RUU OMNIBUS LAW CIPTA KERJA BERUPAYA MENGHARGAI PRODUKTIVITAS BURUH

Berita Kabar Buruh Nasional

Jayakartapos-Jakarta. Produktivitas buruh kita, dibandingkan Vietnam, Jepang, India, jauh lebih rendah, kurang produktif, atau dalam bahasa yang lebih jelas, buruh kita kurang cakap, datangnya lambat pulangnya cepat, skillnya rendah, belum gajian sudah minta kasbon. Beban kerja tidak selalu terpenuhi dan seterusnya, jadi produktivitasnya rendah dibandingkan dengan buruh-buruh negara besar G-8. Saya ingin berawal dari situ, bahwa kalau saya harus dicari kenapa buruh kita tidak produktif, banyak faktor yang harus didiskusikan sebelum kita mengambil keseimpulan seperti itu. Jadi saya tidak akan bicara kondisi makro ekonomi, karena bukan ahli saya.

Demikian dikemukakan Jajang Jahroni, Ph.D dalam webinar dan rilis survey tentang “Persepsi Komunitas Pekerja Terhadap RUU Cipta Kerja” yang merupakan hasil penelitian Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat (PPM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (7/8/2020).

“Secara umum saya bisa sampaikan bahwa RUU Cipta Kerja ini lumayan bagus, berupaya menghargai produktivitas buruh secara lebih baik, proporsional. Jadi RUU ini harus dibaca secara komprehensif, tidak sepotong-sepotong, memang disitu ada isu-isu yang sangat sensitif bagi buruh. Tapi isu-isu yang lain juga dibahas, missal isu tentang jaminan kesehatan, isu tentang PHK, isu yang lain, isu upah misalnya, isu upah sangat tergantung perspektifnya, kalo buruh tentunya ingin upah yang lebih baik dan seterusnya, akan tetapi kita tahu bagaimana UMR kita ditentukan tarik menarik antara kepentingan pengusaha, kepentingan pemerintah dan kepentingan buruh, selalu tarik menarik tidak pernah selesai,” ujar Ketua LP2M UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini.

Menurutnya, dalam RUU Cipta Kerja yang menarik itu dan harus digarisbawahi dari RUU ini adalah pengupahan atau gaji itu berdasarkan produktivitas, semakin produktif semakin besar upahnya. Misal 1 jam orang dibayar katakanlah 15 USD, kalau 10 jam berarti 150 USD, jelas itu. Jadi RUU ini mengarahnya kesana, jadi pengupahan yang lebih, katakanlah lebih sistematis disanding sebelumnya, cukup bagus.

“RUU ini semangatnya menurut saya kesana, jadi pengupahan berdasarkan produktivitas, jadi ada beban kerja yang harus diselesaikan oleh buruh dalam satu hari atau dalam seminggu berapa beban kerjanya, disitulah upahnya. Yang membedakan distu, tinggal ditentukan berapa per jamnya, itu tentru saja ada aturan yang lebih teknis, mungkin setiap provinsi berbeda cara-cara menghitungnya, dan saya menduga itu akan sangat alot cara menghitungnya,” tambah Jajang Jahroni selain menjelaskan, isu lainnya yang menarik, kalau sekelompok asosiasi buruh akan menolak RUU ini karena ada ekploitasi buruh, dan sebagainya, itu kira wajar, jadi buruh ingin menaikkan posisi tawarnya kepada RUU ini, salah satunya adalah masalah outsoucing atau alih daya.

“Banyak kemajuan dari RUU ini, jangan secara apriori ditolak, harus dibaca secara seksama, memang ada poin-poin yang harus dikritisi, proses PHK misalnya yang tidak jelas juga dalam RUU ini seperti apa, kita tahu PHK merupakan persoalan krusial di Indonesia ketika sebuah perusahaan kolaps nasib para karyawannya seperti apa. Undang-undang kita itu belum mendukung kondisi seperti itu dan seterusnya,” terangnya.

Sedangkan, DR. Wahyu Prasetyawan mengatakan, melihat teknis survey ini, karena hasil surveinya bisa diperdebatkan, dan hasil survey ini cukup menggambarkan apa yang terjadi sekarang ini. Sebagai peneliti, melihat apa pentingnya survey ini, pertama survey ini sangat penting karena cara khusus, sebab baru tahu karena ada survey yang respondennya buruh secara khusus, biasanya kalau membuat survey populasinya secara umum saja.

“Saya tahu pasti sulit sekali mencari responden buruh, karena biasanya tidak mudah didekati, dan tidak terlalu bersedia untuk dijadikan responden untuk hal-hal yang sensitif, “ujar dosen UIN Syarif Hidayatullah ini seraya menjelaskan, yang dihasilkan dari survey ini adalah berlaku hanya untuk sampel yang di teliti, yang menariknya adalah walaupun itu sampelnya convenient, disebut convenient sample kan seenaknya kita dapat sampel macam-macam.

Menurutnya, terkait dengan RUU Cipta Kerja itu menarik juga, karena ada dua kelompok, pertama seabgian yang pernah mendengar dan mengerti itu 45 % tidak cukup dominan tapi tidak sampai setengahnya dari sampel buruh yang diteliiti, yang lebih menarik lagi adalah sudah mendengar tapi tidak mengerti, jumlahnya sebetulnya hampir mendekati, jaraknya tidak terlalu jauh dengan yang pernah dengar dan mengerti, dan sudah dengar tapi tidak mengerti (Red/Bayu/Wijaya).