TIMBOEL SIREGAR : OPSI MENOLAK OMNIBUS LAW, NAMUN UNTUK UNJUK RASA AWAL AGUSTUS, MASIH DIRAPATKAN

Berita Hukum

Stramed, Menurut rencana, awal Agustus 2020 sejumlah elemen buruh akan mengadakan unjuk rasa di Jakarta dan 15 provinsi lainnya menolak Omnibus Law. Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI, red) menegaskan, pada intinya kami menolak RUU Cipta Kerja ini. Namun untuk demo awal Agustus ini kami masih mendiskusikannya mengingat pandemic Covid 19 di Jakarta dan kota-kota besar lainnya terus meningkat. Keputusan untuk ikut atau tidak akan ditentukan oleh rapat afiliasi OPSI. Demikian dikemukakan Timboel Siregar, Sekjen OPSI kepada Redaksi di Jakarta. Berikut petikan wawancaranya :

Jika Omnibus Law tetap disahkan, apakah ada rencana melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi? Atau menggunakan cara perlawanan lainnya?

Jawaban : Ya rencananya akan melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Cara perlawanan lainnya adalah membawa ke sidang ILO yang tiap tahun diselenggarakan di Jenewa Swiss.

Menurut Anda, apa sisi positif dari Omnibus Law?

Jawaban : Seperti yang saya sampaikan di atas bahwa semangat RUU Cipta Kerja adalah untuk membuka lapangan kerja dan memangkas perijinan investasi. Namun proses pembuatan draft RUU tersebut tidak terbuka sehingga pasal-pasal yang ada di DPR saat ini sangat merugikan SP (serikat pekerja) SB (serikat buruh) dan masyarakat luas.

Beberapa elemen buruh, mahasiswa dan civil society melakukan aksi unjuk rasa menyoroti Omnibus Law, apakah memberikan efek positif bagi upaya menolak Omnibus Law?

Jawaban : Tentunya aksi penolakan terhadap RUU ini oleh SP SB, mahasiswa dan civil society lainnya akan mempengaruhi proses pembahasan di DPR nanti, tentunya bila SP SB, mahasiswa dan Civil Society lainnya bersatu menolak RUU Ini. Tentunya tidak hanya bersatu tetapi bagaimana SP SB, mahasiswa dan Civil Society juga mempengaruhi public melalui media massa dan medsos kalau RUU Cipta Kerja akan merugikan seluruh rakyat Indonesia.

Bagaimana jika ternyata RUU Ciptaker tetap disahkan, apa bentuk respons dari elemen mahasiswa dan buruh?

Jawaban : Kalau RUU Cipta Kerja tetap disyahkan maka SP SB akan melakukan judicial review UU Cipta Kerja tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK) dengan mengajukan dalil-dalil hukum berdasarkan putusan-putusan MK. Seperti kita ketahui bahwa sudah banyak pasal di UU No. 13 Tahun 2003 yang sudah di judicial review ke MK, yang terkait dengan pasal-pasal di RUU Cipta Kerja seperti pasal 66 tentang outsourcing, pasal 90 tentang UM, Pasal 59 tentang PKWT dan sebagainya (Red/Wijaya).