TISNUR PRIYANTO: OMNIBUS LAW DIPAKSA DISAHKAN TANPA MENGINDAHKAN KEPENTINGAN RAKYAT, PERLAWANAN AKAN TERUS BERGELOMBANG

Berita Kabar Buruh Nasional

Jayakartapos-Jakarta. Jika memang RUU Omnibus Law dipaksakan untuk disahkan tanpa mengindahkan kepentingan rakyat, dapat dipastikan akan terus terjadi gelombang perlawanan yang sangat masif dari kelompok masyarakat, baik di daerah maupun di pusat, dan kami pun akan melakukan konsolidasi dengan berbagai elemen baik dari Serikat Buruh, mahasiswa, dan yang lainnya untuk menyusun perlawanan untuk “Membatalkan UU Omnibus Law”.

Demikian dikemukakan Tisnur Priyanto yang juga merupakan Sekjen Federasi Serikat Buruh Gapekteks KSBSI ini kepada Redaksi melalui Whatsapp. Berikut petikan wawancara lengkapnya.

GEBRAK, KPA dan elemen mahasiswa akan unjuk rasa menolak Omnibus Law pada 24 dan 25 September 2020 apakah efektif?

Jawaban : Dalam berjuang kita tidak dilihat apakah efektif atau tidak, tapi bagaimana kita melakukan perlawanan terus menerus terhadap kebijakan yang sangat merugikan masyarakat luas. Gerakan apapun bentuk perlawanan dari suatu kelompok setidaknya akan membuat warna dalam demokrasi bangsa ini, dan pemerintah harusnya dapat melihat bahwa kebijakan yang akan diambil sangat bermasalah.

Gugatan Surpres Omnibus Law ke PTUN diperkirakan akan ditolak, ada komentar?

Jawaban : Ya dari awal sudah diduga jika gugatan melawan negara sulit untuk dimenangkan, negara memiliki power, apalagi hal ini tentang program kejar tayang pemerintah yang hukumnya wajib harus di sukseskan (versi pemerintah), tapi sangat merugikan bagi banyak kalangan.

Bagaimana konsolidasi yang dilakukan elemen mahasiswa dan buruh, apa sudah dilaksanakan?

Jawaban : Sejauh ini saya lihat ada beberapa serikat yang sudah melakukan konsolidasi dengan mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya, dan itu harus dilakukan, melawan kebijakan salah jika berjuang mengedepankan ego kelompok tidak akan efektif, sudah seharusnya semua elemen masyarakat baik dari buruh, mahasiswa, tani, dll bersatu untuk melakukan gerakan bersama, karena dampak RUU Omnibus Law jika disahkan akan menimpa semua lapisan masyarakat.

Aparat penegak hukum dikabarkan akan melakukan law enforcement terhadap kelompok manapun yang melakukan aksi menolak Omnibus Law di masa PSBB?

Jawaban : Saya rasa selama aksi yang dilakukan tidak melanggar, tidak anarkis, tetap mematuhi protokol kesehatan, maka tidak ada alasan bagi aparat untuk melakukan law enforcement, karena ini negara demokrasi, setiap warga negara dilindungi haknya saat mengemukakan pendapat di muka umum, Hak ini sudah dilindungi dalam Konstitusi negara ini yaitu pasal 28 UUD 1945. Jadilah aparat penegak hukum yang independen, profesional dengan tetap menggunakan regulasi yang ada dalam menegakkan hukum, jangan jadi aparat titipan. Dan saya yakin Aparat keamanan kita sudah independen dan professional (Red/Wijaya).