SIAPA YANG MENERKAM ASIA TENGGARA

Berita Global
Foto: Andi Naja FP Paraga (Penulis)

oleh : Andi Naja FP Paraga

Jayakartapos, ‘Adalah tidak benar apabila dikatakan Jawa menjajah Papua, Jakarta menjajah Papua. Kondisi sekarang ini setelah Kematian Sukarno kita memang dijajah. Jangan sampai nanti Papua lepas generasi muda sudah kehilangan modal utamanya. Amerika Serikat sudah melihat kecendrungan anak anak muda Indonesia sekarang lebih ke arah Sosialisme mereka gandrung dengan Hugo Chavez,Erick Morales atau Ahmadinejad.

Kalimat diatas merupakan pernyataan Pengamat Militer Connie Rahakundini bahwa setelah Libya target AS berikutnya adalah Papua (27 Mei 2011). Statemen Connie bukan tanpa dasar (TVOne 26/03/2011). Adanya informasi Papua menjadi target selanjutnya sudah beredar dikalangan intelijen bahkan sumber sumber yang bisa dipercaya mengungkap terdapat usaha intensif Partai Demokrat AS kepada Organisasi Papua Merdeka(OPM) untuk membantu kearah Kemerdekaan secara bertahap.

Ia memberi analogi kasus Libya yang mirip lepasnya Timor Timur dulu. Ya melalui dalih hak azasi manusia(HAM) dan Demokratisasi. Lalu Australia,AS dan Perserikatan Bangsa Bangsa(PBB) pun menekan Pemerintahan BJ Habibie. Padahal minyak di celah Timur merupakan tujuan dan kini tengah digarap Australia. Begitupula Libya kembali alasan HAM dan Demokratisasi mengemuka kemudian Amerika Serikat dan NATO menyerang Pemerintahan Muammar Khadafi sedang ujungnya ingin menguasai minyak Libya. Agaknya Pernyataan Almarhum KH Hasyim Muzadi semakin mempereba keyakinan Connie yg pernah mengatakan: ‘NKRI diujung tanduk karena sparatisme Papua sebenarnya bukan mainan rakyat Papua tetapi mainan asing dengan konspirasi sangat rapi”(RIMANEWS,5/12/2011).

Perkembangan ini tentu saja cukup memprihatinkan. Sejak 1967 saat Suharto mengambil alih pemerintahan. Freeport yang semasa era Bung Karno sepenuhnya dalam pengawasan skema nasionalisasi perusahan perusahaan asing ternyata kembali dikuasai oleh para pengendali korporasi korporasi tambang Amerika Serikat yang bertumpuh pada Dinasti Rockefeler. Dengan dikuasainya saham Freeport sebesar 90%. Dengan demikian Papua praktis telah dalam cengkeraman asing setidaknya di Sektor Ekonomi Strategis Indonesia. Ketika penjajahan di ranah ekonomi dan salah satu sektor strategi bangsa tentunya masuk akal jika penguasaan teritorial menjadi sasaran strategis berikutnya untuk dikuasai oleh para perancang kebijakan strategis Keamanan Nasional Washington.

No Free Lunch tak ada makan siang gratis di Barat. Karena itu pernyataan para nara sumber diatas bisa dibaca sebagai mewakili sekaligus memberi gambaran bahwa terdapat anasir internal yang didukung asing berupaya melepaskan diri dari NKRI. Ini bukan sekedar rumor bahkan tanda tanda jelas. Pola yang ditetapkan identik dengan beberapa peristiwa sebelumnya di berbagai belahan dunia selalu Isu HAM dihembuskan,Freedom,demokratisasi,kemiskinan dan lain sebagainya berujung pada pemisahan wilayah via referendum. Paket awal lazimnya via isu isu aktual yang diangkat oleh segelintir orang(Komperador)lokal yang telah tergadai jiwan Nasionalismenya atau melalui organisasi massa setempat dan terutama LSM yang nge-link ke LSM Asing dengan promosi media massa secara gencar.

Masih ingat majalah berbahasa inggris Far Eastern Economic Review dalam terbitan pada Tahun 2002 bertajuk Wrong Target majalah ini menulis :’ Kampanye Amerika Serikat sehubungan dengan terorisme di Asia Tenggara sungguh tidak masuk akal. Beberapa kalangan berspekulasi kemungkinan adanya motif lain. Mereka mencurigai Amerika Serikat menghendaki pemulihan kembali rancangan kaki strategisnya setelah terusir dari pangkalan pangkalan mereka di Filipina dalam dasawarsa yang lalu. Sinyalemen Majalah tersebut dilansir pada saat maraknya isu War and Terror yang dilancarkan Presiden George W Bush beberapa tahun lalu nampaknya punya alasan cukup kuat. Percaya atau tidak majalah tersebut sudah tidak beredar hingga saat ini.

Jika kita menelusuri dokumen dokumen lama terkait dengan beberapa rekomendasi para perumus kebijakan luar negeri Amerika Serikat sejak 2002 dari penelusuran Tim Riset Global Future Institute,Asia Tenggara nampaknya menjadi fokus utama kajian kajian dan rekomendasi pata perumus kebijakan luar negeri Washington
. Sebuah laporan utama yang dikeluarkan Council of Foreign Relations pada Mei 2001 saat setengah tahun sebelum peristiwa Bom Bali 12 Oktober 2002 menulis:’ Waktunya tepat sekali bagi pemerintah anda untuk memfokuskan perhatian terhadap suatu kawasan yang selama ini acapkali terabaikan dari perhatian kita yang akibatnya selalu menimbulkan bencana bagi kita’. Laporan CFR ini ditujukan kepada Presiden Bush Junior sebagai bahan bahan penyusunan arah kebijakan Stategis Gedung Putih terkait Asia Tenggara. Rekomendasi ini tentu saja punya implikasi yang cukup serius mengingat CFR dalam menyusun laporan dan rekomendasi kebijakan luar negeri selalu melibatkan keikutsertaan kelompok akademis dari berbagai universitas terkemuka,eksekutif korporasi,kalangan sektor perbankan,profesional seperti komunitas pengacara dan bahkan dari kalangan pelaku media massa baik cetak maupun elektronik. Praktis melalui CFR inilah seluruh Aspirasi Para Stakeholder atau pemangku kepentingan kebijakan luar negeri AS duduk dalam satu meja merumuskan arah kebijakan luar negeri AS.

Rasanya Analisa ini cukup menjadi pengantar bagi para pegiat Elemen apapun termasuk Serikat Buruh/Serikat Pekerja di Indonesia. Pentingnya mengetahui kebijakan luar negeri negara besar seperti AS mengingat setiap kebijakannya tidak hanya berarah kepada Penguasaan Ekonomi tapi sekaligus teritorial suatu bangsa. Mungkinkah kini mereka lebih fokus ke Asia Tenggara Pasca Puluhan Tahun memeras Timur Tengah dengan keseriusan tanpa main main. Tentu bukan cuma AS yang menarik untuk dianalisa tetapi juga Republik Rakyat Tiongkok (RRT) tapi sebaiknya pada tulisan berikutnya. Tapi setidaknya kita sudah memiliki alasan mengapa AS kita sebut sebagai Aktor Pertama penguasaan terhadap Asia Tenggara sebelum kita memastikan yang lainnya. (ANFPP 100520)