TPN-OPM, ULMWP, KNPB DAN PENOLAK OTSUS PAPUA, SAYONARA YA

Berita Nasional

Oleh : Alexa Junita Lokbere

Jayakartapos, Kepala Kampung Babrongko Sentani Kabupaten Jayapura Provinsi Papua, Oorgenes Wally mengatakan, dana Otsus ini untuk masyarakat bawah, bukan untuk pejabat di atas. Ia mengatakan bahwa otsus diperuntukan bagi masyarakat kecil, atau khususnya masyarakat Papua. Sebab mereka membutuhkan dana Otsus ini. Oleh karena itu, kami minta dana Otsus ini agar dapat disalurkan dengan baik sehingga mereka yang ada di kampung-kampung maupun di Kota bisa merasakan wujud kabijakan yang selalu diharapkan tersebut. Sebagai Kepala Kampung bahwa Otsus tidak gagal tetapi belum menyentuh dengan baik kepada OAP, akibat dari penggunaan nggaran oleh Pemerintah yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Untuk itu diharapkan agar apabila Otsus dilanjutkan, Pemerintah harus mempunyai suatu rancangan yang dapat mengkhususkan Orang Asli Papua di semua bidang, tidak ada tawar menawar, sekolah, rumah sakit, infrastruktur perumahan, pemberdayaan ekonomi kerayatan dan lain sebagainya semua harus dikhususkan buat OAP itu baru bisa diukur tingkat keberhasilannya. “Evaluasi terhadap pelaksanaan Otsus Papua sangat diperlukan agar lebih efektif untuk menjawab aspirasi masyarakat. Kami mengharapkan Otsus tetap dilaksanakan sehingga dapat menyentuh mereka,” ujar Oorgenes Wally.

Sementara itu, Herman Yoku yang juga anggota Majelis Rakyat Papua mendukung perpanjangan pelaksanaan Otsus di Papua dengan pelaksanaan kegiatan yang jelas dan transparan serta diiringi pengawasan yang ketat. Herman mengimbau masyarakat untuk tidak terprovokasi dengan oknum- oknum yang menolak program pemerintah dalam hal ini terkait Otsus.

“Budaya damai selalu dapat dijaga bersama oleh masyarakat dan tidak mudah percaya atau terprovokasi oleh berita yang belum tentu kebenarannya dan menjadi hoax di tengah-tengah masyarakat yang nantinya dapat menimbulkan perpecahan diantara masyarakat,” pintanya.

Menurut Herman Yoku, dana Otsus telah banyak membantu masyarakat di Papua, walaupun tetap perlu di evaluasi kembali agar dana Otsus nantinya dapat tersalurkan kepada seluruh masyarakat, apalagi mengelola dana Otsus itu tidaklah mudah sebab salah dalam mengelola dana Otsus dapat menghadirkan ancaman memecah belah persatuan dan menimbulkan dampak negatif ke masyarakat (http://www.indonesianpaper.online/2020/08/anggota-mrp-otsus-dilanjutkan-demi.html?m=1).

Sementara itu, Edward GM mengatakan, puluhan triliun dana otsus dialirkan ke kelompok kriminal bersenjata atau yang disebut KKB. Korupsi ini ditutupi oleh pemimpin lokal korup yang bekerjasama dengan kelompok kriminal bersenjata untuk menggunakan Isu Papua Merdeka, tak heran ketika akan dilaksanakan audit oleh pemerintah pusat isu papua merdeka dan aksi gangguan kamtibmas kelompok KKB pun muncul.

“Hal ini dapat dilihat dengan adanya pembelian senjata dan amunisi yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersnjata, begitu juga dengan organisasi KNPB dan ULMWP yang berada di luar negeri yang tidak memiliki pekerjaan namun mereka bisa hidup dan melakukan lobi politik,” ujar pengamat masalah Papua ini.

Pemantauan dari Kemenkeu sebesar Rp. 1,85 Trilliun dana Otsus Papua didepositokan, sebesar Rp 556 Miliar pengeluaran dana Otsus tidak didukung data yang valid. Pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai aturan sebesar 29 Miliar. Padahal dana tersebut seharusnya digunakan untuk kegiatan pendidikan, ekonomi, dan meningkatkan kesehatan masyarakat papua,

Menurut Edward GM, perjuangan Papua Merdeka bukanlah suara murni dari rakyat papua, melainkan permainan pejabat korup dengan motif ekonomi dan politik. Petisi penolakan Otsus jilid II juga bagian dari permaian pejabat Korup untuk menghadang proses audit. Padahal di luar dana Otsus pemerintah pusat terus melakukan pembangunan agar rakyat Papua dapat merasakan kesejahteraan (https://www.indonesianpaper.online/2020/08/terkuak-dana-otsus-bumi-cenderawasih.html)

Sayonara TPN-OPM dan kawan-kawan

Melihat keberanian pernyataan yang dikemukakan Kepala Kampung Babrongko Sentani Kabupaten Jayapura Provinsi Papua, Oorgenes Wally dan Herman Yoku yang juga anggota Majelis Rakyat Papua jelas mengindikasikan bahwa masyarakat Papua sangat mengharapkan dana Otsus dilanjutkan, walaupun ke depan diperlukan pengawasan yang sangat ketat dalam penggunaannya untuk mencegah terjadinya korupsi dan segala penyimpangan lainnya.

Pernyataan yang dikemukakan Oorgenes Wally dan Herman Yoku juga mengindikasikan tidak semua rakyat Papua sudah menjadi “korban agitasi dan propaganda” yang dilakukan TPN-OPM, ULMWP pimpinan Benny Wenda, KNPB dan kelompok anti NKRI lainnya di Papua yang di saat ini gencar menolak Otsus dengan memobilisasi massa dan penyebaran pesan agitatif merusak melalui sejumlah media sosial.

Oleh karena itu, sinyal dan keinginan kuat yang dikemukakan kepala kampung dan anggota MRP tersebut harus menjadi atensi serius bagi seluruh kementerian/lembaga untuk segera menyelesaikan revisi UU Otsus Papua dengan meniadakan atau menghapus bureaucracy and political barrier amongs them (hambatan birokrasi dan politik diantara mereka), karena menunda-nunda proses revisi UU Otsus Papua pada hakekatnya sama dengan “menyimpan bom waktu” bagi Papua ke depan bersama Indonesia.

*) Pemerhati masalah Papua.

Disclaimer : Artikel ini menjadi tanggung jawab penulis. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai aturan pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis dan Redaksi akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang.