RUDI: GSBI SECARA TEGAS MENOLAK RUU CIPTA KERJA SECARA KESELURUHAN

Berita Nasional

Jayakartapos, Kalau saya ditanya secara pribadi dan di organisasi GSBI, sejak awal sudah berkali-kali saya sampaikan kami di GSBI tidak bicara DIM, tidak bicara  bagaimana cara membahas Omnibuslaw RUU Cipta Kerja. Sikap kami jelas Menolak keseluruhan Omnibus Law RUU Ciptak Kerja, Tegas Ketua Umum Gabungan Serikat Buruh Indonesia Rudi HB Daman kepada redaksi beberapa waktu lalu.

Penolakan ini didasarkan pada keyakinan bahwa Omnibus Law RUU Cipta Kerja bukan di buat untuk kepentingan buruh, petani, masyarakat adat atau rakyat, tapi untuk kepentingan investasi, kepentinan bisnis, kepentingan untuk menguras sumber daya alam Indonesia, untuk memeras tenaga kerja murah Indonesia, yang nyata akan semakin menghilangkan kedaulatan bangsa, meningkatkan kesenjangan sosial, merusak lingkungan dan juga memiskinkan, dan bagi buruh jelas akan menghilangkan posisi tawar kaum buruh, dikurangi, dihilangkan hak yang selama ini sudah di dapat termasuk aspek-aspek pidana perburuhan di hilangkan, jelas Rudi HB Daman.

Pertimbangan lain, RUU tersebut jelas telah melanggar UUD 1945, khususnya pasal 27 ayat 2; pasal 33 dan pasal 23, karena sangat liberal, TKA dipemudah bahkan dan dibuka untuk semua jenis pekerjaan dan sektor, sistem kerja kontrak seumur hidup dan masih banyak lagi pasal dan point yang merugikan rakyat. Prosesnya pun tidak partisipatif, minim melibatkan partisipasi publik terlebih di bahas dalam masa pandemi Covid 19 dimana aktivitas publik rakyat di batasi. Sehingga, dengan RUU tersebut menimbulkan ketidakpastian lapangan kerja, upah dan jaminan sosial, ujarnya.

Terlebih mengingat didalam RUU tersebut dibutuhkan 516 peraturan pelaksana, yang berpotensi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power), dan negara akan mengalami kekacauan tatanan dan ketidakpastian hukum, terang koordinator Front Perjuangan Rakyat ini.

Terkait RUU Cipta Kerja dinilai bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, karena negara telah melepaskan tanggung jawabnya dalam memberikan dan menjamin terlaksananya hak-hak konstitusional rakyat, menurut Rudi bahwa soal ini sudah banyak di uraikan oleh para ahli, para akademisi, para pakar, para aktivis dan para pimpinan serikat buruh. Kenapa saya dan kami di GSBi menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja karena nyata  negara melepaskan tanggung jawabnya dalam memberikan dan menjamin terlaksananya hak-hak konstitusional rakyat. Hal inipun dijelaskan dalam hasil kajiannya Komnas HAM RI.

Namun, Masalahnya kalau pemerintah dan DPR RI sudah jadi kesatuan dan mereka berkehendak—walaupun bertentangan dengan Pancasila danUUD 1945 serta aspirasi rakyat.. ya.. mereka labrak—mereka jalan terus, karena ini demi melindungi kepentingan mereka—ini demi pengabdian mereka pada tuannya yaitu kapitalis monopoli asing (imperialisme), jelasnya.

Semua orang, semua gerakan yang menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja, telah bersepakat semua cara untuk untuk membatalkan RUU ini akan di tempuh. Menurut pendapat saya, Kalau Menggugat ke MK itu kan harus jadi dulu UU. Jadi ini cara kemudian setelah cara utama loby-loby dan aksi-aksi dilakukan tidak menemukan hasinya. Maka saat ini yang jadi fokus adalah bagaimana menggagalkan pengesahan RUU tersebut. Maka pilihannya yang akan banyak di ambil adalah dengan aksi-aksi dan demontrasi, aksi-aksi di pabrik, kawasan industri, kampung-kampung, kota-kota bahwkan aksi-aksi nasional sampai pada pemogokan nasional akan jadi pilihan buruh dan gerakan rakyat untuk membatalkan RUU ini, ujar Ketua umum GSBI Rudi HB Daman mengakhiri wawancara dengan redaksi.(Kurniawan)