PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA, KAPAN MEROKET ?

Berita Ekonomi Nasional
Foto: Iolustrasi, sumber foto: Detik

Oleh : Syaiful Syam Kurniadi

Jayakartapos, Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2019 tercatat sebesar 5,02% atau melambat dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya sebesar 5,17%. Capaian ini juga merupakan yang terendah sejak 2015 dengan pertumbuhan sebesar 4,88%.

Realisasi pertumbuhan ekonomi nasional ini juga tidak memenuhi target yang ditetapkan pemerintah sebesar 5,3% pada 2019, serta proyeksi Bank Indonesia sebesar 5,1% hingga 5,5%.

Konsumsi rumah tangga, sebagai salah satu motor utama penggerak ekonomi, hanya tumbuh 5,04% pada tahun lalu atau lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 5,05%.

Pemerintah dalam hal ini menilai pertumbuhan ekonomi pada tahun lalu merupakan capaian yang cukup memuaskan di tengah gejolak perekonomian global yang diliputi perang dagang antara Amerika Serikat dan China serta konflik geopolitik.

Namun, jika kita menilik lebih dalam, sebetulnya capaian pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun lalu tidak hanya disikapi dengan ucapan syukur bahwa perekonomian masih mampu menggeliat di atas 5%.

Mari kita lihat data perekonomian pada kuartal IV/2019. Secara keseluruhan, ekonomi pada kuartal terakhir tahun lalu mencapai 4,97% atau lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada kuartal IV/2018 sebesar 5,18%.

Sepanjang tahun lalu, tren pertumbuhan ekonomi secara tahunan (year-on-year) juga cenderung melambat dari 5,07% pada kuartal I menjadi 5,05% pada kuartal berikutnya, serta terus berlanjut menjadi 5,02% pada kuartal III/2019.

Tidak hanya itu, pertumbuhan konsumsi secara tahunan pada kuartal IV/2019 juga tercatat melambat, yaitu dari 5,08% pada kuartal terakhir 2018 menjadi 4,97%.

Turunnya kinerja sektor industri pengolahan atau manufaktur menjadi salah satu faktor pemicu perlambatan, selain kinerja sektor pertambangan dan perdagangan yang juga melempem.

Secara lebih detail, pertumbuhan sektor industri pengolahan melambat dari 4,25% menjadi 3,66%, sektor pertambangan hanya tumbuh 0,94% atau lebih rendah dari sebelumnya 2,25%, sedangkan sektor perdagangan melambat dari 4,41% menjadi 4,24%.

Dari data tersebut, pemerintah harus bergegas mencari solusi untuk mengerem tren perlambatan pertumbuhan ekonomi. Prospek positif yang dilontarkan sejumlah lembaga internasional jangan membuat pemerintah terbuai.

Apalagi, pertumbuhan perekonomian global berpotensi kian melambat akibat wabah virus corona yang melanda China sebagai salah satu sentral perdagangan dunia dan pusat produksi industri pengolahan.

Jika perekonomian China tumbuh melambat—akibat terhentinya aktivitas produksi karena wabah virus corona, hal ini akan berdampak pada laju pertumbuhan perekonomian Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Oleh karena itu, pemerintah harus mempercepat penyelesaian beberapa pekerjaan rumah seperti melakukan reformasi struktural, terutama di bidang birokrasi dan perizinan, perpajakan, serta investasi.

Selain itu, konsumsi rumah tangga juga harus dapat dijaga pertumbuhannya dengan dukungan kebijakan yang progresif, baik dari pemerintah melalui pemberian insentif maupun Bank Indonesia melalui kebijakan moneter.

Perumusan Omnibus Law harus segera dituntaskan— dengan tetap melibatkan seluruh pihak terkait—dan diimplementasikan agar dapat meningkatkan kualitas ekosistem investasi dan daya saing Indonesia, sehingga akan mengokohkan perekonomian nasional.

Upaya ini menjadi penting karena sepanjang 2019, produk domestik bruto (PDB) hanya tumbuh 5,02%, jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya sebesar 5,17%.

Merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS), realisasi ini menjadi yang terendah sejak 2015, ketika angkanya hanya naik 4,88%. Realisasi ini juga tidak memenuhi target pemerintah sebesar 5,3% meskipun masuk dalam proyeksi Bank Indonesia sebesar 5,0%—5,4%.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengatakan, pemerintah harus segera mengambil keputusan untuk menyelamatkan ekonomi pada 2020.

Berdasarkan data dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, pada 2019 sektor pelesiran menyumbang devisa hingga US$20,57 miliar, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya sebesar US$19,29 miliar.

Meskipun sektor pariwisata berpotensi besar menjadi andalan tetapi Hariyadi menyatakan masih banyak tantangan yang harus diselesaikan a.l. mahalnya harga tiket pesawat.

Adapun, Ketua Komite Tetap Bidang Ekspor Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Handito Joewono menuturkan, selain pariwisata, sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dapat dipacu untuk berkontribusi dalam menjaga pertumbuhan ekonomi tetap baik pada tahun ini. Namun, tantangan yang perlu diselesaikan pemerintah adalah memberikan insentif a.l. perpajakan. Dalam menghadapi situasi global saat ini, pengusaha akan membantu pemerintah melalui optimalisasi penggunaan barang dalam negeri.

Ekonom Indef Rusli Abdullah menyatakan, selain mencari alternatif sektor penopang, pemerintah perlu mencari pasar ekspor alternative untuk produk dalam negeri. Beberapa negara yang dapat menjadi pasar potensial adalah kawasan Afrika, Amerika Selatan, dan Asia Tengah.

Menghadapi desakan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku, reformasi struktural menjadi kuncinya.

Kebijakan moneter dari banyak negara dinilai tidak efektif untuk menyelamatkan pertumbuhan ekonomi dari tren perlambatan. Senada, Managing Director Kebijakan dan Kemitraan Pembangunan World Bank Mari Elka Pangestu mengatakan, Indonesia perlu reformasi struktural dalam bidang perpajakan, investasi, dan pengembangan UMKM. “Kalau reformasi struktural terjadi tahun ini, investasi akan mengalir, tetapi mungkin dampaknya baru bisa terlihat tahun depan.” Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memastikan, pihaknya akan tetap akomodatif dalam menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi pada 2020.

Statistik Bank Indonesia (BI) menunjukkan realisasi penyaluran kredit pada Desember 2019 senilai Rp5.633,4 triliun atau tumbuh 5,9% dibandingkan dengan Desember 2018 (year on year/yoy). Meskipun tetap ada kenaikan, persentase pertumbuhannya melambat dibandingkan dengan pertumbuhan kredit pada November 2019 yang tercatat 7,0% (yoy).

Perlambatan pertumbuhan kredit terjadi di seluruh segmen nasabah, yakni korporasi dan perorangan. BI juga memerinci penyaluran kredit modal kerja (KMK) melambat dari 4,0% (yoy) pada November 2019 menjadi 2,2% (yoy) pada Desember 2019. Perlambatan tersebut terjadi pada sektor perdagangan, hotel, dan restoran (PHR) serta sektor industry pengolahan.

Penyaluran kredit sektor PHR melambat dari 2,0% (yoy) pada November 2019 menjadi 1,4% (yoy) pada Desember 2019. Perlambatan ini terutama disebabkan oleh menurunnya KMK subsektor perdagangan eceran makanan, minuman, dan tembakau di wilayah DKI Jakarta dan Banten.

Sementara itu, KMK sektor industry pengolahan melambat dari 5,3% (yoy) pada bulan lalu menjadi 3,6% (yoy) pada Desember 2019. Perlambatan terutama berasal dari subsektor industry makanan di DKI Jakarta dan Provinsi Riau.

Kredit Investasi (KI) juga tercatat melambat dari 13,7% (yoy) pada November 2019 menjadi 12,8% (yoy) pada Desember 2019.

Perlambatan sektor ini terutama datang dari industry pengolahan dan industri pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan. KI sektor industri pengolahan melambat menjadi 4,4% (yoy) pada Desember 2019 dari sebelumnya 5,8%(yoy). Perlambatan terutama terjadi pada kredit yang disalurkan untuk subsektor industri gula dan pengolahan gula di Lampung dan Jawa Timur.

KI di sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan juga mengalami perlambatan dari 7,8% (yoy) menjadi 7,3% (yoy) per Desember 2019, khususnya pada subsektor jasa pertanian, perkebunan, dan peternakan di wilayah Sumatra Selatan dan Sulawesi Utara.

Sementara itu, pertumbuhan kredit konsumsi (KK) pada Desember 2019 tercatat sebesar 5,9% (yoy) atau lebih rendah dari bulan sebelumnya yang sebesar 6,2% (yoy). Hal ini disebabkan oleh perlambatan kredit kepemilikan rumah (KPR) dan kredit kendaraan bermotor (KKB).

Perlambatan pertumbuhan penyaluran kredit dirasakan oleh PT Bank Negara Indonesia atau BNI (Persero), Tbk. Pada tahun lalu, BNI merealisasikan penyaluran kredit senilai Rp556,77 triliun atau tumbuh 8,6% (yoy).

Meskipun bertumbuh, realisasinya cenderung melambat dibandingkan dengan pertumbuhan 2018 sebesar 16,2% (yoy). Pada periode tersebut, BNI merealisasikan penyaluran kredit senilai Rp512,77 triliun.

Wakil Direktur Utama BNI Herry Sidharta mengakui pertumbuhan kredit BNI 2019 memang lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kondisi ini sejalan dengan yang terjadi pada industri perbankan.

Namun, pihaknya tetap optimistis pertumbuhan penyaluran kredit pada tahun ini dapat menembus level dua digit. Pada 2020, BNI memproyeksi kredit bertumbuh 10% hingga 12%. “Untuk 2020, dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi pada kisaran5,2%—5,5% serta komitmen pemerintah dalam pertumbuhan investasi, kredit tahun ini kami proyeksikan dapat tumbuh pada kisaran 10%—12% yoy,” katanya kepada Bisnis, Jumat (31/1).

Menurutnya, beberapa kondisi yang memengaruhi pertumbuhan kredit BNI antara lain ketatnya likuiditas pasar hingga akhir kuartal III/2019. Selain itu, kondisi makroekonomi yang fluktuatif seperti tahun politik di Indonesia, serta perang dagang Amerika Serikat dan China juga ikut memengaruhi realisasi pertumbuhan kredit.

Berdasarkan catatan, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. juga mengincar pertumbuhan kredit dua digit pada tahun depan. Kendati ekonomi dalam negeri masih dibayangi perlambatan, Bank Mandiri berharap dapat menutup buku 2020 dengan kenaikan fungsi intermediasi sebesar 10% hingga 11% secara tahunan (yoy).

Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk (BCA) Jahja Setiaatmadja memperkirakan pertumbuhan penyaluran KKB pada tahun ini tetap rendah karena menyesuaikan dengan pasar otomotif.

Data terakhir hingga September 2019, penyaluran KKB BCA tercatat senilai Rp47,8 triliun atau turun 2% dibandingkan periode sama tahun lalu (yoy). Adapun KKB kendaraan roda empat BCA tumbuh relatif stabil sebesar 0,8% (yoy).

Sementara itu, berdasarkan data keuangan BCA, penyaluran KKB untuk kendaraan roda dua BCA justru anjlok dengan pertumbuhan minus 36,1% (yoy) pada September 2019.

Executive Vice President Secretariat & Corporate Communication BCA Hera F Haryn mengatakan perseroan akan terus mengembangkan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah. BCA juga akan menyelenggarakan beragam promosi menarik.

Sementara itu, omnibus law atau rancangan undang undang sapu jagat dinilai sejumlah pihak akan menyelamatkan perlambatan penyaluran kredit perbankan.

Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. David E. Sumual mengharapkan penerbitan omnibus law perlu dipercepat karena akan menjadi pendorong pertumbuhan penyaluran kredit masyarakat. Apalagi saat ini, virus corona cukup menjadi wabah
yang memberikan ketidakpastian pada masyarakat.

Menurutnya, ketidakpastian tersebut pernah terjadi pada 2019 lalu, yakni lewat adanya pemilu dan perang dagang. Kondisi tersebut akhirnya menjadi penyebab melambatnya penyaluran kredit yang tergambar sejak awal 2019. Penyaluran kredit seharusnya meningkat pada akhir tahun. Hanya saja, kondisi sebaliknya malah terjadi.

Risiko Resesi Global

Menyebar dan meluasnya Corvid-19 jelas akan memperlambat perekonomian global termasuk Indonesia. Indonesia akan semakin parah jika Corvid 19 gagal ditangani sampai Mei atau Juni 2019, karena berpotensi mengganggu pelaksanaan ibadah haji 2020, apalagi jika Arab Saudi juga misalnya enggan membuka ibadah haji 2020.

Setidaknya terdapat dua strategi utama yang bisa dilakukan dalam menghadapi risiko ekonomi global sepanjang 2020. Pertama, ‘survival first’. Tidak perlu menargetkan angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan ambisius. Ditengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global, bertahan di angka pertumbuhan 5% untuk sementara sudah cukup bagus. Dalam kondisi ketidakpastian ini, pemerintah akan kehilangandua sumber utama pertumbuhan, yaitu investasi asing dan ekspor.

Kedua, mencari sumber pertumbuhan ekonomi baru selain yang sudah existing.

Dalam teori ilmu ekonomi, pendapatan negara berasal dari tiga sumber utama, yaitu pajak, utang, dan pendapatan badan usaha milik negara (BUMN). Di tengah kelesuan ekonomi saat ini, mengandalkan dua sumber pertama (pajak dan utang) bukanlah pilihan bijak. Sumber ketiga menjadi pilihan yang paling realistis walaupun tidak mudah.

Untuk menggenjot kinerja BUMN di tengah kondisi ekonomi yang sedang melemah, pemerintah harus bisa memilih sektor yang dapat bersinar. Selain itu juga harus disiapkan sarana infrastruktur yang memadai dari hulu sampai hilir agar daya saing produk BUMN bisa kompetitif di pasar global.

*) Penulis adalah pemerhati masalah ekonomi nasional.

Disclaimer: Setiap opini di media ini menjadi tanggung jawab penulis. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai aturan pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini dan Redaksi akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang.