TIMBOEL SIREGAR : BURUH DAN MAHASISWA SERTA AKADEMISI SALING BAHU MEMBAHU MENCEGAH DISAHKANNYA UU CIPTAKER

Berita Kabar Buruh Nasional
Foto: Sekjen OPSI Timboel Siregar

Jayakartapos-Jakarta, Elemen buruh dan mahasiswa serta akademisi saling bahu membahu untuk mengkritisi RUU Cipta Kerja. Kesepakatan yang dibangun adalah mengacu pada kepentingan rakyat Indonesia. Semua upaya dilakukan untuk mencegah disyahkannya UU Cipta Kerja.

Demikian dikemukakan Timboel Siregar kepada Redaksi di Jakarta (13/6/2020). Berikut petikan wawancara dengan Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI, red).

Pertanyaan : Baleg DPR RI masih intens membahas RUU Ciptaker Omnibus Law, bahkan sudah menjadwalkan akan diselesaikan pada 29 Juli 2020. Bagaimana respons dan rencana elemen buruh dan mahasiswa menyikapi masalah ini?

Jawaban : Rencana Pemerintah dan DPR untuk “memaksakan” kehadiran RUU Cipta Kerja menjadi UU Cipta Kerja merupakan hal yang harus terus dikritisi. RUU ini sejak proses pembuatannya sudah cacat karena tidak mengikuti ketentuan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembuatan Peraturan perundangan. Masyarakat tidak dilibatkan, padahal Pasal 96 UU No. 12 tahun 2011 mensyaratkan adanya keterlibatan masyarakat.

Pelibatan masyarakat baru dilakukan setelah draft berada di DPR, dan itu pun pelibatannya tidak maksimal karena masih dalam masa pandemi Covid-19. Oleh karenanya, bila pemerintah dan DPR menjadwalkan pembahasan selesai di 29 Juli 2020 maka akan dipastikan UU Cipta Kerja yang akan disyahkan nantinya akan sangat ditentang oleh masyarakat, dan berpotensi akan menimbulkan demo-demo menolaknya. Belum lagi nanti di-Judicial Review ke MK. Buruh dan mahasiswa akan turun ke jalan bila RUU ini dipaksakan, dan siap menjudicial review ke MK. Pemerintah dan DPR harus membahas ini dengan hati2 dan panjangkan waktu pembahasan hingga ke daerah-daerah, sehingga pasal 96 UU No. 12 Tahun 2011 benar-benar berjalan sehingga UU yang dibuat berkualitas dengan menjawab kebutuhan masyarakat. Jangan dipatok hingga 29 Juli 2020.

Pertanyaan : Apa dampak negatif RUU Omnibus Law terhadap perlindungan dan rasa keadilan bagi kaum buruh yang “terpinggirkan”?

Jawaban : Kalau membaca draft RUU Cipta Kerja maka dapat dipastikan darft tersebut sangat merugikan buruh. Sistem kerja Outsourcing dan Perjanjian kontrak kerja dibuka tanpa syarat-syarat, kompensasi PHK diturunkan, PHK dipermudah, Upah minimum kabupaten/Kota dan sectoral dihapus, dsb sehingga dipastikan semua buruh dan SP SB akan menolak isi RUU tersebut. Kalau RUU tersebut disyahkan menjadi UU dengan isi seperti itu maka pekerja akan mudah di PHK, dengan mudah di PHK maka pengangguran akan semakin besar, dan akhirnya meningkatkan kemiskinan. Dengan kemiskinan yang besar maka daya beli akan merosot dan proses penyediaan barang dan jasa akan melesu karena permintaan akan berkurang dengan adanya penurunan daya beli. Akhirnya Pertumbuhan ekonomi akan merosot. Hak konstitusional bekerja yang diamanatkan UUD bagi seluruh rakyat hanya akan menjadi slogan saja karena rakyat akan sulit untuk tetap bekrja, bila UU Cipta Kerja disyahkan. Daya beli pekerja akan menurun karena upah hanya mengacu pada Upah Minimum Propinsi yang dipastikan akan lebih rendah dari Upah minimum Kabupaten/Kota dan sectoral, sementara pekerja akan terus dibayangi oleh inflasi.

Pertanyaan : Dalam Pasal 26A (2) RUU Ciptaker di mana terdapat kalimat ‘penanaman modal asing harus mengutamakan kepentingan nasional’. Ada tanggapan?

Jawaban : Menurut saya kepentingan nasional itu dimaknai sebagai kepentingan rakyat, bukan kepentingan pemegang modal. Investasi memang dibutuhkan tetapi harus ada rambu-rambu yang akan memastikan hak-hak rakyat tidak dilanggar oleh kepentingan modal. Jadi memaknai kepentingan nasional adalah memastikan UU Cipta Kerja itu untuk rakyat, bukan memberi karpet merah untuk pemodal.sehingga berpotensi melanggar hak rakyat atas pekrjaan dan penghidupan yang layak, hak tumbuh kembang, dan hak-hak konstitusional lainnya.

Pertanyaan : Segala perizinan yang semula diterbitkan oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota, semuanya dialihkan kepada pemerintah pusat dalam RUU Ciptaker Omnibus Law. Beberapa poin penting dalam Undang-Undang yang dibuat oleh DPR RI, semua diubah menjadi Peraturan Pemerintah. Ada tanggapan?

Jawaban : Terkait dengan perizinan memang dibutuhkan proses perizinan yang tidak berbelit belit. Dengan perizinan yang cepat dan sederhana dengan tetap merujuk pada kehati-hatian maka akan menurunkan tingkat korupsi dan pungli atau biaya ilegal, sehingga bisa menurunkan biaya produksi dan membuat harga barang dan jasa lebih berkompetisi, tidak mahal. Dengan biaya yang terkontrol tersebut maka biaya2 ilegal tersebut akan bisa dialihkan kepada kesejahteraan buruh dan untuk meningkatkan investasi untuk pembukaan lapangan kerja. Jadi kalau pun ada sentralisasi perijinan, ya baik juga untuk mencegah adanya pungli dan korupsi sehingga menimbulkan biaya tinggi. Tetapi memang perijinan tersebut harus transparan sehingga publik bisa mengakses dengan mudah.

Pertanyaan : Banyak DIM (Daftar Isian Masalah) di Omnibus Law yang dinilai kurang memperhatikan UU yang pernah dibatalkan Mahkamah Konstitusi?

Jawaban : Iya benar, saya pun menilai Draft RUU Ini meang tidak memperhatikan pasal-pasal yang pernah direvisi atau pun dibatalkan MA. Untuk klaster ketenagakerjaan, MK sudah merevisi Pasal 64 – 66 ttg Outsourcing, Pasal 164 ayat (3) tentang PHK karena efisiensi, dsb yang mana RUU Cipta kerja akan mengatur lagi tentang pasal2 tersebut. Seharusnya Pemerintah dan DPR membaca ulang pertimbangan hukum dan putusan MK terhadap semua pasal yang akan diatur lagi di RUU ini. Bila Pemerintah dan DPR tidak mempertimbangkan putusan MK maka ketika di JR ke MK, maka MK akan memutus hal yang sama dengan sumber hukum jurisprudensi.

Pertanyaan : Banyak pakar menilai pasal 170 dalam omnibus law dinilai membuat kekuasaan Presiden semakin eksesif/berlebihan?

Jawaban : Saya kira Pasal 170 adalah sebuah penyelundupan hukum, dan itu sangat tidak tepat. Membaca UU No. 12 Tahun 2011 maka sudah sangat jelas ketentuan UU tidak boleh diubah oleh PP maupun regulasi operasional lainnya. Seharusnya DPR tersinggung dengan pasal 170 tersebut karena produk DPR dan Pemrintah bisa dengan seenaknya diubah oleh Pemerintah eksekutif. Pasal 170 merupakan bukti bahwa Pemerintah sembarangan membuat draft RUU Cipta kerja, yaitu dengan tidak memiliki kajian akademis yang berkualitas, Saya kira Pemerimtah harus meminta maaf atas munculnya Pasal 170 ini karena sudah tidak sesuai Ketentuan UU No. 12 Tahun 2011 (Red/Wijaya)