TIMBOEL SIREGAR: DIM RUU CIPTA KERJA TIDAK DIPERSIAPKAN DENGAN BAIK

Berita Hukum

Jayakartapos-Jakarta. Dalam pembahasan RUU Cipta Kerja di Baleg DPR RI, masih banyak DIM (daftar isian masalah) dari pasal-pasal yang dibahas Ketika gagal diselesaikan pembahasannya diputuskan menggunakan pasal-pasal yang eksisting (UU sebelumnya). Menurut Timboel Siregar, hal ini merupakan bukti bahwa DIM di RUU Cipta Kerja tidak dipersiapkan dengan baik, dan tidak dikomunikasikan dan disosialisasikan sehingga Pemerintah dan DPR tidak memiliki alternative jalan keluar, selain kembali ke pasal eksisting. Saya menilai hakekat sebuah UU adalah satu kesatuan, sehingga mekanismen Omnibus Law yang merevisi pasal per pasal saja akan mengalami masalah dengan pasal-pasal lainnya. Saya kira proses ini dikaji ulang. Berikut petikan wawancara dengan Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI, red) ini di Jakarta melalui media Whatsapp.

RUU Cipta Kerja dinilai bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, karena Negara telah melepaskan tanggung jawabnya dalam memberikan dan menjamin terlaksananya hak-hak konstitusional rakyat. Bagaimana respons Anda?
Jawaban: Ya kalau membaca isinya saya menilai memang RUU Cipta kerja ini memang proses meliberalisasi seluruh proses sehingga peran pemerintah menjadi minim, namun dari sisi penegakkan hukum Pemerintah menjadi penjaga keberlangsungan RUU Cipat Kerja tersebut. RUU Cipta Kerja tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Bagaimana nilai-nilai Kemanusiaan yang adil dan beradab bisa berjalan sementara hak-hak dasar masyarakat yaitu mendapatkan pekerjaan dan upah layak diminimalisir di RUU Cipta kerja, dan sebagainya.

Dalam RUU Ciptaker juga dibahas pembatasan frekuensi terhadap industri penyiaran harus diperhatikan dlm RUU Ciptaker, namun tidak bisa dipungkiri bahwa masih banyak masyarakat Indonesia yang menggunakan TV tabung? Ada komentar?

Jawaban: Ini juga bukti bahwa Pemerintah tidak melihat kondisi masyarakat secara riil sehingga bila pembatasan frekuensi dilakukan maka masyarakat pengguna tv tabung akan menjadi korban lagi. Saya kira pemerintah tidak boleh bersikap memaksakan. Lihat kondisi di masyarakat. Bukankah dalam proses pembentukan UU harus melihat aspek sosiologis yaitu konteks kemasyarakatan yang ada saat ini.

Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) tergabung dalam GEBRAK (Gerakan Buruh Bersama Rakyat) akan terus bersuara dan melakukan aksi dalam menolak pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja pada 24 September 2020? Ada komentar?

Jawaban : Saya kira Pemerintah harus mendengar suara masyarakat yg diwakili oleh LSM atau NGO, ajak dialog dan komunikasikan dengan baik atas pasal-pasal tersebut, jangan memaksakan pasal-pasal di RUU Cipta Kerja untuk disyahkan. Saya mendukung KPA dan GEBRAK dalam membantu masyarakat.

Menurut Anda, ditengah pro kontra Omnibus Law, ada dua cara legal yang dapat ditempuh untuk merefleksikannya yaitu menggugat ke Mahkamah Konstitusi atau melakukan aksi-aksi unjuk rasa, kira-kira cara apa yang akan paling banyak ditempuh serta alasannya?

Jawaban : Saya kira proses penolakan harus terus terorganisir, dan oleh karenanya seluruh elemen masyarakat bersatu menolak RUU ini dengan merencanakan seluruh proses, dari proses memberikan masukan atau usulan, demo, kampanye internasional hingga melakukan judicial review ke MK nantinya. Semuanya harus ditempuh secara profesional dan terencana (Red/Wijaya).