OTSUS PAPUA HARUS TETAP DILANJUTKAN

Berita Hukum

Oleh : TW Deora

Jayakartapos, Narasi negatif yang dikembangkan kelompok yang anti NKRI atau menolak keberlanjutan Otsus lebih mendominasi dibandingkan narasi positifnya. Narasi-narasi negatif antara lain substansinya yaitu pertama, pertanyaan mendasar adalah mengapa sudah di berikan Otonomi khusus kepada masyarakat dari tahun 2001 sampai dengan 2020, tetapi masih saja ada tuntutan kembalikan Otsus, Otsus sudah mati dan Papua harus menentukan nasib sendiri. Kedua, tuntutan tunggal yaitu meminta Negara memberikan kesempatan bagi rakyat Papua untuk menentukan nasib sendiri menuju kemerdekaan.

Ketiga, penilaian bahwa pemerintah Indonesia telah mengakui adanya kekeliruan dalam mengelolah Papua di masa lalu, karena secara politik UU Otsus Papua merupakan titik kompromi atau titik keseimbangan baru antara tuntutan Papua dan kepentingan Pemerintah Indonesia selama terjadi Krisis Politik di Papua pada 1998 – 2001, jika Otsus di perpanjang maka akan menimbulkan kecemasan bagi rakyat Papua.

Keempat, pada tanggal 16 Agustus 2019, terjadi peristiwa yang sangat tidak menyenangkan dan membuat luka kebencian terbuka kembali di Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya. Mereka juga menyanyikan lagu-lagu nasional dan melontarkan kata-kata Rasis terhadap Orang Papua, dengan menyebutkan kata-kata ‘MONYET” dan juga ungkapan-ungkapan rasis dan hinaan lain seperti, keluar! keluar! Papua keluar! “Bunuh Papua! Bunuh Papua! dan orang di sekitar asrama meminta Mahasiswa untuk keluar dari Asrama supaya mereka dapat keluar dan merek ingin melakukan kekerasan kepada mereka. Membenarkan pernyataan almarhum Dr Adnan Buyung Nasution, SH. bahwa “Cepat atau lambat Indonesia akan kehilangan Papua, sengaja atau tidak sengaja, mau atau tidak mau kita akan kehilangan Papua, karena kita gagal merebut hati orang Papua.

Dihadapan Wakil Gubernur dan Ketua DPR Provinsi Papua Barat, Ketua MRP PB menyampaikan telah mengadakan Rapat Paripurna Luar Biasa bersama MRP Papua bulan Februari 2020 lalu. Dalam rapat tersebut, disepakati penolakan revisi Undang-undang Otonomi Khusus (Otsus) yang dibuat Pemerintah Pusat. Menurut Ketua MRP Papua Barat, revisi tersebut harusnya dikembalikan ke MRP sebagai lembaga kultur masyarakat Papua. “Saya ingin sampaikan kepada Pak Wagub, berbicara mengenai perubahan Undang-Undang Otsus telah kami bicarakan bersama MRP Papua di Jayapura. Secara tegas, kami MRP Papua Barat dan Papua menolak, dan meminta agar rancangan perubahan dikembalikan ke MRP bukan orang Jakarta yang atur,” beber Maxsi Ahoren, Ketua MRP Papua Barat, Rabu (22/7/2020).

Tidak hanya menolak, namun disertai permintaan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk mengembalikan kewenangan revisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus kepada daerah (https://suaramandiri.co/2020/07/22/mrp-papua-dan-papua-barat-tolak-rencana-perubahan-uu-otsus-yang-diberikan-pusat/)

Sementara itu, DR Yunus Wonda, SH, MH yang juga enasehat Fraksi Demokrat DPR Papua) mengatakan, evaluasi terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) yang berhak adalah rakyat Papua melalui MRP dan DPR Papua, sehingga meminta kepada pemerintah pusat untuk membuka ruang dialog dengan rakyat Papua untuk Otsus jilid II. Untuk itu, kata Yunus Wonda, beri kesempatan kepada rakyat Papua melalui Majelis Rakyat Papua (MRP) dan DPR Papua, biarkan mereka sampaikan apa saja yang mau disampaikan.

Untuk itu, lanjutnya, Fraksi Demokrat DPR Papua meminta kepada pemerintah pusat tidak alergi. “Ini kita belum jalan tapi sudah alergi duluan. Itu tidak boleh. Mari duduk sama-sama. Ini UU memberikan ruang kepada seluruh anak bangsa berhak untuk menyampaikan pendapat,” tandasnya. Sekali lagi, kata Yunus Wonda, Fraksi Demokrat menegaskan bahwa evaluasi Otsus itu, mendagri, DPD RI, DPR RI bahkan Presiden tidak berhak. Yang punya hak adalah rakyat Papua sesuai pasal 77 UU Otsus. Yunus meminta agar MRP membuat RDP dengan seluruh rakyat Papua dan Papua Barat hadir dan pusat datang duduk mendengarkan langsung keinginan rakyat di era demokrasi ini (papuaterkini.com)

Sedangkan, Majelis Rakyat Papua (MRP) dan DPR Papua telah sepakat dan satu persepsi terkait revisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus). Bahkan, MRP dan DPR Papua akan ke Jakarta untuk menarik kembali Rancangan Undang – Undang Otonomi Khusus Plus (RUU Otsus Plus) sampai pada draft ke 14. “Hari ini, kita satukan persepsi dalam waktu dekat, MRP dan DPR Papua akan berangkat ke Jakarta untuk menarik kembali RUU Otsus Plus sampai pada draft ke 14 yang tidak pernah dikontrol oleh rakyat Papua melalui MRP dan DPR Papua, tapi hari ini dipaksakan oleh pemerintah pusat untuk masuk prolegnas DPR RI,” kata Ketua MRP, Thimotius Murib usai menghadiri Rapat Kerja Panitia Khusus Otonomi Khusus (Pansus Otsus) DPR Papua di Swiss-Belhotel Papua, Jumat, 24 Juli 2020.

Menurutnya, RUU Otsus Plus itu harus ditarik kembali, karena belum dikontrol rakyat Papua. Jangan sampai terjadi perubahan pada pasal-pasal yang ada pada RUU Otsus Plus itu. “RUU Otsus Plus itu sudah almarhum. Itu sudah basi. Tidak usah bicara itu. Hari ini dikembalikan kepada rakyat, kita lakukan rapat dengar pendapat untuk mendapatkan penilaian oleh rakyat selama 20 tahun implementasi UU Otsus,” sambungnya.

Untuk itu, lanjut Thimotius Murib, dalam rangka menghimpun semua aspirasi itu, MRP sudah melakukan langkah-langkah melalui tim yang telah dibentuk dan melalui pokja – pokja, dimana dalam waktu dekat ini, tim akan melakukan kegiatan-kegiatan untuk menghimpun semua aspirasi dari semua komponen masyarakat orang asli Papua.

Dalam kesempatan ini, Ketua MRP Thimotius Murib meluruskan terkait kejadian seminggu lalu, dimana melalui pokja – pokja MRP menjaring aspirasi di Kabupate Sarmi, Keerom, Jayapura dan Kota Jayapura.

Thimotius Murib menegaskan, jika MRP diamanatkan Undang-Undang untuk menghimpun aspirasi. Ketika MRP melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP), tentu terbatas orangnya, sehingga MRP akan menghimpun semua komponen masyarakat, organisasi-organisasi agama, perempuan, pemuda, KNPI, Karangtaruna, AMPI, Cipayung, KNPB, TPN-OPM, semua akan diberikan kuisioner-kuisioner dari empat bidang prioritas Otsus selama ini yang dibiayai oleh dana Otsus, yakni pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan ekonomi kerakyatan yang sudah masuk dalam kuisioner atau pertanyaan itu.

Thimotius Murib mengatakan, jika pihaknya meminta kepada masyarakat orang asli Papua, ketika kita bicara Otsus itu gagal, harus ada datanya. “Kalau bilang gagal, harus ada datanya. Mana data kita? Gagalnya seperti apa? Apa – apa yang gagal? Jadi harus ditunjukkan dengan data,” katanya.

Selain itu, terkait pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) di Papua, Thimotius Murib mengatakan, pelanggaran HAM yang terjadi di Papua sejak pemberian Otsus tahun 2001 sampai dengan tahun 2020. “Kira – kira pelanggaran HAM itu ada atau tidak? Ada pembunuhan-pembunuhan tidak?

Sebelum Otsus dan sesudah Otsus itu sama atau berbeda? Terus Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) kenapa tidak dibentuk? Kami juga MRP mulai pasal 1 sampai pasal 99 UU Otsus, kami sisir. Pasal 1 perlu peraturan pemerintah atau tidak, perlu perdasi-perdasus tidak, atau ada kebijakan pemerintah daerah terkait pasal 1 misalnya,” paparnya lagi.

Dengan demikian, ujar Thimotius Murib, plus minus pelaksanaan Otsus itu, akan terukur dengan baik dan santun. Jangan dengan cara demo-demo. Demo itu upaya terakhir. Namun, Thimotius Murib meminta orang asli Papua harus menyampaikan gagasan-gagasan dengan narasi yang sopan, melalui kajian-kajian secara ilmiah, supaya memiliki data agar semua pihak menerima data itu dan semua pihak memberikan pendapat untuk kehidupan masa depan orang asli Papua seperti apa yang terbaik.

Ketua MRP Thimotius Murib mengakui dalam rapat kerja Pansus Otsus DPR Papua itu, DPR Papua dan MRP menyatukan persepsi dalam rangka melakukan rapat dengar pendapat dengan rakyat, sesuai dengan pasal 77 UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus.

Terakhir beredar seruan ULMWP menolak Otsus yang intinya adalah semua rakyat Papua harus bersatu untuk menyatakan penolakan terhadap UU Otsus baru dan menuntut diadakannya referendum. Apabila rakyat Papua mendukung UU Otsus baru, maka sama saja mendukung pembunuhan terhadap OAP. Kepada negara negara Melanesia (MSG), Forum Kepulauan Pasifik (PIF), Uni Eropa dan PBB agar tidak mendukung pemberlakuan otonomi baru di West Papua. Bangsa Papua tidak akan menyerah dalam memperjuangkan referendum untuk menentukan kemerdekaan dan masa depan West Papua.

Harus dilanjutkan

Bagaimanapun juga, saat ini sudah gencar terjadi “perang propaganda” terkait lanjut atau tidaknya Otsus di Papua, dimana kondisi ini bisa akan sangat mencekamkan bagi Papua jika tidak mendapatkan atensi sebaik-baiknya. Disisi yang lain, kementerian/Lembaga negara yang ditugaskan untuk menyelesaikan revisi UU Otsus Papua juga belum memberikan kemajuan berarti, meskipun untuk mempercepat revisinya hanya difokuskan ke pasal 34 dan pentingnya lebih mengetatkan pengawasan penggunaan dana Otsus yang direncanakan akan menggunakan mekanisme specific grant bukan block grant seperti sebelumnya, karena banyaknya moral hazard yang terjadi terkait dana Otsus yang mencapai lebih dari Rp 850 trilyun sejak dikucurkan pada tahun 2001 yang lain, karena setiap tahun Papua dan Papua Barat mendapatkan kucuran dana Otsus sebesar Rp 8 trilyun, namun hasilnya sangat minim, dan rumorsnya elit-elit di Papua yang mengelola dana Otsus semakin meningkat kekayaannya, sehingga gejala ini juga harus diperhatikan oleh aparat penegak hukum di Papua dan Papua Barat.

Bagaimanapun juga keberlanjutan Otsus tetap diarusutamakan karena Otsus bertujuan meningkatkan pelayanan dasar masyarakat Papua dan Pabar serta memberikan solusi terbaik pembiayaan ke depan melalui transfer fiskal yang lebih baik dan efektif untuk pembiayaan sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan ekonomi sehingga berdiri sejajar dengan provinsi lain di Indonesia. Pembangunan di Papua sangat bergantung dari pendanaan dana Otsus, sehingga memerlukan waktu 10-15 tahun ke depan untuk mengejar IPM tingkat nasional namun penyesuaian itu kemballi intens tidaknya intervensi pemerintah pusat.

Otsus yang dananya sangat besar di Papua juga belum mampu menyelesaikan berbagai isu mendasar seperti isu ketimpangan di Papua cukup tinggi, bidang Pendidikan seperti jumlah sebaran, kualitas dan kekurangan guru, sarana/prasana sekolah. Pembangunan infrastruktur, proses belajar mengajar pada semua tingkatan belum bisa dilaksanakan Daring, karena jaringan internet tidak memadai.

Bidang kesehatan mengalami hal yang sama, letak geografis, tenaga medis, obat-obatan, tingginya penyakit Kusta, Prambusia, TBC, HIV/AIDS dan fasilitas kesehatan sanitasi, air bersih tidak memadai dan mengubah pola hidup sehat OAP. Ini juga apakah kesalahan mutlak pemerintah pusat, pengelola dana Otsus atau kekurangpedulian elit politik di Papua dan Papua Barat itu sendiri?

Masalah lainnya adalah penyelesaian hak ulayat (Papua), tanah eks pemerintah Hindia Belanda, tanah adat dan tanah negara masih sumir sehingga perlu terobosan dengan mengatur Perdasus hak ulayat. Apakah sudah diatensi oleh elit-elit politik di Papua yang selama ini meneriakkan referendum?

Dana Otsus besar, tidak sejalan dengan pendapatan OAP. Belum ada upaya melahirkan kontraktor-kontraktor lokal (OAP), pengusaha-pengusaha baru dan membuka akses sebesar-besarnya kepada OAP, sehingga 20 tahun Otsus ini belum banyak dinikmati oleh OAP. Apakah ini kesalahan mutlak pemerintah pusat atau elit-elit politik di Papua yang “mengendalikan operasionalisasi dana Otsus” tidak mau dicampuri kewenangannya? Dalam tata kelola Dana Otsus 21, harus kita atur dalam norma pendidikan, kesehatan, penguatan keikutsertaan dalam teknis.

*) Pemerhati masalah Papua.

Disclaimer : Artikel ini menjadi tanggung jawab penulis. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai aturan pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis dan Redaksi akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang.