SABDA PRANAWA DJATI, SH:  AKSI-AKSI YANG TERUS BERLANGSUNG ADALAH BUKTI OMNIBUS LAW BUKAN KEINGINAN RAKYAT

Berita Kabar Buruh Nasional

Jayakartapos, Aksi penolakan omnibus law RUU Cipta Kerja dari masyarakat termasuk buruh, tidak ada kaitannya dengan keberlanjutan pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin. Penolakan Omnibus Law ini adalah karena secara substansi, kebijakan Jokowi yang direncanakan melalu RUU Cipta Kerja akan sangat merugikan rakyat dan masa depan bangsa Indonesia. Buruh hanya memperjuangkan hak-hak normatif yang selama ini sudah ada dalam UU Ketenagakerjaan No.13 tahun 2003, agar tidak menjadi lebih buruk. Tidak ada kaitannya dengan politik kekuasaan, demikian diungkapkan oleh Sekjen ASPEK Indonesia Sabda Pranawa Djati, SH kepada redaksi beberapa waktu lalu.

Berikut prtikan wawancara redaksi dengan Sekjen ASPEK Indonesia Sabda Pranawa Djati, SH di Jakarta

PPMI dan SPN berencana melakukan aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law tanggal 1 s.d 3 September 2020, sedangkan tanggal 24 September 2020 bertepatan dengan Hari Tani Nasional, elemen buruh akan kembali menggelar aksi unjuk rasa terkait penolakan Omnibus Law RUU Cipta Kerja, apakah hal ini berarti kesepahaman DPR RI dengan 16 serikat buruh tidak berfungsi apa-apa?

Jawaban: Aksi-aksi yang masih terus ada dari berbagai elemen masyarakat itu membuktikan bahwa Omnibus Law RUU Cipta Kerja memang bukan keinginan rakyat. Pemerintah dan DPR harus bijak untuk tidak melanjutkan Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

RUU Cipta Kerja menyebutkan bahwa ada uang penghargaan lainnya yang  diberikan jika karyawan dengan masa kerja 3 – 6 tahun di PHK, maka berhak mendapatkan uang penghargaan. Bagaimana respons Anda?

Jawaban: Faktanya dalam draft RUU Cipta Kerja, penghargaan masa kerja yang selama ini sudah ada dalam UU Ketenagakerjaan No.13 tahun 2003 justru akan dikurangi.

Komnas HAM Minta Pembahasan Omnibus Law Dihentikan karena proses perumusan dan pembentukan RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law bermasalah. Apakah efektif desakan Komnas HAM ini?

Jawaban: Seharusnya rekomendasi Komnas HAM ini juga diperhatikan oleh Pemerintah dan DPR.

KRPI (Komite Revolusi Pendidikan Indonesia) memposting meme berjudul Pancasila Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang isinya mengenai : (1) Investasi yang Maha Utama (2) Kerusakan alam, lingkungan hidup dan hak warga biarkan saja (3) Persatuan penguasa, pengusaha dan oligarki (4) Kekuasaan yang dipimpin oleh kehendak modal dan keserakahan (5) Keadilan dan kemakmuran sosial hanya bagi orang yang sangat kaya. Bhineka Tunggal Laba, berbeda-beda tetap untung jua. Bagaimana respons Anda?

Jawaban: Apapun kritik dari rakyat terhadap kebijakan dan kinerja Pemerintah, termasuk kritik terhadap kinerja DPR, harus disikapi secara negarawan. Tugas Pemerintah dan DPR adalah menjalankan amanah Pancasila & UUD 1945, yaitu untuk kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.(Wijaya)