PRESIDEN DAN KETUA DPR RI SEPAKAT TUNDA BAHAS RUU CIPTA KERJA

Berita Hukum
Foto: Andi Naja FP Paraga (Penulis)

Oleh : Andi Naja FP Paraga

Jayakartapos, Spontan Pro-Kontra tentang Pembahasan RUU Cipta Kerja meredah setelah Presiden dan Ketua DPR RI sepakat menunda pembahasan RUU yang mengundang polemik berbulan-bulan ini. Namun sangat disayangkan justru Selasa 5 Mei 2020 Badan Legislasi DPR RI tetap menjalankan Agenda Rapat Dengar Pendapat Umum(RDPU) dengan dua orang Ahli/pakar. Kita berharap Baleg mematuhi kesepakatan Presiden dan Ketua DPR RI sehingga bisa menghentikan semua agenda pembahasan yang sudah dijadwalkan.

Merespon hal tersebut diatas Rapat Kerja LKS Tripartit Nasional Selasa 5 Mei 2020 yang dihadiri Ida Fauziah Menteri Tenaga Kerja RI ditanya oleh salah satu anggota LKS Tripnas dari Unsur Buruh/Pekerja menjawab bahwa Pemerintah sudah tidak terlibat terkait pembahasan di Badan Legislasi sebagai komitmen penundaan pembahasan yang telah dibuat oleh Presiden dengan Ketua DPR RI. Lalu pertanyaan untuk apa masih ada pembahasan.

Saya berpendapat kata menunda berarti menggeser waktu pembahasan pada kesempatan yang lain dengan waktu yang sudah ditentukan atau belum ditentukan. Menunda tentu tidak berarti mencabut atau menghentikan pembahasan untuk selama-lamanya. Namun langkah ini cukup efektif untuk meredam ketegangan akibat Pro-Kontra yang memakan waktu cukup panjang. Langkah ini merupakan langkah moderat yang Win-win solution.

Saya teringat Upaya Amandemen Undang-Indang Dasar 1945 yang dipimpin Prof Dr HM Amien Rais MA Ketua MPR RI Periode 1999-2004 yang mengkebut Amandemen bahkan dilakukan pada bulan puasa tanpa penolakan yang berarti dan hasilnya tetap menghasilkan Pro Kontra bahkan hingga saat ini masih terdengar suara menolak UUD 1945 hasil Amandemen tersebut.

Pemerintah,DPR RI hingga MPR RI Periode 1999-2004 begitu kuat dan menjadi Kekuatan Besar yang satu sama lain saling mendukung Amandemen UUD 1945. Sebaliknya kali ini ketika Pemerintah mengomnibus law sejumlah Undang-undang dan disebut sebagai RUU Cipta Kerja bahkan sebahagian besar Fraksi di DPR RI menyetujuinya sehingga Badan Legislasi DPR telah memulai membahasnya justru dihentikan untuk sementara setelah mendengar pandangan publik.

Hal ini menjadi menarik untuk disimak bahwa perjalanan reformasi Indonesia mengalami pasang surut disetiap Era 5 Tahunan. Era 2019-2024 nampaknya menjadi Era Surut padahal yang dibahas hanya Rancangan Undang-Undang(RUU) bukan Amandemen Undang Undang Dasar seperti Periode 1999-2004. Apakah ini bukti Pemerintah dan Lembaga Rakyat lebih akomodatif lebih demokratis lebih maju dan lebih baik daripada periode awal reformasi. Tapi saya menilai hal ini adalah langkah mundur yang sangat jauh.

Semestinya Reformasi berjalan ke arah yang lebih baik sehingga setiap fase memiliki prestasi yang menjamin Pembuktian Pancasila mendekatkan pada realita. Apalah artinya pelaksanaan Sila ke-4 Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan yang berlangsung pada Sidang-sidang di MPR dan DPR RI jika tidak bermuara kepada Sila ke-5 Pancasila yakni Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Apakah ini bermakna Reformasi dan Revolusi Mental telah dipetieskan. Langkah sistematis dan konkrit untuk mencapai Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia dengan Amandemen UUD 1945 dan memperbaiki Undang-undang yang saling tumpang tindih tentu dikorbankan dan hal ini merupakan preseden buruk bernegara. Sepertinya Pemerintah dan DPR RI telah didekrit oleh keinginan penghentian pembahasan RUU Cipta Kerja.( ANFPP)

Disclaimer : Setiap opini di media ini menjadi tanggung jawab penulis. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai aturan pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini dan Redaksi akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang.