SEMAKIN BANYAK ORANG ASLI PAPUA MENYADARI PENTINGNYA KEBERLANJUTAN OTSUS

Berita Nasional

Oleh : Bram Elang Dirgantara

Stramed, Anggota DPR-RI Dapil Papua, John Siffy Mirin mengatakan Otonomi Khusus (Otsus) adalah satu solusi untuk kesejahteraan masyarakat Papua. ”Dengan Otsus, maka masalah lokal dengan segala potensi dan kreativitas yang dimiliki daerah bisa terselesaikan dan dapat disalurkan secara tepat,” kata John, Jumat (07/08/20).

Ia menilai, landasan filosofis Otsus sudah sangat baik, hanya saja perlu dilakukan dievaluasi, agar tepat sasaran dengan pencapaian untuk kesejahteraan bagi Orang Asli Papua (OAP). “Dasar niatnya sudah baik, hanya saja pelaksanaannya harus banyak dievaluasi,” kata John seraya berharap, Otsus mampu meminimalisir kesenjangan ekonomi dan pembangunan di Papua, bukan hanya menguntungkan segelintir pihak.

“Dengan Otsus kita mampu meminimalisis kesenjangan ekonomi dan pembangunan di Papua, itu bukan hanya menguntungkan beberapa pihak saja harus merata sampai ke masyarakat kecil,” kata legislator dari PAN ini.

Ditempat berbeda, Tokoh Senior Papua, Frans Maniagasi menilai pandangan Otsus harus diubah, sehingga implementasinya dapat terlaksana dengan baik.

Ia menjelaskan, dengan dana Otsus yang mencapai Rp62 Triliun, seharusnya dapat mensejahterahkan rakyat Papua. Apalagi hampir 95% jabatan diduduki oleh putra daerah.

“Dana begitu besar di kucurkan, sementara sebagaian besar kepala daerah OAP, tapi Papua belum maju juga sampai sekarang. Ada apa? ayolah kita jujur,” ungkap Frans Maniagasi.

Sementara itu, salah seorang kepala suku di Kota Jayapura, Gerson Yulianus Hassor menilai stigma yang dibangun oleh sekelompok orang yang menolak perpanjangan Otsus Jilid II sangat keliru. Mengingat sejauh ini Otsus yang diberikan sangat membantu proges pembangunan di segala bidang di Papua. “Mereka itu keliru, Otsus selama ini tidak gagal. Otsus sangat berguna bagi masyarakat Papua,” kata Gerson, Minggu (09/08/20).

Menurutnya Otsus selamat ini sudah cukup membawa perubahan besar bagi kesejahteraan masyarakat di Tanah Papua. Namun yang harus menjadi catatan penting yakni Otsus yang berjalan selama ini harus dievaluasi agar lebih optimal.

“Kita bangga pemerintah pusat memberikan otsus bagi orang Papua, bukan hanya uang yang diberikan pemerintah pusat kepada Papua, melainkan sebuah kewenangan yang saat ini telah di tetapkan oleh pemerintah bagi orang asli Papua dari berbagai sektor,” tegasnya seraya menduga adanya oknum yang memanfaatkan masyakat untuk menyampaikan penolakan terhadap Otsus Jilid II.

“Kalau tidak ada Otsus mau jadi apa..? Banyak anak Papua yang sekolah gratis, hingga ke luar negeri bahkan kuliah menggunakan dana Otsus di luar Papua,” cetusnya.

Sementara itu, salah satu tokoh Pemuda Papua, Tanus Komba, meminta kepada segelintir orang yang menolak Ostsu Jilid II untuk harus paham dengan baik apa yang dilontarkan. Mengingat Otsus merupakan satu kunci dalam pembangunan Papua di segala sektor.

“Bagaimanapun juga, dana Otsus telah mengangkat dan memajukan pembangunan di Papua di segala sektor baik kesehatan, pendidikan, infrastruktur serta ekonomi, sehingga kami mendukung keberlanjutan Otsus di Papua, apalagi tidak ada aturan Otsus akan berakhir di tahun 2021 berdasarkan referensi yang di dapatkan. Otsus yang di berikan pemerintah pusat bagi Papua merupakan satu cara keseriusan dan kepedulian negara bagi masyarakat Papua,” tegas Tanus Komba.

Sedangkan, Ir. Hengky Jokhu yang juga Ketua LSM Papua Bangkit mengatakan, masyarakat tidak usah ikut campur, membahas evaluasi maupun perpanjangan Otonomi Khusus (Otsus), karena hal tersebut merupakan ranah Pemerintah, akademisi serta pihak-pihak yang berkait langsung dengan Otsus itu sendiri. Substansi persoalan utama di Papua bukanlah Otsus, namun bagaimana pemerintah dan masyarakat mengejar ketertinggalan, agar dapat berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan daerah lain di Indonesia. Cara mendukung pembangunan di Papua, salah satunya dengan membangkitkan SDM yang unggul. Hal itulah, yang bisa membuat Papua lebih mandiri, dan tentunya didukung oleh pemerintah daerah, tokoh adat dan TNI/Polri yang ada di Provinsi Papua.

Sebelumnya, Menkumham, Yasonna Laoly mengatakan Prolegnas prioritas tahun 2020 terdapat 13 RUU, yang menjadi tanggung jawab pemerintah, untuk disiapkan naskah akademik dan dilanjutkan pembahasannya. Dari 13 RUU tersebut, salah satunya adalah RUU Otonomi Khusus Papua.

Beberapa anggota DPR RI yang ditemui oleh penulis juga menyatakan bahwa mereka sepakat bahwa revisi UU Otsus Papua fokus kepada pasal 34 soal dana Otsus dan pasal 76 soal pemekaran wilayah, sedangkan masalah pembentukan Parpol lokal, penyelesaian masalah HAM masa lalu, termasuk pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) tidak diperlukan saat ini, bahkan terkait pemekaran wilayah sebenarnya mereka juga menilai Presiden sebagai Kepala Negara memiliki kewenangan untuk memekarkan wilayah Papua dan Papua Barat atas pertimbangan strategis tertentu, sebagai wujud kehadiran negara di Papua. Kita semua sepakat bahwa Indonesia dan Papua untuk semua, semua untuk Indonesia dan Papua. Dirgahayu negeriku. Jayalah selalu.

*) Penulis adalah pemerhati masalah Papua.

Disclaimer : Artikel ini menjadi tanggung jawab penulis. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai aturan pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis dan Redaksi akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang.