RENCANA UNJUK RASA ANTI OMNIBUS LAW : KONTRA PRODUKTIF

Kabar Buruh Nasional

Oleh : Brams Elang Dirgantara

Jayakartapos, Kalangan buruh dan kelompok civil society berencana akan menggelar aksi unjuk rasa menolak pengesahan RUU Omnibus Law Ciptaker menjadi undang-undang yang menurut rumors beredar di kalangan aktifis akan dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 2020 di DPR MPR RI bertepatan dengan pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo.

Rencana unjuk rasa katanya akan dilaksanakan di 20 kota di Indonesia antara lain Jakarta, Yogyakarta, Semarang, Jawa Timur, Makasar, Riau, Medan, Bandung, Lampung, Sulawesi Selatan dan Kalimantan Timur.

Rencana unjuk rasa buruh ini dilakukan karena elemen pengunjuk rasa menilai jika Baleg DPR RI dan Wakil Ketua DPR RI Ketika menerima aksi unjuk rasa 16 Juli 2020 sudah berjanji untuk tidak akan ada sidang dan rapat-rapat pembahasan Omnibus Law sepanjang masa reses, namun Panitia Kerja (Panja) RUU Cipta Kerja tetap melangsungkan rapat-rapat pembahasan selama masa rehat sidang atau reses. Hal ini dinilai mereka bahwa DPR tidak menunjukan keberpihakan pada rakyat dengan itikad untuk segera mengesahkan omnibus law. Pasalnya, omnibus law tersebut bertentangan dengan prinsip dasar konstitusi negara bahkan banyak memuat pasal-pasal yang merugikan berbagai kalangan rakyat, mulai petani, buruh, hingga nelayan.

Informasi yang diterima kalangan buruh menyebutkan bahwa Tim Tripartrit bentukan pemerintah yang melibatkan serikat-serikat buruh dalam pembahasan klaster ketenagakerjaan beberapa diantaranya menyatakan keluar dari tim pembahasan. Serikat buruh yang bertahanpun mengeluh karena pembahasan dianggap selesai, padahal, pihak buruh merasa tidak terjadi konsensus dan banyak usulan tidak ditampung.

Menurut elemen buruh, dibandingkan mengesahkan RUU Omnibus Law Ciptaker, sebaiknya DPR RI segera membahas dan mengesahkan rancangan payung hukum yang berpihak kepada rakyat seperti RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan RUU Masyarakat Adat, termasuk revisi UU Otsus Papua dan Otsus Plus.

Kontra produktif

Rencana aksi unjuk rasa mengkritisi Omnibus Law adalah sesuatu pekerjaan yang kontra produktif, apalagi diakui atau tidak diakui banyak elemen buruh atau kelompok penentang Omnibus Law sebenarnya “keropos secara konsolidasi”. GEBRAK misalnya yang mengklaim memiliki massa paling banyak hadir saat unjuk rasa 16 Juli 2020, namun nyatanya “dikomplain” oleh salah seorang tokoh buruh perempuan berinisial “KK” di media sosialnya bahwa sebenarnya yang memiliki massa cukup signifikan bukanlah GEBRAK.

Sementara itu, kalangan elemen civil society dan mahasiswa juga tidak solid dalam menentang Omnibus Law, bahkan sudah banyak yang dapat menilai secara positif manfaat Omnibus Law bagi kebangkitan ekonomi Indonesia pasca Covid 19 nanti.

Yang pasti, kompleksitas Omnibus law harus memberi akses pada banyak kalangan/ pihak untuk urun rembug. Butuh waktu yang lebih untuk menciptakan undang-undang yang multi sektor.
Meski proses peninjauan kembali atas sebuah peraturan bisa dilakukan dengan menembuh Judicial Review melalui Mahkamah Konsitusi, namun akan lebih elok jika pro kontra omnibus law bisa berjalan dalam koridor hukum dan norma dengan tetap mengedepankan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Semoga RUU Omnibus Law mampu menjadi formula kebijakan yang mampu mengurangi beban “sakit kepala” bagi mereka yang tengah mengalami himpitan ekonomi akibat dunia kerja yang tengah mengalami tekanan resesi global.

*) Penulis adalah pemerhati Omnibus Law.

Disclaimer : Artikel ini menjadi tanggung jawab penulis. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai aturan pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis dan Redaksi akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang.