OTSUS JILID II TETAP JALAN UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN OAP DAN MENJAGA PAPUA DALAM NKRI

Berita Nasional

Oleh : Dance Yulian Flassy, SE, M.Si

Jayakartapos, Sejak 2001 Papua ditetapkan sebagai daerah Otonomi Khusus (Otsus) dengan ditetapkannya Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Papua dan UU No. 35 Tahun 2008 tentang Otonomi Khusus bagi Papua Barat. Pemerintah Pusat melalui kebijakan Otsus ini memberikan wewenang kepada Papua dalam beberapa bidang sesuai yang sudah diatur dalam UU Otsus itu. Saat ini, Otsus Papua hampir mendekati akhir implementasinya pada tahun 2021 sehingga perlu mendapatkan masukan atas pelaksanaannya selama ini dan bagaimana keberlanjutannya.

UU Otsus dikeluarkan sebagai kebijakan khusus dalam rangka mengurangi kesenjangan antara wilayah Papua dan provinsi lainnya, sebagai upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat Papua, serta memberikan kesempatan kepada penduduk asli Papua, yang didasarkan pada nilai-nilai dasar yang mencakup perlindungan dan penghargaan terhadap etika dan moral, hak-hak dasar penduduk asli, HAM, supremasi hukum, demokrasi, pluralisme, serta persamaan kedudukan, hak, dan kewajiban sebagai warga negara.

Dalam perjalanannya sampai menjelang akhir implementasi Otsus Papua, berbagai kelompok di wilayah Papua menganggap bahwa Otsus Papua belum memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Papua. Kebijakan khusus (affirmative action) dari pemerintah belum terbukti memperbaiki kondisi kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat Papua.

Namun, sebenarnya cap “kegagalan” implementasi Otsus Papua Jilid I bukan sepenuhnya kesalahan Pemerintah Pusat karena Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/kota di wilayah Papua juga berkontribusi terhadap kegagalan implementasi Otsus Papua juga.

Oleh karena ini, sebagai suatu kebijakan pengelolaan pembangunan daerah yang dalam proses awal, sebaiknya implementasi Otsus Papua Jilid I dengan argumen-argumen kelemahan, kekurangan, kegagalan terhadap implementasi Otsus yang telah disampaikan oleh pimpinan daerah, para akademisi, ketua kelompok masyarakat adat, agama termasuk masyarakat asli Papua sendiri maka dengan argumentasi-argumentasi tersebut, justru impelentasi Otsus Papua perlu dilanjutkan dengan keberlanjutan kebijakan implementasi Otsus Papua Jilid II.

Hal ini dikarenakan kelemahan implementasi Otsus Papua telah diidentifikasikan bersama-sama oleh semua komponen pembangunan daerah Papua, sehingga pemerintah pusat dan pemerintah daerah didukung kelompok masyarakat asli Papua dan perguruan tinggi akan lebih mudah pada saat mengimplementasikan Otsus Jilid II nantinya, yang tentunya dengan tetap dalam bingkai NKRI.

Namun, dalam mengimplementasi kebijakan Otsus Jilid II di wilayah Papua ini maka ada beberapa catatan – catatan yang substansi harus diperhatikan bersama-sama oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah didukung DPR, DPRP, MRP dan masyarakat asli Papua sehingga optimal hasil pembangunannya.

Catatan Otsus Papua Jilid II
1) Dinamika Politik Lokal
Dinamika politik lokal perlu direvitalisasi agar partisipasi rakyat Papua dalam proses politik meningkat sehingga memiliki derajat keterlibatan tertentu dalam pengambilan keputusan, pengawasan terhadap jalannya pemerintahan darah, secara spesifik dalam penetapan dan pelaksanaan ketetapan-ketetapan terkait dengan kebijakan Otsus. Keberadaan eksistensi Partai Lokal sebagaimana yang ada di wilayah Aceh perlu direalisasikan di wilayah Papua.

2) Hubungan yang Kurang Saling Percaya antara Pusat dengan Papua
Masalah sejarah integrasi Papua ke dalam Indonesia dan identitas politik Papua perlu selekasnya diklarifikasi dengan membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) yang sudah diamanatkan oleh UU Otsus. KKR bertugas untuk mengupayakan dialog antara pemerintah pusat dengan rakyat asli Papua untuk menyelesaikan masalah sejarah integrasi dan identitas politik Papua yang telah sejak lama menjadi hambatan yang serius. Dialog diharapakan memudarkan rasa saling tidak percaya dan saling curiga yang tidak kondusif untuk membangun Papua.

3) Perbedaan Penafsiran dalam Implementasi Otonomi Khusus
Perlu ditetapkan indikator implementasi kebijakan Otsus demi mengukur kinerja pemerintah secara transparan dan demi memperkuat posisi masyarakat dalam mengimplementasikan kebijakan Otsus. Karenaya, perlu grand design Otsus Papua perlu disusun dan ditetapkan oleh pemerintah agar ada panduan yang sama untuk melaksanakan implementasi kebijakan Otsus Papua. Grand design yang disosialisasikan dengan baik agar dapat mengakhiri berbagai penafsiran terhadap Otsus yang malah menenggelamkan agenda-agenda penting dalam kebijakan ini.

4) Kapasitas dari Implementing Agency atau Badan yang Bertanggung Jawab untuk Melaksanakan Kebijakan Otsus
Perlu penguatan kapasitas birokrasi di wilayah Papua demi menjadi agen pelaksana kebijakan implementasi Otsus yang lebih efektif. Penguatan kapasitas ini dapat dengan penetapan sejumlah Perdasus dan Perdasi. Juga dapat dengan pemberian bantuan pendampingan dari pemerintah pusat. Untuk jangka panjang, sistem rekruitmen yang cenderung primordialisme perlu ditinjau secara menyeluruh dan dirancang sistem rekruitmen lain yang lebih baik yang tetap memberikan peluang kepada putera daerah.

5) Keterkaitan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Otsus
Sejauh ini, Perdasi dan Perdasus untuk implementasi kebijakan Otsus tidak berjalan baik karena belum adanya dukungan Peraturan Pemerintah baru keputusan-keputusan Presiden. Untuk menyelesaikan kebuntuan implementasi UU Otsus, mengenai kebijakan Otsus untuk Papua, pemerintah pusat perlu membuat langkah konkret untuk percepatan implementasi kebijakan Otsus Papua. Langkah konkret ini antara lain :

a. Menyelesaikan seluruh peraturan pemerintah dan perundang-undangan lainnya yang diperintahkan oleh UU Otsus,

b. Membentuk UKK/ Pokja interkementerian dan Pemda Papua yang bertugas untuk menyiapkan peraturan pemerintah dan perundang-undangan lainnya yang diamanatkan Otsus.

c. Diadakan Tim Evaluasi Implementasi Otsus dan pembuatan model keberlanjutan kebijakan implementasi Otsus Papua Jilid II yang lebih dapat menjawab kebutuhan-kebutuhan riil masyarakat di wilayah Papua,

d. Tim Evaluasi menyampaikan hasil evaluasi dan model keberlanjutan kebijakan implementasi Otsus Papua Jilid II ini (dalam bentuk Rancangan Undang-Undang) untuk disampaikan dan dipresentasikan di depan Presiden, pimpinan DPR RI, pimpinan DPD RI, pimpinan MRP, pimpinan DPRP, perwakilan Ketua Kelompok Masyarakat (Adat, Suku, Agama) dan Rektor PT di Papua untuk dijadikan sebagai bahan draft usulan UU Otsus Papua Jilid II dari Pemerintah kepada DPR RI.

Sebagai penutup, mari bersama-sama berpartisipasi memberikan masukan atas implementasi Otsus Papua sebagai dasar pijakan untuk penyusunan rumusan kebijakan implementasi Otonomi Khusus Papua Jilid II sebagai upaya kita bersama membangun masa depan pembangunan wilayah Papua dan masyarakat asli Papua yang lebih baik dan lebih sejahtera dalam wadah NKRI (papuatoday.id).

*) Penulis adalah satu kandidat Sekda Papua.

Disclaimer : Artikel ini menjadi tanggung jawab penulis. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai aturan pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis dan Redaksi akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang.