TOLAK OMNIBUS LAW, LMND SURABAYA PASTIKAN AKSI 23 MARET

Berita Hukum
Foto: Sekretaris Wilayah LMND Jawa Timur, Farhan Dalimunthe, sumber foto: Yalpk.or.id

Jayakartapos, LMND menolak Omnibus Law karena pada prinsipnya, secara filosofis Omnibus Law itu memang kita butuhkan untuk merampaingkan hukum di Indonesia. Tapi kita melihat didalam paket RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja ini banyak masalah didalamnya. Dari segi penyusunannya kami merasa tidak demokratis, karena Cipta Lapangan Kerja berhubungan dengan tenaga kerja, tapi elemen tenaga kerja itu sendiri , seperti serikat-serikat pekerja itu tidak dilibatkan dalam penyusunannya, ujarSekretaris Wilayah LMND Jawa Timur, Farhan Dalimunthe beberapa waktu lalu kepada redaksi.

Menurutnya  DPR sendiri tidak tahu siapa penyusun dari RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja ini. Jadi ini sangat tidak demokratis, dan didalamnya kita lihat banyak hal-hal yang merugikan kaum pekerja, terkait pengupahan, terkait perempuan khususnya, terkait aspek lingkungannya.

Kami mengkaji paket Omnibus Law ini, seakan-akan hanya mempercepat investasi tapi rakyat dapat apa?  Melihat paket RUU yang muncul ini, kami dari LMND se-nasional menolak RUU ini, tegas Farhan.

Langkah LMND se-nasional, khususnya Surabaya, akan terus menggencarkan diskusi-diskusi, penyadaran-penyadaran massa hingga aksi. 23 Maret nanti.  Sejauh ini LMND Kota Surabaya melakukan komunikasi dengan elemne-elemen buruh dan mahasiswa, dan untuk parpol rasanya agak sulit melakukan komunikasi dengan mereka, karena 75 persen parpol di Parlemen mendukung Omnibus Law ini. Jadi agak sulit bagi kita untuk mendekat ke parpol-parpol itu, jadi kita lebih kepada gerakan rakyat saja, terang Sekretaris Wilayah ksekutif Kota Surabaya ini.

Tanggal 23 Maret nanti akan tetap melakukan aksi, dan di Surabaya kita aksi tolak Omnibus Law akan dipusatkan di Grahadi Surabaya. Kita tidak menolak untuk berkomunikasi dengan pihak Pemerintah, kita sangat terbuka dengan Pemerintah. Tapi harus ada kesepakatan dengan Pemerintah, bahwa hasil diskusi kita nanti tidak hanya sekedar formalitas, kita mau aspirasi-aspirasi yang terjalin ini juga bisa diimplementasikan di Pemerintahan.(Red)