REFORMASI BIROKRASI INVESTASI HARUS DILAKUKAN AGAR INDONESIA DISEGANI

Berita Hukum
Foto: Ilustrasi, sumber foto: BKN

Jayakartapos-Jakarta, Jika Indonesia ingin menjadi negara yang disegani maka reformasi birokrasi investasi harus dilakukan. Sentralisasi perizinan diperlukan untuk mengelola data dengan baik, sedangkan peranan Pemerintah Daerah adalah untuk pembinaan dan pengawasan terhadap izin usaha yang sudah diberikan pemerintah pusat.

Demikian dikemukakan I Ketut Hadi Priatna dalam diskusi publik oleh Amnesty Internasional Indonesia bertema ‘Desas-Desus Omnibus: Bagaimana Investasi Memenuhi Standar Hak Asasi’ di Jakarta belum lama ini.

Menurut Kepala Biro Hukum, Persidangan dan Humas Kemenko Perekonomian ini, jika ada yang bilang bahwa RUU Cipta Kerja tidak memperhatikan lingkungan dan mengabaikan kesejahteraan buruh, maka hal tersebut salah. Pemerintah justru akan merilis Kartu Pra-Kerja untuk kawan-kawan mahasiswa.

Sementara itu, George Iwan Marantika mengatakan, kompetisi bisnis global sangat ketat. Omnibus Law memberi harapan.

“Kalangan pengusaha memahami Omnibus Law sebagai mekanisme penyederhanaan regulasi bisnis di Indonesia. Omnibus Law juga dapat mendorong bisnis di Indonesia agar kompetitif dengan bisnis asing, serta untuk menciptakan lapangan kerja baru,” ujar George yang tergabung dalam Komite Bilateral KADIN.

Menurutnya, secara prinsip kami sepakat dengan Omnibus Law, namun saya mengakui bahwa perlibatan lebih banyak elemen masyarakat sangat diperlukan. Omnibus Law harus disosialisasikan seluas-luasnya.

Sedangkan, Netty Prasetiyani sebagai pembicara mengatakan, draf RUU Cipta Kerja masih berada di pimpinan DPR. Sehingga, belum jelas akan dibahas kapan dan di mana. Aksi yang diorganisasi oleh buruh dan kelompok masyarakat sipil lainnya pasti didasari pada sesuatu. Tidak akan ada asap tanpa ada api.

Kaum buruh pasti merasakan ada sesuatu yang mengkhawatirkan dari proses perumusan dan isi dari RUU Cipta Kerja.

“Komisi IX DPR RI berkomitmen untuk mencegah jika ada pasal-pasal yang merugikan buruh dalam RUU Cipta Kerja. Kebijakan apapun tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, termasuk RUU Cipta Kerja,” janji anggota Komisi IX DPR RI ini.

Pembicara lainnya, Ahmad Hanafi mengatakan, kekhawatiran masyarakat terhadap Omnibus Law sejatinya adalah buntut dari kekhawatiran masyarakat terhadap abainya pemerintah mengakomodasi desakan publik, utamanya sejak gerakan.

“Ketika DPR menerima draf resmi Omnibus Law, maka saya mendesak parlemen untuk melakukan sinkronisasi dengan daftar prolegnas. Hal ini penting agar tidak terjadi tumpang tindih,” ujar Direktur Indonesian Parliamentary Center seraya menambahkan, jika Omnibus Law sudah mulai dibahas di DPR, maka anggota parlemen wajib menemui berbagai kelompok masyarakat, membuka keran partisipasi seluas-luasnya, dan mendirikan information center untuk mendengarkan aspirasi publik (Red).