TIMBOEL SIREGAR: DALAM DRAFT KLASTER KETENAGAKERJAAN, SANKSI PIDANA DIHAPUS

Berita Hukum

Jayakartapos, Sanksi pidana dalam draft klaster ketenagakerjaan jelas-jelas dihapus, bukan disederhanakan. Ini yang harus jujur disampaikan pemerintah dan Baleg DPR. Sanksi pidana itu diterapkan bagi pelanggaran yang terkait hak asasi manusia seperti mendapatkan upah layak, hak atas K3, hak atas bekerja dan sebagainya. Jadi tidak tepat bila sanksi pidana dihapuskan di klaster ketenagakerjaan.

Demikian dikemukakan Timboel Siregar kepada Redaksi di Jakarta seraya menambahkan, kewenangan daerah tentang investasi memang sebaiknya perijinan diperjelas antara kewenangan pusat dan daerah sehingga pembagian kewenangan jelas. Bukan malah disebutkan tentang kewenangan akan diambil pusat bila dinilai daerah tidak mampu.

“Ini akan menyebabkan perselisihan pusat dan daerah. RUU cipta kerja jangan cepat-cepat disyahkan, ajak rakyat bicara biar RUU ini berkualitas dan tidak mudah dibatalkan MK. Bila pemerintah dan DPR memaksakan mempercepat pembahasan ruu ini maka akan ada perlawanan massif dari seluruh stakeholder khususnya elemen buruh,” ujar Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI, red) ini.

Menurut Timboel, RUU ini dirancang sebelum resesi dan memang dirancang dalam kondisi normal, sehingga justru dalam kondisi resesi seperti ini tidak tepat bila RUU ini dipaksakan disyahkan. Investor mana yang akan datang dan berinvestasi dalam kondisi resesi dunia seperti saat ini.

“Ini resesi dunia sehingga investasi tidak akan baik, sekalipun diberikan pasal-pasal yang ada di RUU cipta kerja. Dalam kondisi resesi ini sebaiknya pemerintah membereskan fundamental ekonomi kita yaitu meningkatkan konsumsi masyarakat dan menggerakkan UMKM, sehingga pertumbuhan ekonomi di 2020 menjadi positif dan 2021 lebih baik lagi,” urainya (Red/Wijaya).