Peringati Hari Perempuan Internasional Mahasiswa Papua Tuntut Agar Pelaku Pelecehan Seksual, Perkosaan Dan Pembunuhan Terhadap Perempuan Papua Ditangkap

Berita Nasional
Foto : Jumpa pers Aliansi Mahasiswa Papua dan Fri West Papua dalam rangka peringatan Hari Perempuan Internasioanl Di Gedung LBH Jakarta, jalan Diponegoro 74 Menteng, Jakarta Pusat, (Rabu,07 Maret 2018), istimewa

 

 

JP-Jakarta,  Hari perempuan internasional merupakan momen bersejarah bagi perjuangan kaum perempuan di seluruh dunia dalam hal ekonomi, politik dan sosial-budaya. Sejarah telah memastikan bahwa peran perempuan merupakan salah satu elemen penting dalam keseluruhan perjuangan manusia untuk menjadikan hidupnya lebih mulia, ucap Dorlince  Iyowau  aktivis Aliansi Mahasiswa Papua, saat jumpa pers yang digelar oleh Aliansi Mahasiswa Papua dan Front Rakyat Indonesia Untuk West Papua di Gedung LBH Jakarta, jalan Diponegoro 74, Menteng, Jakarta Pusat, (Rabu, 07 Maret 2018).

Perempuan West Papua berdiri tegak di tengah bentangan panjang sejarah bangsa West Papua dalam menentukan nasibnya sendiri, perempuan-perempuan West Papua berdiri sambil menderitakan bermacam penindasan, ujar Dorlince.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Pokja perempuan Majelis Rakyat Papua dan International Center for Transitional Justice (ICTJ) Indonesia telah mendokumentasikan fakta kekerasan terhadap perempuan West Papua sepanjang tahun 1963 sampai 2009. Dari dokumen tersebut tercatat ada 138 kasus kekerasan negara dan 98 kasus kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan negara berarti tiap bentuk kekerasan terhadap perempuan, baik itu fisik, seksual dan psikologis, yang dilakukan atau didukung oleh aparat keamanan dan aparat pemerintahan. Penelitian terbaru dari Papuan Womens Group (PWG) mencatat ada 60 perempuan dari 170 yang terlibat dalam penelitian pernah mengalami kekerasan, dan 48 di antaranya adalah korban kekerasan negara atau pelanggaran HAM, ungkapnya.

Erna dari Front Rakyat Indonesia untuk Papua menyampaikan  bahwa tentara menjadi aparat negara yang paling banyak menjadi pelaku kekerasan terhadap perempuan West Papua, hal yang masuk akal mengingat luar biasa banyaknya operasi militer yang digelar di Papua. Yang sulit diterima oleh akal manusia yang sehat adalah, bagaimana tentara dan/atau polisi Indonesia memperlakukan perempuan West Papua. Perempuan West Papua menderitakan kekerasan berupa pembunuhan (femicide), penghilangan, penembakan, percobaan pembunuhan, penahanan, penganiayaan, penyiksaan, penyiksaan seksual, pemerkosaan, percobaan perkosaan, perbudakan seksual, eksploitasi seksual, aborsi paksa, rasisme dan pengungsian paksa.

Dalam ranah rumah tangga, perempuan West Papua juga kerap mengalami tindak kekerasan berupa poligami, menjadi korban perselingkuhan, penelantaran ekonomi, penganiayaan, kekerasan psikis, pemerkosaan dalam perkawinan, perkosaan anak, pembunuhan anak, kawin paksa, hingga tertular HIV/AIDS. Sepanjang 2016-2017, jumlah kekerasan rumah tangga bahkan mencapai angka 2000-an, ungkap Erna.

Sedangkan Titin dari Front Rakyat Indonesia untuk Papua mengatakan kalau realitas kekerasan yang dialami oleh perempuan West Papua tak dapat dipisahkan dari problem kolonialisme dan kepentingan modal internasional. Banyaknya aparat bersenjata Indonesia yang dikirim ke tanah Papua, baik dalam upaya operasi militer, pembangunan komando teritorial, pun untuk tenaga penjagaan industri yang kesemuanya dilakukan demi kepentingan modal, tanpa berupaya memanusiakan perempuan West Papua, juga bangsa West Papua secara keseluruhan.

Akar permasalahan di Papua adalah penjajahan, dan oleh karena itu pembebasan Perempuan Papua hanya bisa diraih dengan pemenuhan atas hak menentukan nasib sendiri (self-determination) bagi bangsa Papua. Sebab, perkembangan bangsa Papua tak bisa lebih maju lagi di bawah kolonialisasi, bahkan bangsa Papua terancam musnah karena kematian akibat pembunuhan dan penyakit, serta pengusiran, terang Titin.

Dan dalam momentum hari perempuan internasional, Front Rakyat Indonesia untuk West Papua dan Aliansi Mahasiswa Papua, menuntut :

Jaminan pemenuhan pendidikan dan kesehatan, termasuk kesehatan reproduksi bagi Perempuan Papua.

Tangkap dan penjarakan pelaku pelecehan seksual, perkosaan dan pembunuhan terhadap Perempuan Papua.

Bongkar berbagai tragedi di Papua yang mengakibatkan terjadinya kekerasan seksual dan non seksual terhadap Perempuan Papua.

Tarik militer organik dan non organik dari tanah Papua.

 Adili Jenderal pelaku pelanggaran HAM dan adili tentara dan polisi yang melakukan kekerasan seksual dan non seksual kepada perempuan Papua melalui pengadilan publik.(Jimmy)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.