TIMBOEL SIREGAR: UNJUK RASA MASIH EFEKTIF MENYUARAKAN PENOLAKAN OMNIBUS LAW

Berita Kabar Buruh Nasional

Jayakartapos-Jakarta. Aksi unjuk rasa masih efektif untuk menyuarakan penolakan kepada Omibus Law RUU Cipta Kerja. Ya tentunya Pemerintah harus mendengarkan suara rakyat, jangan mau menang sendiri. Ajak rakyat bicara dan sebaiknya di masa pandemi Covid-19 saat ini pembahasan RUU Cipta Kerja semua klaster ditinjau ulang, jangan dipaksakan untuk disahkan saat saat pandemi. Biarlah Pemerintah dan seluruh rakyat bersama-sama mengatasi masalah Covid19 ini dan masalah ekonomi yang dinyatakan oleh Menkeu Sri mulyani sudah resesi.

Demikian dikemukakan Timboel Siregar dalam wawancara via WA dengan Redaksi di Jakarta seraya menambahkan, kalau Pemerintah memaksakan RUU Cipta Kerja maka demo akan terus digelorakan rakyat, dan ini yang akan menjadi klaster Covid baru. Angka penyintas Covis akan terus meningkat karena Pemerintah egois. Pemerintah harus mendengar suara rakyat.

Berikut petikan wawancara selengkapnya dengan Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI, red) yang juga sering menulis artikel di berbagai media massa ini.

Pemerintah tetap akan mengesahkan Omnibus Law kemungkin pada Oktober 2020, bagaimana kira kira reaksi massa?

Jawaban : Pemaksaan Pemerintah atas pengesahan omnibus law akan memancing penolakan dan demo yang besar dari masyarakat. Suhu politik akan meningkat di tengah pandemic ini sehingga Pemerintah tidak bisa fokus menyelesaikan covid dan resesi. Semua akan semakin sulit. Sebaiknya Pemerintah menunda semua klaster di RUU Cipta Kerja.

Gugatan Surpres Omnibus Law ke PTUN diperkirakan akan ditolak, ada komentar?

Jawaban : Saya kira penolakan Hakim PTUN atas gugatan Surpres tersebut sudah bisa diprediksi. Namun penolakan tersebut tidak menyurutkan aksi penolakan RUU Cipta Kerja.

Bagaimana konsolidasi yang dilakukan elemen mahasiswa dan buruh, apa sudah dilaksanakan?

Jawaban : Serikat Pekerja dan Serikat Buruh dan mahasiswa serta Ormas keagamaan dan elemen masyarakat lainnya terus mengkonsolidasi diri untuk penolakan RUU Cipta Kerja. Kekuatan besar ini akan menjadi masalah bagi Pemerintah bila Pemerintah terus memaksakan diri mengesahkan RUU Cipta Kerja.

Aparat penegak hukum dikabarkan akan melakukan law enforcement terhadap kelompok manapun yang melakukan aksi menolak Omnibus Law di masa PSBB?

Jawaban : Ya, saya kira apparat keamanan akan melakukan hal tersebut. Namun saya kira aksi demo akan dilakukan sesuai dengan ketentuan UU No. 9 tahun 1998 dan juga menerapkan protokol kesehatan. Oleh karenanya tidak tepat bila dilarang oleh Pemerintah. Saya berharap semua peserta demo tetap satu komando menerapkan protokol kesehatan (Red/Wijaya).