TISNUR PRIYANTO: AKAN ADA UPAYA GAGALKAN OMNIBUS LAW

Berita Hukum

Jayakartapos-Jakarta. Dapat dipastikan akan ada upaya-upaya dari masyarakat untuk menggagalkan RUU Omnibus Law jika kandungan RUU tersebut banyak melanggar hak konstiusi masyarakat, dan akan lebih banyak yang melakukan penolakan dengan aksi-aksi daripada melakukan judicial review ke MK, ketiak upaya judicial review sama saja kita melawan negara, kecil kemungkinan akan menang, karena kita semua tahu bahwa narasi yang dibangun negara dalam menggolkan RUU tersebut adalah bagaimana agar dapat menarik banyak investasi masuk ke Indonesia jadi saya yakin 90% kita kesulitan memenangkan melalui upaya judicial review. Berikut petikan wawancara dengan Sekjen Federasi Serikat Buruh Garteks KSBSI ini di Jakarta.

Dalam pembahasan RUU Cipta Kerja di Baleg DPR RI, masih banyak DIM (daftar inventarisasi masalah) dari pasal-pasal yang dibahas Ketika gagal diselesaikan pembahasannya diputuskan menggunakan pasal-pasal yang eksisting (UU sebelumnya). Bagaimana respons Anda?

Jawaban : Ya dari awal sampai sekarang RUU Omnibus Law ini banyak pasal-pasal yang bermasalah, dikembalikannya pada pasal-pasal existing karena memang tidak ada pilihan lain, karena memang pemerintah tidak memiliki second opinion terhadap draft yang disampaikan ke DPR, sebenarnya jika pemerintah tidak mempertahankan ego nya, mereka dapat melihat draft dari serikat pekerja/serikat buruh yang sudah disampaikan ini bisa dijadikan sebagai second opinion bagi pemerintah, seperti kita ketahui ada beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang sudah menyusun draft tandingan (KSBSI, KSPN, KSPSI YORIS, SP BUN, KAHUTINDO, SARBUMUSI) sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap kesejahteraan buruh, pertanyaannya adalah apakah pemerintah mau menggunakannya sebagai second opinion? Alih-alih mengembalikan pasal-pasal yang bermasalah pada pasal-pasal existing? Pasal-pasal existing juga saya rasa tidak lebih baik implementasinya. Hal ini diperlukan sinergitas antara pemerintah, pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh dalam memperbaiki kondisi regulasi saat ini.

RUU Cipta Kerja dinilai bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, karena Negara telah melepaskan tanggung jawabnya dalam memberikan dan menjamin terlaksananya hak-hak konstitusional rakyat. Bagaimana respons Anda?

Jawaban : Dalam hal ini saya tidak akan membahas Klaster lainnya, tapi dalam Klaster ketenagakerjaan juga terdapat pasal-pasal yang melanggar konstitusi pertama tentang upah, jika benar UMK akan di hapus dan digantikan hanya UMP maka akan terjadi degradasi nilai upah yang sudah ada, terus bagaimana buruh dapat penghidupan yang layak sesuai dengan konstitusi kita?

Kedua, soal jaminan status kerja, dalam RUU Omnibus Law outsourcing dan kerja kontrak akan bebas ditempatkan dimana saja bahkan pada core business dan kontrak tidak ada batasannya, terus dari mana buruh dapat kepastian hukum akan pekerjaannya, padahal dalam konstitusi ada hak setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, juga dengan kontrak kerja tiada batasnya secara langsung akan menghilangkan hak pesangon buruh jika terjadi PHK. Dsb.

Dan hal ini dapat dikategorikan sebagai bentuk pelepasan tanggung jawab negara terhadap rakyatnya, negara ingin cuci tangan tidak peduli dengan keadaan rakyatnya. Rakyat dibiarkan tidak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak di negeri sendiri, negara membiarkan rakyatnya menjadi budak selamanya di negeri sendiri. Hanya karena alasan ingin menarik investasi. Dalih investasi membiarkan masuknya TKA tanpa ada pengawasan sekalipun. Sejatinya hadirnya TKA adalah untuk mentransformasikan teknologi dan skill tapi justru yang terjadi mereka mengambil peran pekerjaan yang seharusnya dapat dilakukan oleh buruh kita.

Dalam RUU Ciptaker juga dibahas pembatasan frekuensi terhadap industri penyiaran harus diperhatikan dlm RUU Ciptaker, namun tidak bisa dipungkiri bahwa masih banyak masyarakat Indonesia yang menggunakan TV tabung? Ada komentar?

Jawaban : Harus ada ketentuan mengenai penyelenggaraan penyiaran yang dilakukan dengan mengikuti perkembangan teknologi analog ke digital, karena berkaitan dengan efisiensi penggunaan spektrum frekuensi penyiaran, tapi juga soal Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP), yang dalam RUU Omnibus Law kandungan RUU tersebut dapat melemahkan IPP. Karena RUU Omnibus Law akan menghilangkan mekanisme yang ada di IPP, dikhawatirkan Lembaga Penyiaran tidak lagi berupaya untuk meningkatkan kualitas isi siarannya secara konsisten, karena IPP mewajibkan semua Lembaga Penyiaran untuk meningkatkan kualitas kinerjanya melalui mekanisme evaluasi KPI.

Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) tergabung dalam GEBRAK (Gerakan Buruh Bersama Rakyat) akan terus bersuara dan melakukan aksi dalam menolak pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja pada 24 September 2020? Ada komentar?

Jawaban : Berkaitan tanggal 24 September besok bertepatan dengan Hari Tani Nasional Gebrak memiliki agenda yang sangat bagus, karena banyak hal yang disikapi oleh mereka bukan hanya RUU Omnibus Law tapi juga adanya penolakan terhadap beberapa RUU yang saat ini sedang dibahas oleh DPR, seperti RKUHP, RUU pertanahan, RUU minerba dll. dinilai RUU tersebut akan sangat merugikan masyarakat. Juga ada agenda adanya desakan terhadap beberapa RUU untuk segera disahkan, seperti RUU PKS, RUU perlindungan pekerja rumah tangga. Kalau dilihat sangat menarik, kenapa setiap RUU yang isinya melindungi masyarakat sangat lambat sekali pengesahannya bahkan diindikasikan ada dugaan unsur kesengajaan untuk tidak disahkan, tapi jika RUU isinya banyak menguntungkan penguasa dan pemodal akan cepat sekali pembahasan dan pengesahan (Red/Wijaya).