PERNYATAAN SIKAP SOLIDARITAS PERGERAKAN MAHASISWA INDONESIA (SOPREMASI) TERKAIT OMNIBUS LAW

Berita Hukum

Negara Indonesia kemudian di bentuk dan mempunyai mekanisme yang berlandaskan pada aturan main Hukum ( Rule Of The Law ), Konstitusi sebagai sentral payung hukum NKRI sebagai acuan tata system pemberlakuan hukum di Indonesia.

Seluruh pasal-pasal dalam konstitusi harus hidup untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Namun dengan munculnya RUU Omnibus Law seakan-akan mengkebiri dan mencabut hak daripada konstitusi, salah satunya pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menjelaskan “Bumi Air dan Kekayaan Alam Yang Terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” pasal ini nantinya tidak lagi hidup dengan adanya Omnibus Law.

Kabar buruk, bukan hanya poin diatas saja namun “RUU Omnibus Law” hadir untuk menganggu system pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam hal mengambil atau memutus kewenangan pemerintah daerah yang nantinya akan bertumpu pada pemerintah pusat yang berkaitan dengan Perizinan Usaha dan Investasi yang dimuat dalam Pasal 166 UUPA Pembatasan Hak atas Tanah bagi Negara Asing hadir atas penarikan mandat dan merevisi 2 (dua) UU sekali gus, yaitu UU No. 23 Tahun 2014 dan UU No. 5 Tahun 2019 tentang otonomisasi daerah dan perstetujuan industry yang objeknya pada Pasal 251 (1) Program pembentukan Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 huruf c memuat daftar urutan dan prioritas Rancangan Perda Kabupaten/Kota yang akan dibuat dalam 1 (satu) tahun anggaran, dan bahkan adapaun ancaman sanksi administrasi terhadap pemerintah daerah bila mana tidak memberi perizinan usaha kepada investor yang masuk kedaerah seperti yang tercantum di dalam RUU Omnibus Law tersebut pada Pasal 350 ayat 5 dan 6,ini merupakan penjajahan birokrasi pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah karena pemerintah daerah akan terbelenggu dengan kebijakan amburadul seperti ini.

Adapun persoalan yang berkaitan dengan system perizinan investor di daerah dengan UU Minerba yang baru Undang-Undang Minerba UU No. 3 Tahun 2020 Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 DPR telah mengesahkan perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) alias UU Minerba, dalam Rapat Paripurna yang digelar Selasa (12/5/2020).

Ada sejumlah poin penting yang diatur dalam revisi UU minerba. Mulai dari kewenangan perizinan, perpanjangan izin, pengaturan terhadap Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan aspek lingkungan, hilirisasi, divestasi, hingga pengaturan yang diklaim untuk memperkuat badan usaha milik negara (BUMN).

Adapun, sejumlah poin penting yang tertuang dalam revisi UU Minerba tersebut antara lain : pertama, kewenangan pengelolaan dan perizinan tertuang dalam UU No. 3 Tahun 2020 Pasal 169A, Pasal 170A, Pasal 172A dan Pasal 172B dimana negara seolah menjamin adanya perpanjangan kontrak untuk yang kedua kalinya dan membuka ruang sebesar-besarnya untuk kepentingan investor.

Terkait penguasaan Minerba, pemerintah dan DPR menyepakati bahwa penguasaan minerba diselenggarakan oleh pemerintah pusat melalui fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan dan pengawasan. Selain itu, pemerintah pusat mempunyai kewenangan untuk menetapkan jumlah produksi, penjualan dan harga mineral logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batubara.

Kami beranggapan Pemerintah Pusat mengambil alih izin terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dari Pemda dalam Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam Pasal 24 ayat 1 menyebut dokumen Amdal (analisis mengenai dampak lingkungan) merupakan dasar uji kelayakan lingkungan hidup. “Uji kelayakan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan oleh Pemerintah Pusat,” tulis Pasal 24 ayat 2.

Dalam melakukan uji kelayakan, Pemerintah Pusat dapat menunjuk lembaga atau ahli bersertifikasi. Kemudian, ayat selanjutnya menyebut Pemerintah Pusat menetapkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagai persyaratan perizinan berusaha. “Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan uji kelayakan diatur dengan Peraturan Pemerintah,” tulis ayat 7 pasal yang sama.

Draf Omnibus Law RUU Cipta Kerja juga menghapus ketentuan Pasal 29, 30, dan 31 yang dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 menyebut dokumen Amdal dinilai oleh Komisi Penilai Amdal yang dibentuk oleh menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai Kewenangan masing-masing. Termasuk juga menghapus kewenangan menteri, gubernur, bupati/walikota memberikan lisensi kepada Komisi Penilai Amdal.

Di Pasal 30 UU 32/2009, Komisi Penilai Amdal ini dijelaskan terdiri dari instansi lingkungan hidup, instansi teknis terkait, pakar terkait jenis usaha yang sedang dikaji, pakar dampak, wakil dari masyarakat yang terkena dampak, dan organisasi lingkungan hidup. Pasal 31 UU 32/2009 yang berisikan penilaian Komisi Penilai Amdal, menteri, gubernur, bupati/walikota menetapkan keputusan kelayakan dan ketidaklayakan lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya pun disapu dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

Hal tersebut ditegaskan kembali dalam Pasal 32 Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang menyebut Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah membantu penyusunan Amdal. Kemudian, Pasal 34 UU 32/2009 yang tadinya memberi kewenangan kepada gubernur atau bupati/walikota untuk menetapkan jenis usaha yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup-Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup), kini hanya terbatas pada pernyatan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup.
Pernyataan itu yang menjadi modal untuk Pemerintah Pusat menerbitkan Perizinan Berusaha. Pemerintah Pusat pula yang menetapkan jenis usaha atau kegiatan yang diwajibkan memenuhi UKL-UPL. Sahkan seoolah-olah rakyat tidak mempunyai kedaulatan atas hak-haknya yang bertentangan pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menjelaskan “Bumi Air dan Kekayaan Alam Yang Terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”