OMNIBUS LAW DAN MASA DEPAN INDONESIA

Berita Nasional

Oleh : TW Deora dan Bram Elang Dirgantara

Jayakartapos, Indonesia memiliki potensi besar untuk dilirik para investor asing, baik dari segi sumber daya alam, pasar yang besar dan banyaknya jumlah tenaga kerja. Namun demikian, Indonesia kalah bersaing dengan Vietnam dan banyak negara lain di pasar investasi. Para investor lebih senang membuka lapangan kerja di Vietnam. Padahal kualitas tenaga kerja di Indonesia tidak terlalu berbeda dengan Vietnam. Tapi kenapa para investor luar negeri lebih melirik Vietnam? Itu tantangan yang harus dijawab pemerintah dan DPR RI dalam membahas RUU Cipta Kerja.

Birokrasi dan ijin usaha dan berinvestasi di Indonesia sangat rumit. Ketika seorang pengusaha mengajukan izin sebuah produk, ia harus menghadapi beberapa elemen birokrasi yang rumit dan lama. Inilah alasan kenapa para investor luar negeri lebih suka berinvestasi dan membuka lapangan kerja ke Vietnam dan negara Asia Tenggara lain. Padahal, kebutuhan Indonesia pada penciptaan lapangan kerja sangat besar, baik saat ini, ataupun di masa mendatang.

RUU Cipta Kerja hadir untuk menjawab tantangan banyaknya pengangguran. Apalagi, dalam 20 tahun ke depan, Indonesia akan mengalami puncak bonus demografi. RUU Cipta Kerja akan menjawab itu dengan menghadirkan kemudahan aturan dan birokrasi yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi seperti investasi dan kemudahan berusaha bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sebab, Investasi dan UMKM yang banyak dan produktif, akan menciptakan lapangan kerja yang luas.

RUU Cipta Kerja membuat terobosan besar dan penting dalam pemberdayaan UMKM. Banyak teman-teman pelaku UMKM yang ingin mengembangkan usahanya kesulitan untuk pengajuan modal di bank, karena harus ada persyaratan agunan dan sebagainya. RUU Cipta kerja akan mengatasi permasalahan ini. Ketika pelaku UMKM mendapatkan kemudahan dalam memulai ijin usaha dan akses pada permodalan dan pemberdayaan, jumlah wirausahawan dan produktivitasnya akan meningkat, sehingga lapangan kerja baru tercipta secara lebih luas. Selain itu, poin penting lain dalam RUU Cipta Kerja adalah jaminan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi tenaga kerja bebas, model pekerjaan yang disukai banyak generasi muda sekarang ini.

RUU Cipta Kerja adalah jawaban bagi generasi muda dan milenial yang lebih menyukai model kerja freelancer, yang pola waktunya fleksibel, sebagaimana juga bagi mereka yang memiliki potensi ingin mengembangkan ide-idenya dalam berwirausaha. Namun, beberapa poin dalam RUU Cipta Kerja perlu dikritisi. Meski demikian, ia mengajak semua masyarakat, khususnya generasi muda, tidak asal menolak RUU ini, tetapi membacanya secara seksama. Pada dasarnya, RUU Cipta Kerja membawa harapan akan kondisi ekonomi Indonesia yang jauh lebih baik dan terciptanya lebih banyak lapangan kerja bagi segala lapisan masyarakat.

Informasi di kalangan aktifis BEM menyebutkan, dalam menyikapi Omnibus Law RUU Cipta Kerja, sikap beberapa BEM seperti BEM Uniat, Unas, Universitas Sahid dan Universitas Azzahra yang belum tergerak untuk melakukan aksi unjuk rasa, dan hanya melakukan diskusi-diskusi mengkritisi Omnibus Law.

Pemerintah memang terus meyakinkan masyarakat bahwa rencana regulasi Omnibus Law tersebut bukanlah pilihan terbaik, akan tetapi RUU Cipta Kerja menjadi opsi paling rasional untuk merespon kondisi saat ini.
Omnibus Law dinilai paling mungkin saat ini untuk diwujudkan, walaupun bukan yang ideal, mungkin bukan “the best policy”, mungkin juga bukan “the second best”, namun itu yang paling mungkin diambil saat ini untuk menjawab kebutuhan – kebutuhan yang dipandang lebih objektif.

Pemerintah juga menyayangkan rendahnya kepekaan masyarakat atas inisiasi RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Selama ini isu Omnibus Law hanya dimengerti oleh sekelompok pihak saja, artinya masih jadi diskursus di level elit, di kelompok elit saja, sehingga pemerintah dan DPR diharapkan dapat terus melakukan literasi edukasi

Dalam analisis sederhana, perbedaan pandangan dalam menyikapi sebuah hal, disadari karena banyak faktor. Bisa karena informasi yang diterima oleh masing-masing orang berbeda sehingga opini yang dimunculkan pun berbeda. Bisa pula karena berkaitan dengan kepentingan masing-masing.

Termasuk pro kontra dalam menyikapi RUU ini. Sangat mungkin, perdebatan itu terjadi karena informasi tidak utuh yang berkembang di masyarakat, sehingga menyebabkan muatan dalam RUU ini diterjemahkan sesuai informasi yang mereka terima.

Sebenarnya, sebuah hal yang normal ketika muncul perdebatan di masyarakat. Karena memang, dalam sebuah draft, pasti ada yang menilai positif dan menilai sebaliknya. Kalangan pekerja mungkin juga demikian. Tapi memang, dalam urusan apapun yang menaungi banyak orang, rasanya sulit menyenangkan semua orang.
Bila seperti itu, kita mungkin hanya perlu berbaik sangka kepada pemerintah bahwa pemerintah tentu punya niat baik untuk mengatur dan memperbaiki tata kelola ketenagakerjaan di Indonesia.

Bilapun ternyata muncul penolakan dan perdebatan karena sudut pandang yang berbeda, semua pihak terkait bisa duduk bersama guna mencari solusi dan titik tengah.

DPR menilai bahwa Omnibus Law Cipta Kerja adalah salah satu solusi dalam menghadapi situasi krisis di Indonesia, karena itu pemerintah dan DPR berupaya terus untuk melakukan percepatan penyelesaian pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja dan segera bisa disahkan.

Mengapa Omnibus Law RUU Cipta Kerja dipandang merupakan salah satu solusi dalam menghadapi situasi krisis di Indonesia belakangan ini, hal ini disebabkan karena dengan Omnibus Law akan membuka lapangan kerja yang luas, sehingga bisa menampung masyarakat untuk kembali bisa bekerja akibat terkena PHK dampak dari Covid 19. Oleh karena itu, pemerintah dan DPR RI punya kepentingan untuk melakukan percepatan pengesahan Omnibus Law.

DPR dalam mengupayakan percepatan pembahasan RUU Omnibus Law tetap dilakukan dengan tidak mengurangi kesungguhan serta kehati – hatian dalam pembahasannya. Tidak kejar tayang, dibahas dengan detail dari satu DIM ke DIM yang lain agar ketika keluar UU ini punya kualitas yang bagus dan bisa merepresentasikan kepentingan masyarakat luas.

Pemerintah dan DPR juga menganggap bahwa apabila cluster Ketenagakerjaan yang sebelumnya menimbulkan kontroversi sudah mulai ada titik temu, sebelumnya memang ada beberapa anggota Fraksi DPR yang sempat mengusulkan agar cluster Ketenagakerjaan ditarik dari pembahasan, karena dianggap menimbulkan kegaduhan dan menghambat pembahasan cluster yang lain.

*) Penulis adalah pemerhati masalah Omnibus Law.

Disclaimer : Artikel ini menjadi tanggung jawab penulis. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai aturan pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis dan Redaksi akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang.