SUDAN AKHIRI 30 TAHUN PEMERINTAHAN ISLAM, MULAI PISAHKAN URUSAN AGAMA DAN NEGARA

Berita Global

Jayakartapos, Pemerintah Sudan sepakat mengakhiri pemerintahan Islam negaranya yang sudah berjalan 30 tahun.

Akhir 30 tahun pemerintahan Islam di Sudan ini ditandai dengan penandatanganan deklarasi oleh Perdana Menteri Sudan Abdalla Hamdok dan Ketua Kelompok Pemberontak Pembela Kebebasan Warga Sudan Utara Abdel Azis al-Hilu.

Penandatanganan ini sendiri dilakukan keduanya di Ibu Kota Etiopia, Adis Ababa, Kamis 4 September 2020 lalu.

“Sudan akan menjadi negara demokratis yang mana semua hak warga negara akan diabadikan, konstitusi didasari dengan prinsip perbedaan urusan agama dan negara,” begitu isi dokumen yang ditandatangi keduanya, dikutip dari Bloomberg.

Diketahui, perjanjian ini muncul setelah pemerintah Sudan menyatakan damai dengan kelompok pemberontak dalam waktu kurang dari seminggu.

Perjanjian perdamaian ini juga menandai harapan baru warga Sudan akan berakhirnya perang sipil yang terjadi di kawasan Darfur dan wilayah Sudan lain yang sempat dipimpin oleh diktaktor Omar al-Bashir.

Kesepakatan menghilangkan Pemerintahan Islam ini muncul karena Kelompok Pemberontak Kebebasan Warga Sudan Utara enggan berdamai jika tak ada jaminan berdirinya negara bersistem sekuler.

Sudan memang tengah bangkit dari isolasi dari negara-negara internasinal yang muncul akibat kepemimpinan Bashir yang dimulai pada tahun 1989.

Selama kepemimpinannya, Bashir dikenal sebagai orang yang berusaha membuat sudan dikenal sebagai ‘Garda Terdepan Negara Islam’ dengan menerapkan interpretasi hukum-hukum garis keras.

Amerika Serikat (AS) pun sempat melabeli Sudan sebagai negara yang mensponsori terorisme pada tahun 1993, dan kemudian menjatuhkan sanksi ke Sudan pada tahun 2017.(PikiranRakyat)

Sumber: Bloomberg