SIAPA KELOMPOK BERADA DI BELAKANG PENOLAKAN OMNIBUS LAW?

Berita Hukum

Oleh : Robert Masdarsada Pramono

Jayakartapos, Sebanyak kurang lebih 100 orang massa yang menurut pengakuan salah seorang diantaranya mereka berasal dari Tangerang, Depok, Bogor dan Jakarta Barat berunjuk rasa menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja, dengan alasan RUU Cipta Kerja menjadikan generasi bangsa menjadi budak di negeri sendiri; Omnibus Law adalah produk hukum yang membuat nasib pekerja semakin kelam.

Dalam orasinya, orator mereka menekankan bahwa aksi mereka untuk mengawali perjuangan menolak Omnibus Law, karena dengan melakukan aksi unjuk rasa maka aspirasi mereka akan didengar dan mereka akan melakukan perlawanan untuk mendesak pemerintah mencabut dan membatalkan Omnibus Law. Pertanyaannya siapa yang mendengar suara mereka? Foreign stooge atau foreign proxy-war? Tentunya mereka juga memahami lingkungan strategis dibalik penolakan Omnibus Law ini.

Sementara itu, perjalanan pergerakan kelompok yang menolak Omnibus Law dengan mereka “walk out” atau keluar dari tim teknis yang membahas RUU Omnibus Law Cipta Kerja khususnya cluster ketenagakerjaan. Sikap penolakan ini disebabkan karena mereka menilai bahwa RUU Omnibus Law Cipta Kerja merupakan produk kapitalis, sehingga harus ditolak.

Kelompok yang menolak Omnibus Law juga didasarkan pandangan bahwa RUU Omnibus Law cocok di negara yang menganut sistem hukum anglo saxon, sedangkan Indonesia menganut sistem hukum Eropa Continental sehingga tidak cocok.

Sementara itu, kelompok resisten terhadap Omnibus Law juga memiliki argumentasi yang menggambarkan ideologi perjuangan mereka kurang sesuai dengan ideologi negara seperti menuding Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang sejatinya hanya memberikan pelayanan kepada borjuasi komperador dan tuan tanah sebagai agen kapitalis asing di dalam negeri untuk menjalankan ekspor kapital serta menjadikan Indonesia negeri terbelakang, bergantung dan dipaksa mengemis dengan hutang dan Investasi serta menjadi pasar bagi produk-produk imperialisme, sehingga Omnibus Law harus ditolak. Mereka juga mendesak agar pemerintah segera menjalankan land reform sejati dan industrialisasi nasional sebagai syarat Indonesia untuk berdaulat secara ekonomi dan politik terlepas dari utang dan invetasi dalam membangun negeri.

loading...

Penulis sangat menyakini bahwa elemen masyarakat yang menolak Omnibus Law mungkin kurang mendalami sisi positif Omnibus Law, karena mereka memiliki “hidden notion and agenda” untuk menolaknya.

Bukan rahasia umum bahwa dari pilihan bahasa yang digunakan seperti borjuasi komprador, imperialisme dan land reform atau reformasi agrarian termasuk menilai Omnibus Law sebagai produk kapitalis jelas menunjukkan ideologi perjuangan tertentu.

Kalau penulis menyakini bahwa Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja merupakan strategi yang paling mungkin diambil untuk menyelesaikan masalah ekonomi yang muncul karena pandemi Covid-19. Disamping itu, pemerintah perlu membuat Omnibus Law karena ingin mendatangkan banyak investor yang masih berniat berusaha di Indonesia jika keruwetan perundangan dibenahi. Logikanya jika investasi masuk, maka pengangguran akan terserap.

Tidak hanya itu saja, Omnibus Law adalah langkah untuk mempersiapkan agar bonus demografi di Indonesia bukanlah bencana masa depan, melainkan sangat bermanfaat bagi negara yang plural seperti Indonesia ini. Semoga.

*) Pendukung Jokowi dan pendukung pemerintah.

Disclaimer : Artikel ini menjadi tanggung jawab penulis. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai aturan pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis dan Redaksi akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang.