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis dan Redaksi akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang.