PENTINGNYA DISAHKAN RUU OMNIBUS LAW

Berita Hukum
Foto: Ilustrasi, sumber foto: Infografis Red

Oleh : Linda Rahmawati

Jayakartapos, Diakui atau tidak, ada beberapa persoalan yang dihadapi perekonomian Indonesia sebelum terjadinya Covid-19, bahkan semakin parah di saat Covid-19 yaitu pertumbuhan ekonomi yang masih rendah bahkan kurang mencapai target pada tahun 2019, dan kemungkinan akan semakin rendah karena covid-19. Perekonomian Indonesia juga terperangkap dalam kelompik middle income countries, masih meluasnya fakta terkait pengangguran yang masih tinggi dan belum berhasil diatasi negara c.q pemerintah, kemiskinan yang kembali membengkak akibat covid-19 serta ketimpangan sosial ekonomi yang dirasakan semakin melebar, sehingga memicu terjadinya aksi kriminalitas, termasuk kriminalitas di ranah dunia maya alias Medsos.

Mayoritas pengusaha nasional, baik usaha menengah, kecil, dan usaha besar mengalami kesulitan, sehingga RUU Cipta Kerja memberikan rekomendasi hukum tanpa menunggu pembahasan dampak Covid-19 selesai.

Oleh karena itu, kepada kelompok masyarakat terutama elemen buruh, BEM, akademisi, NGO dan lain-lain yang masih menolak Omnibus Law karena belum memahami seutuhnya, mereka harus cepat menyadari bahwa saat ini yang diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yaitu kehadiran investasi sehingga dapat menciptakan lapangan kerja yang berkualitas serta menyerap banyak tenaga kerja Indonesia. Kemudian, perlu dilakukan penyederhanaan perizinan karena obesitas regulasi selama ini telah menyebabkan Indonesia kalah bersaing dalam menarik investor.

Selanjutnya, pemberdayaan SDM dan prasarana, termasuk mengedepankan pengembangan dan pembangunan UMKM dan Koperasi lebih dibantu karena tingkat kompetitifnya masih rendah, dan masih tersaingi oleh BUMN, bahkan pemerintah kalau perlu memberikan insentif kepada para pelaku UMKM berupa kemudahan mengurus perizinan dan pemberian modal.

Kalangan fraksi-fraksi di DPR RI yang menyetujui kelanjutan pembahasan RUU Ciptaker ini disebabkan mereka berharap RUU ini harus fokus ke UMKM sebagai sumber pendapatan 97%, kemudian lebih memberdayakan UMKM sebagai penopang pendapatan nasional, termasuk mengatur kemitraan mikro dan menengah, serta memfokuskan RUU Cipta Kerja di lapangan pekerjaan.

Kehadiran Omnibus Law diharapkan akan mampu mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejatera adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945, negara perlu melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak warga negara atas kerja dan kehidupan yang layak melalui cipta kerja.

Oleh karena itu, RUU Cipta Kerja harus menguatkan UMKM dan industri nasional. Indonesia memiliki sistem pengupahan nasional yang tidak disamaratakan, tetapi berdasarkan kriteria. Negara juga wajib mempunyai sistem perbankan, pajak, perijinan, OSS, sertifikasi, perberdayaan, termasuk negara harus hadir dan memberi ruang kepada UMKM. Semoga.

*) Penulis adalah kolumnis di beberapa media.

Disclaimer : Setiap opini di media ini menjadi tanggung jawab penulis. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai aturan pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini dan Redaksi akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang.