PEMERINTAHAN JOKOWI – MA’RUF AMIN TELAH GAGAL MENSEJEHATERAKAN BURUHNYA

Berita Kabar Buruh Nasional
Foto: Logo SBSI’92, sumber foto: Facebook

Jayakartapos, Sejak diusulkannya RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja kemudian sekarang berubah menjadi Cipta Kerja yang semata mata hanya untuk kepentingan mendatangakan investor, kaum buruh Indonesia seakan semakin berada dalam jurang ketidakpastian hidup.

Tidak pernah selesainya pemenuhan hak-hak normatif di pabrik, semakin diperparah dengan penerapan system yang sangat mirip dengan perbudakan ini. Buruh disewa tenaganya dalam periode waktu tertentu, sementara hak-hak normatifnya tidak pernah dipenuhi.

Upahnya di bayar Perjam dan Jaminan Sosialnya teracam tidak terpenuhi. Yang paling menyakitkan para buruh kehilangan hak politiknya; tidak boleh aktif ataupun terlibat dalam serikat buruh. Sistem kerja kontrak dan outsourching telah nyata merampas hak rakyat atas pekerjaan dan membuat buruh bekerja dibawah bayang-bayang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Kenyataan lain saat ini adalah system Pengupahan di Indonesia dengan upah minimum dimana hanya diperuntukan bagi seorang lajang sementara tidak sedikit buruh yang telah berstatus keluarga (nikah dan punya anak). Sistem ini adalah system yang memiskinkan warga Negara tanpa kepastian masa depan dan merupakan pengkhianatan terhadap amanah UUD 1945 yang secara tegas menyatakan “Setiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Sementara itu, jaminan sosial bagi rakyat (Buruh) yang seharusnya diberikan secara cuma-cuma akan tetap menjadi mimpi. Karena, dengan akan dipaksakannya RUU Omnibus Law Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaa, ini menunjukkan dengan tegas bahwa pemerintah melepaskan tanggung jawabnya atas jaminan sosial dan Kesejahteraan bagi rakyatnya (Buruh).

Dalam kondisi seperti yang telah kami paparkan di atas, hari ini kami dihadapkan kembali dengan kebijakan yang jelas-jelas tidak pro terhadap buruh yaitu dengan dikeluarkannya Permen KUMHAM No. 11 tahun 2020 khsusnya pasal 3 ayat (1 dan 2). Padahal tahun tahun sebelumnya Pemerintah pun telah mengeluarkan Aturan aturan yang mempermudah Tenaga Kerja Asing (TKA) yakni Pepres No.20 tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing, Permen No. 16 tahun 2015 tentang tidak diwajibkannya Tenaga Kerja Asing bisa berbahasa Indonesia, Permen No. 35 tahun 15 Tentang di hapuskannya rasio perbandingan penggunaan Tenaga Kerja Asing yaitu 1 : 10 dll. ini jelas menunjukkan dengan tegas bahwa Rezim Jokowi melepaskan tanggung jawabnya atas amanat UUD 1945 pasal 27 bagi rakyatnya.

Ditengah masih buruknya sistem ketenaga kerjaan, ternyata bahwa tidak satupun lembaga milik pemerintah yang bersih dari korupsi, dimana praktek korupsi dan penyuapan telah terorganisir secara rapi dalam kelompok-kelompok yang saling menguntungkan. Praktek korupsi dan penyuapan di Negeri ini telah melembaga hingga adanya mafia anggaran, mafia hukum, mafia pajak bahkan KPU sekalipun tidak luput dari tangan para mafia.

Kesimpulannya, akar segala persoalan di Negeri ini adalah KORUPSI. Tidak ada Negara yang Sejahtera, Berkeadilan, Bermartabat, Beradab dan Demokratis jika KORUPSI telah menjadi penyokong utama kekuatan politik.

Dengan kondisi tersebut diatas, SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA 1992 (SBSI 1992) pada MAY DAY 2020 menyatakan sikap sebagai berikut :

1. BATALKAN PEMBAHASAN RUU OMNIBUS LAW CIPTA KERJA;
2. BATALKAN PROGRAM KARTU PRAKERJA;
3. STOP PHK yang mengatas namakan situasi pandemic COVID 19;
4. LIBURKAN BURUH sampai berakhirnya Pandemic Covid 19 dengan tetap membayar UPAH dan THR nya 100%;
5. TOLAK PENERIMAAN TENAGA KERJA ASING (TKA);
6. MENUNTUT PEMERINTAH SEGERA MENCARIKAN SOLUSI TERBAIK UNTUK PENANGAN VIRUS COVID 19;
7. CABUT PEPRES No.20 Tahun 2018 Tentang TENAGA KERJA ASING;
8. TURUNKAN HARGA BBM.

Selamat HARI BURUH SEDUNIA…!!!

Jakart, 01 Mei 2020

DEWAN PENGURUS PUSAT
SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA 1992
(DPP SBSI 1992)

S U N A R T I      ASEP JAMALUDDIN
Ketua Umum         Sekretaris Umum