RANCANGAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA MAMPU MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI : ELEMEN BURUH KURANG PERCAYA !

Berita Hukum
Foto: Ketua Umum GSBI Rudi HB Daman, sumber foto: Arfaknews.com

Jayakartapos-Surabaya, Jawa Timur. Ekonom Universitas Airlangga Surabaya Dr Wasiaturrahma menilai keberadaan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga enam persen.

“Momen pasca pandemi COVID-19, nanti menjadi peluang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih besar lagi,” ujarnya di sela diskusi virtual bertajuk “New Normal, Menyelamatkan Indonesia dari Bencana Ekonomi dengan Penciptaan Lapangan Kerja” di Surabaya, belum lama ini.

Menurut dia, permasalahan di Indonesia selama ini adalah tumpang tindih peraturan yang menghambat sehingga kemudahan investasi dan kepastian berbisnis menjadi paling dicari investor nantinya.

RUU Cipta Kerja, kata dia, sangat mendukung kemudahan memulai usaha, perizinan yang lebih mudah dan menyelesaikan aturan yang tumpang tindih. “Ini bisa direalisasikan dengan mempermudah investasi dari luar dan menumbuhkan semangat investasi domestik,” ucapnya.

Dosen Fakultas Ekonomi Bisnis tersebut menyampaikan RUU Cipta Kerja yang sifatnya “sapu jagat” mampu memberantas tumpang tindih peraturan sehingga bisa segera disahkan.

“Jika permasalahan utama ini bisa diselesaikan dengan satu payung hukum maka target pertumbuhan ekonomi sangat mungkin dikejar,” kata Rahmah, sapaan akrabnya. Ia juga melihat berbagai pro kontra terkait RUU Cipta Kerja, namun menurutnya harus dilihat secara menyeluruh karena lebih banyak sisi positifnya.
Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Dr Basa Alim Tualeka yang juga menjadi pembicara pada diskusi tersebut juga menyampaikan bahwa pemerintah memang perlu masuk dan melakukan intervensi melalui regulasi untuk memastikan investasi kembali bergairah.

“Kalau dilihat dari aspek domestik, saya rasa RUU Cipta Kerja ini bisa juga diarahkan untuk beberapa sektor seperti pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan,” tuturnya.
Pengusaha yang akrab disapa Obasa itu juga menegaskan bahwa pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan merupakan sektor yang tepat menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini (https://jatim.antaranews.com/berita/389884/ekonom-ruu-cipta-kerja-mampu-dorong-pertumbuhan-ekonomi)

Sementara itu di Jakarta, Elly Rosita Silaban mengatakan, Baleg DPR RI masih membahas RUU Ciptaker dan akan diselesaikan 29 Juli 2020 menunjukkan mereka tidak sensitif terhadap keluhan buruh. Disisi lain para menteri masih mengajak kita diskusi dan akan membentuk team khusus utk membhas OBL pasal demi pasal, apakah ini hanya Strategi pembohongan dengan mengajak rapat rapat tapi tidak ada aktualisasi.

“Kalau Omnibus Law diketok tanggal 29 Juli 2020 sudah dapat kami pastikan akan melakukan aksi besar yang melibatkankan semua elemen buruh di 34 propinsi untuk menolaknya,” ujar Presiden Konfederasi Serikat Buruh Indonesia (KSBSI, red) ini.

Sementara itu, Rudi HB Daman mengatakan, Omnibus Law ini jauh lebih buruk dari UU di zaman kolonial. Sebut saja salah satu dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja ini bagian keempat soal pertanahan Pasal 127, akan memperpanjang jangka waktu hak pengelolaan tanah alias Hak Guna Usaha (HGU) menjadi 90 tahun. Silahkan lihat dan baca sejarah, saat UU Pokok Agraria lahir pada 1960, setelah Hak Erfpacht di hapus, lalu muncul HGU, batasan paling lama hanya 25-35 tahun.

“Sekarang di Omnibus Law Cipta Kerja jadi 90 tahun, ini kan gila. Jadi isi Omnibus Law RUU Cipta Kerja memperlihatkan komitmen buruk pemerintah terhadap perlindungan buruh, petani, masyarakat adat, lingkunggan dan kedaulatan bangsa. RUU ini akan melanggengkan kondisi krisis, memudahkan investasi, namun menaruh rakyat di bawah ancaman bencana,” ujar Ketua Umum Gabungan Serikat Buruh Indonesia ini.

Menurut Rudi HB Daman yang juga Koordinator Front Perjuangan Rakyat ini, dalam draf Omnibus Law RUU Cipta Kerja, Faktanya sama sekali tidak tercermin adanya kepastian kerja, jaminan pendapatan, dan jaminan sosial. Tidak adanya kepastian kerja tercermin dari outsourcing dan sistem kerja kontrak tanpa batas untuk semua jenis pekerjaan dan sektor industri, PHK bisa dilakukan dengan mudah, dan Tenaga Kerja Asing (TKA) dipermudah dengan buruh kasar yang tidak memiliki keterampilan berpotensi bebas masuk ke Indonesia.

Tidak adanya kepastian pendapatan terlihat dari dihilangkannya Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK), Upah Minimum Sektoral (UMSK), Upah ditetapkan berdasarkan satuan waktu dan satuan hasil, Perhitungan UMP hanya berdasarkan pertumbungan ekonomi daerah (inflasi di hilangkan), tidak ada lagi sanksi pidana bagi pengusaha yang membayar upah di bawah ketentuan upah minimum, dan hilangnya pesangon.

Sementara itu, ujar tokoh buruh ini, outsourcing dan sistem kerja kontrak jangka pendek dibebaskan, maka buruh dipastikan tidak lagi mendapatkan jaminan sosial, seperti jaminan pensiun, jaminan hari tua, jaminan kesehatan dan yang lainnya (Red).